Pasca Keputusan FIFA, Komisi X Beri Catatan untuk Tidak Jadikan Olahraga sebagai Pertarungan Politik
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyesalkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan FIFA World Cup U-20 yang berlangsung di detik-detik terakhir ketika memang Indonesia sudah siap menjadi tuan rumah. Pembatalan ini disebabkan salah satunya atas adanya statement-statement penolakan terhadap Timnas Israel. Oleh karena itu, ia memberikan catatan untuk ke depannya bahwa ketika Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah kegiatan olahraga internasional, maka fokuslah pada persaingan dan pertarungan olahraga bukan pada pertarungan politik.
“Kita sangat menyesalkan sekali bahwa pembatalan ini berlangsung di detik-detik terakhir ketika kita sudah siap menjadi tuan rumah. Dan pembatalan ini disebabkan karena statement dari Pemerintah Daerah Bali yang dalam hal ini sebagai tuan rumah drawing,” ujar Dede Yusuf saat dihubungi oleh Parlementaria melalui sambungan telepon, Kamis (30/03/2023).
Sebelumnya, Indonesia telah melakukan upaya lobi melalui Ketua PSSI Erick Thohir. Namun, opsi-opsi yang diminta Indonesia kepada FIFA ini tidak juga mencapai titik temu. “Kemungkinan juga kita kan meminta opsi-opsi seperti misalnya Israel tidak main dan sebagainya ya. Nah itu tidak bisa bagi FIFA, bagi mereka akan lebih mudah untuk memindahkannya ke negara lain yang lebih sanggup menerima ketimbang harus membuat sebuah perencanaan khusus terkait dengan satu atau dua negara anggotanya out,” tandasnya.
FIFA dalam rilisnya juga menyebutkan mengenai Tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U-20. Peristiwa Kanjuruhan ini memang meninggalkan coretan merah pada dunia sepak bola Indonesia dan menjadi peristiwa sejarah sepak bola terkelam nomor 2 di dunia yang memakan korban. Alasan tersebut menurut Dede juga diperparah dengan adanya dinamika politik di Indonesia atas polemik statement penolakan terhadap Timnas Israel.
“Artinya sudah ada coretan merah ni, nah coretan merah ini dilukai lagi dengan adanya statement-statement yang sebetulnya tidak perlu. Ya sudah, itu yang menyebabkan akhirnya FIFA mengambil kembali catatan, coretan merah itu sebagai alasan. Ini kalau misalnya tidak ada statement-statement yang menolak, ya kita tetep bisa bertanding,” tuturnya.
Gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U-20 ini menjadi pukulan telak kepada dunia persepakbolaan Indonesia. Sejumlah atlet, pelatih, official, suporter, mengungkapkan rasa kekecewaannya, begitu pula dengan Komisi X DPR RI lantaran berbagai persiapan telah banyak dilakukan untuk menghadapi FIFA World Cup U-20 tersebut. Para atlet telah mempersiapkan diri, sejumlah fasilitas seperti stadion juga sudah dipersiapkan termasuk juga anggaran.
“Ada APBN dan APBD yang sudah dikeluarkan dan jumlahnya tidak sedikit, mungkin ratusan miliar, saya tidak tahu pastinya. Tetapi dari Kemenpora saja sudah dianggarkan 300 miliar sekian untuk event ini, belum untuk perbaikan stadion dan lain-lain. Lalu itu mau dibagaimanakan pertanggung jawabannya? Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah BPK nanti akan menganggap itu temuan? Itu pun harus kita kaji secara mendalam,” urainya.
Politisi Partai Demokrat itu pun memberikan catatan penting untuk Indonesia kedepannya ketika menjadi tuan rumah kegiatan internasional. Menurutnya, ketika telah mengatakan siap, maka tentu juga harus siap menghadapi segala konsekuensi apapun termasuk konsekuensi politik. Dan tentunya juga sebagai tuan rumah yang baik tentunya harus dapat menghargai semua tamu yang ada.
“Tuan rumah yang baik itu berarti tidak lagi boleh mempertanyakan, nanti tamunya enggak boleh ini ya, enggak boleh itu, ini enggak bisa. Karena kita tuan rumah. Kita harus bener-bener siap dengan segala konsekuensinya. Dan tentu kalau kita ingin menjadi tuan rumah event-event internasional, ya tolonglah para tokoh-tokoh publik berpuasa dulu lah untuk memberikan statement-statement yang bisa merusak rencana-rencana besar bagi bangsa kita,” tegasnya.
“Seperti yang saya katakan tadi ini menjadi catatan yang penting bagi kita Indonesia. Ketika kita sudah menyatakan diri ikut bidding siap sebagai tuan rumah, maka pertarungan kita itu adalah pertarungan olahraga, bukan pertarungan politik. Jadi kita harus fokus pada persaingan, pertarungan olahraga atau kompetisi olahraga bukan pertarungan dalam sudut pandang politik. Itu yang harusnya kita kemukakan,” tekannya.
Atas pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U-20 ini, Komisi X DPR RI juga akan kembali memanggil dan melakukan rapat dengan Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan jajarannya serta PSSI. Pertemuan ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U-20 dan juga mengupayakan cara agar Timnas U-20 Indonesia tetap bisa mengikuti pertandingan dan tidak terkena sanksi banned.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
