Jadi Sentra Pertanian, Jefry Romdonny Soroti Rendahnya Produktivitas di Tabanan Bali
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti sejumlah hal terkait perekonomian di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Jefry mengatakan terdapat peningkatan perekonomian secara signifikan, khususnya di sektor akomodasi. Akan tetapi, Jefry menekankan, ada satu sektor yang perlu disoroti secara mendalam, yaitu sektor pertanian, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup berperan dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Tabanan, Bali.
“Ada satu hal yang kita soroti, yaitu sektor pertanian, sebagaimana kita ketahui bahwa di Tabanan ini merupakan sentra daripada pertanian. Tetapi, produktivitas pertanian di kabupaten ini sendiri masih minim, sehingga pertumbuhannya masih negatif. Hal ini yang harus kami dorong, setidaknya pertanian ini jangan sampai hilang, meskipun banyak orang yang fokus pada wisata. Jangan sampai makin lama, lahan pertanian ini makin tidak ada,” papar Jefry dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (14/04/2023).
Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan agar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tabanan, Bali, ini harus berjalan beriringan, baik itu sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Jefry mengatakan, selain sektor pertanian, memang fokus pertumbuhan perekonomian jatuh kepada sektor pariwisata. “Pariwisata ini tentunya juga harus meningkatkan pelayanan, sehingga wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung dapat merasa puas dan nama Bali, khususnya Indonesia, makin dikenal, dan berujung kepada peningkatan perekonomian,” jelas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX itu.
Selain itu, masih terkait dengan pertumbuhan perekonomian, paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali ini sendiri masih berkisar empat persen, sementara target pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tahun 2023 berkisar 2-3 persen. Menanggapi hal tersebut, Jefry juga meminta agar pemerintah dapat mengoptimalkan program-program pemberdayaan tenaga kerja.
“Usaha lokal yang ada di Bali harus bisa memberdayakan penduduk lokal yang ada di wilayah sekitar. Jadi, jangan hanya mengambil sumber daya manusia (SDM) dari luar, sementara SDM dari wilayah sekitar menjadi tidak produktif. Harus memberdayakan SDM di sekitar agar bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengikis angka kemiskinan,” ujar Jefry.
Jeffry juga menyampaikan bahwa penguatan perekonomian juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Melalui penekanan inflasi, Jefry berharap beban perekonomian masyarakat dapat lebih ringan, seperti dengan mendapatkan harga-harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, terlebih sejumlah harga-harga meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri.
Kemudian, Jefry juga menyoroti terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Jefry menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit di perbankan, baik kredit investasi, konsumsi, dan modal kerja harus bisa terus membaik. Selain itu, penyaluran KUR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus terus diperluas.
“Saya melihat, beberapa paparan perbankan, dari sisi penyaluran kredit sudah cukup baik. Untuk penyaluran kredit sendiri, ada beberapa hal yang bisa meringankan debitur, seperti suku Bunga yang ditekan, sehingga ada ruang untuk menciptakan keuntungan dari usahanya,” tutup Jefry.
Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyoroti beberapa aspek utama yang harus diperhatikan, mulai dari peningkatan koordinasi antar lembaga hingga kualitas layanan kepada jemaah haji.
Ashabul menekankan, pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan pihak Arab Saudi, dalam memastikan persiapan haji berjalan lancar.
“Dari aspek logistik dan infrastruktur, harus ada peningkatan standar fasilitas, seperti transportasi, akomodasi, dan layanan kesehatan, untuk menangani volume jemaah yang lebih besar akibat penambahan kuota haji,” ungkapnya dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (13/5/2024).
Selain itu, Ashabul meminta pemerintah untuk memastikan penyediaan makanan kesehatan, bimbingan ibadah, dan akses layanan kesehatan yang cepat dan efektif.
“Perlunya perbaikan dalam proses administrasi visa, pencegahan kasus kesehatan, serta penyempurnaan sistem komunikasi dan informasi bagi para jemaah,” lanjutnya.
Dengan adanya komitmen untuk terus mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk dari para jemaah yang telah melaksanakan ibadah haji, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama akan bekerja sama untuk memastikan kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia.
Jakarta – Peristiwa pilu kecelakaan bus Trans Putera Fajar yang terjadi di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, (11/5/2024) baru-baru ini yang menewaskan 11 siswa SMK dan melukai 27 siswa menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Bagaimana tidak, bus tersebut usai diinvestigasi ternyata tidak memiliki izin bahkan tidak layak uji KIR atau kelayakan kendaraan.
