Pakar Maritim: Tersus LNG Sidakarya Terintegrasi Dengan Penataan Kawasan
Jakarta – Pakar Maritim Dr. Ketut Sudiarta menyebut menyebutkan kawasan Pantai Sidakarya, Intaran dan adalah kawasan paling ideal untuk membangun terminal khusus LNG. Di bandingkan daerah lain, sulit menemukan kawasan yang ideal untuk membangun tersus LNG seperti Sidakarya.
Di lokasi tersebut, bisa meminimalisir kerusakan lingkungan, sekaligus menata kawasan pantai agar lebih bernilai ekonomi dan mempertahankan kelestarian budaya.
“Saya pertaruhkan reputasi keilmuan saya, Di situlah lokasi yang paling cocok dari sisi ekologi, tidak merusak terumbu karang, karena di area dredging tidak ada terumbu karang,” jelasnya kepada media, Jumat /28/4/2023.
Rencana pembangunan tersus LNG Sidakarya tidak berdiri sendiri, namun juga terintegrasi dengan melakukan penataan kawasan yang meliputi kawasan pesisiri Intaran, Serangan dan Sidakarya. Manfaatnya sangat besar, karena dengan adanya material pasir hasil pengerukan bisa digunakan untuk menata kawasan tersebut.
“Bahkan termasuk membantu menata kawasan banjir kota Denpasar, di daerah Renon, muaranya belum dinormalisasi, terjadi pendangkalan karena pasir dan sampah. Meski ada embung di Sanur, tetap butuh normalisasi,” jelasnya.
Karena itu sebagai ahli manjemen sumber daya perairan ini menyampaikan bahwa pembangunan tersus LNG Sidakarya tidak boleh berdiri sendiri tanpa menata kawasan sekitarnya. Termasuk merevitalisasi pelabuhan Serangan.
Bali sebagai destinasa wisata bahari terbesar di Asia Tenggara, butuh infrastruktur yang memadai. Pelabuhan Sanur untuk memenuhi pelayaran ke Nusa Penida sudah tidak memadai, setiap pagi macet parah akses menuju pelabuhan.
“Karena kapasitas untuk 1000 dipakai oleh 10.000, sehingga sumbatan ini harus dipecah dengan mengaktifkan Pelabuhan Serangan,” jelasnya.
Hanya saja sekarang ini Pelabuhan Serangan tidak punya cukup fasilitas, lahan yang tersedia tak lebih hanya 600 meter persegi, ini tak cukup sebagai tempat parkir. Karena itu material hasil keruk bisa menambah luasan lahan pendukung pelabuhan Serangan.
Sekaligus digunakan untuk menata water front city-nya, sehingga pembangunan terintegrasi, termasuk pemberian akses jalan menuju pantai dari Sidakarya. Wargapun bisa mendapatkan akses langsung ke pantai untuk berbagai keperluan, baik itu melaut maupun mengadakan acara adat Melasti, yang sekarang tertutup Mangrove.
Sederet manfaat Inilah yang membuat warga senang dan sekarang mendukung. Apalagi konsep pembangunan Tersus LNG Sidakarya melibatkan ekonomi warga lewat kepemilikan saham dari badan usaha desa sekitar lokasi.
“Ini model privat partnership plus community yang bisa dicontoh di tempat lain,” jelasnya.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya bahaya ledakan, Ketut Sudiarta menyampaikan bahwa LNG berbeda dengan Elpiji. Hampir tidak ada ledakan karena LNG. Tidak seperti batubara yang menimbulkan polusi, LNG lebih bersih dan ramah lingkungan. Sehingga sangat cocok dengan destinasi wisata seperti Bali yang harus terjaga kelestarian lingkungannya.
Ia menyambut baik adanya Rakortek yang diselenggarakan Kemenko Marves yang digelar bersama dengan Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan unsur BUMN/BUMD yang membahas tindak lanjut pembangunan Tersus LNG.
“Saya optimis permasalahan teknis bisa diselesaikan, karena memang dari teknis serta segi kajian tidak ada masalah dan isu lingkungan dalam pembangunan Tersus LNG Sidakarya,” jelasnya.
Karena itu ia menyayangkan sikap organisasi Walhi yang tidak diundang dalam Rakortek namun ikut dalam forum rapat, sehingga berujung pengusiran oleh pimpinan rapat. Rapat koordinasi dilakukan atas undangan Kemenko Marves terkait LNG Sidakarya adalah rapat Pemerintah, hadir Pemprov Bali, Pemkota Denpasar dan undangan saja.
“Ini rapat Pemerintah, LSM tidak diundang karena bukan forum dengar pendapat atau sosialisasi. Kalaupun dengar pendapat seperti di DPR publik termasuk LSM hanya bisa mendengar tanpa boleh berbicara,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
