Roemah Bersama Alumni, Bentuk Sumbangsih Alumni Perguruan Tinggi Jabar untuk Kemajuan Bangsa
Jakarta – Sejumlah alumni perguruan tinggi terutama yang tinggal di sekitar Kota Bandung melakukan konsolidasi kegiatan bersama dengan membentuk Roemah Bersama Alumni. Pada Senin, 15 Mei 2023, diadakan peresmian pembukaan sekretariat Roemah Bersama Alumni yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 16 Kota Bandung.
Peresmian Sekretariat Roemah Bersama Alumni yang dihadiri oleh Ammarsjah dan Tito Kurniadi sebagai tuan rumah, ditandai dengan diadakannya syukuran, pengajian anak yatim/piatu, yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kesejahteraan Rakyat.”
Tito Kurniadi mengatakan Roemah Bersama Alumni merupakan sekretariat bersama yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan berjejaring antar alumni perguruan tinggi se-Indonesia.
“Kita bersama-sama berbakti bagi bangsa dan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan,” ujar Tito Kurniadi dalam sambutannya.
FGD tentang Pembangunan dan Kesejahateraan menandai pembukaan Sekretariat Roemah Bersama Alumni. FGD dilaksanakan secara serial yang mengangkat berbagai tema terkait dengan arah kebijakan pemerintah ke depan dengan mengoptimalkan hasil kerja keras pemerintah saat ini.
FGD dengan tema hubungan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat ini merupakan seri 1 dari rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni. Infrastruktur yang telah menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia merupakan modal yang sangat baik bagi percepatan kemajuan bangsa, namun demikian hal ini perlu diikuti dengan berbagai kebijakan lanjutan sehingga modal ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Narasumber berpengalaman di bidangnya dihadirkan pada FGD yang dihadiri oleh akademisi dan pakar di bidang infrastruktur, pemerintah serta asosiasi terkait, hingga mahasiswa terutama mahasiswa pascasarjana.
Syarif Bastaman, S.H., M.B.A. dan Ir. Bernardus Djonoputro, M.M., I.A.P. sebagai narasumber berhasil memantik diskusi tajam pada FGD ini. Syarif Bastaman merupakan pengacara dan pengusaha yang telah malang melintang di berbagai bidang usaha, serta pernah menjadi anggota DPR RI.
“Banyak sekali negara-negara di dunia yang terjebak pada kondisi middle income trap. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling berpotensi lolos dari jebakan itu karena kinerja yang sangat baik dan juga dengan adanya golden moment bonus demografi yang kita rasakan saat ini,” buka Kang Iip, sapaan akrab Syarif Bastaman dalam penyampaian materinya.
“Saat ini urbanisasi tidak hanya terkait dengan masyarakat desa yang berpindah ke kota, namun juga masyarakat desa yang memiliki kebiasaan seperti masyarakat kota, seperti memiliki HP lebih dari satu dan berbelanja melalui e-commerce,” ujar Aa Bernie, sapaan Bernardus Djonoputro.
“Akan ada 70 juta kelas menengah baru dan 60 juta penduduk urban baru di Indonesia, juga lebih dari 25 metropolitan baru di Indonesia,” tambahnya.
Bernardus Djonoputro yang merupakan praktisi senior di bidang investasi, saat ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, yang merupakan kelembagaan wilayah level metropolitan pertama di Indonesia yang diberi mandat berdasarkan Perpres 87 tahun 2021 untul mengkoordinasikan, merencana dan memfasilitasi investasi, penataan ruang dan pembangunan.
Kawasan Rebana mencakup kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang yang akan menjadi kutub ekonomi baru Jawa Barat, dengan menyiapkan 13 Kawasan Peruntukan Industri seluas 43,000 hektar yang hampir sama dengan luas negara Swiss.
“Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan kita kerjakan untuk mempercepat perkembangan pembangunan bangsa ini. Yang jelas, kita perlu commercially savvy agar dapat membuat potensi-potensi investasi yang kita miliki ini menjadi menarik bagi para investor, dan kita mampu melakukan manajemen kota berskala metropolitan dengan baik,” jelas Aa Bernie.
Diskusi berjalan dengan aktif hingga moderator, Dr. Abdul Luky, S.T., M.H. harus memotong dan meminta para peserta meringkas ide-ide serta tanggapan yang masih ada dikarenakan keterbatasan waktu meskipun peserta sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia.
“Hasil rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni ini selanjutnya akan disusun sebagai salah satu gagasan pedoman pengelolaan pemerintahan serta pengambilan kebijakan di masa kepemimpinan mendatang,” imbuh Tito Kurniadi sebagai tuan rumah Sekretariat Roemah Alumni Bersama.
“FGD yang sangat konstruktif seperti ini diperlukan guna melahirkan para teknokrat yang memiliki peta jalan serta resep-resep cara mencapai negara maju di kepemimpinan mendatang,” tutup Kang Iip dalam closing remarknya.
“Saya harap dengan adanya Roemah Bersama Alumni ini, keberadaan Poros Alumni ini akan menjadi pembeda dan merubah peta perpolitikan Jawa Barat, serta dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Gembong Primajaya mengatakan Roemah Bersama Alumni ini bukti bahwa Alumni Jabar mampu berkolaborasi untuk kemajuan negeri.
“Rumah ini, rumah terbuka untuk alumni mana saja berkiprah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Sedangkan perwakilan alumni dari Jawa Tengah (Jateng) Mas Wisnu yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan ucapkan selamat atas berdirinya Roemah Bersama Alumni, dan berharap kontribusi Alumni dalam proses berbangsa dan bernegara semakin besar untuk kesejahteraan rakyat.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