“Kami menyoroti adanya kecelakaan yang terjadi di Subang, Siswa SMK kita dari depok yang menelan korban 11 jiwa dan melukai 27 siswa kita. Kami menyayangkan peristiwa ini, kenapa? karena indikasi awal, bus yang bersangkutan ini ternyata tidak layak KIR,” ujar Suryadi menyayangkan, saat diwawancarai Parlementaria sebelum dimulainya Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Sebagai tindak lanjut, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI tersebut mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera menggelar penyelidikan secara lebih komprehensif siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan jangan hanya berhenti sampai pada supir.
“Apalagi berdasar keterangan saksi di lapangan, ternyata lampunya tidak menyala hanya menggunakan lampu hazard dan tidak ada tanda-tanda gesekan roda dengan aspal. Ini menunjukkan tidak ada pengereman, apakah supirnya tidak mengerem? atau remnya yang blong? ini yang kita minta untuk dilakukan penyelidikan oleh KNKT,” tegasnya.
Kedepannya supaya peristiwa kecelakaan bus di Subang tersebut tidak terulang, ia menyerukan agar Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak operator bus yang tidak memenuhi kelayakan uji KIR. Terlebih, sebagaimana data yang pernah dilakukan uji sampling terhadap 118 bus di Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat, ternyata hanya 36 persen yang lolos uji KIR.
“Jadi 64 persennya tidak memenuhi KIR, nah ini kan memprihatinkan kita. Dan selebihnya kita perlu solusi jangka menengah dan jangka panjang, salah satunya adalah memperbaiki regulasi yaitu UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena banyak sekali masalah-masalah transportasi kita di jalan karena payung hukumnya yang perlu kita perbaiki,” pungkas Suryadi.
JAKARTA – Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahean (REH), resmi dicopot dari jabatannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencopotan dilakukan sejak Kamis, 9 Mei 2024.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, keputusan itu diambil setelah hasil pemeriksaan internal Bea Cukai menemukan indikasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh REH.
“Pencopotan REH dari jabatannya kami lakukan sejak Kamis, 9 Mei 2024 guna mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang,” kata dia, dalam keterangannya, Senin (13/5/2024).
Pemeriksaan internal dilakukan Bea Cukai setelah REH dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dugaan laporan harta kekayaan yang janggal.
“Pemeriksaan lebih lanjut akan meninjau indikasi tersebut, termasuk kelengkapan dan akurasi pelaporan LHKPN-nya. Ini merupakan mekanisme kami dalam merealisasikan tata kelola organisasi yang baik,” tutur Nirwala.
Lebih lanjut, Nirwala memastikan Bea Cukai akan menjaga keberlanjutan pemberian layanan dan pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Purwakarta, di mana pelaksana harian kepala kantor akan segera ditetapkan.
“Segera akan ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Kantornya, agar operasional kantor tersebut tetap berjalan,” kata Nirwala.
Sebagai informasi, REH dilaporkan ke KPK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Wijanto Tritasana melalui kuasa hukumnya Andreas. Ia menilai, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibuat oleh REH tidak masuk akal.
Berdasarkan dokumen LHKPN 2023, REH tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 6,39 miliar. Angka itu dinilai tidak masuk akal, sebab Andreas bilang, REH memiliki perusahaan dengan total aset Rp 60 miliar.
“Nah ini aset-aset yang sudah diberikan perusahaan ke istrinya atau beli ini didaftarkan atau tidak, ini yang kami tidak thahu,” kata Andreas, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/5/2024).
Selain itu, Andreas menambah, REH diduga memiliki sejumlah aset lain berupa bangunan dan tanah di sejumlah daerah. Namun aset tersebut didaftarkan dengan nama saudaranya.
“Kami punya datanya,” ujar dia.
Oleh karenanya, Andreas mengirimkan laporan ke KPK atas dugaan kejanggalan harta kekayaan tersebut.
Kerja Sama Antar Lembaga Kunci Utama Ibadah Haji Sukses Terlaksana
Evaluasi Kecelakaan di Subang, Legislator Serukan Bus Harus Layak Uji KIR
LHKPN Tak Wajar, Kemenkeu Copot Kepala Bea Cukai Purwakarta
[UPDATE] Banjir Lahar dan Longsor Sumatra Barat: Korban Jiwa Capai 50 Orang, Pemerintah Upayakan Penanganan Terbaik
Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan yang Paling Konsisten Menjabarkan Gagasan dan Cita-cita Bung Karno
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
