Menko PMK Desak Perusahaan Tambang di Maluku Utara Bantu Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara memanfaatkan banyaknya perusahaan tambang di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus menegaskan kepada seluruh perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberikan manfaat pada masyarakat, khususnya pada program-program percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Maluku Utara, secara daring, pada Rabu (29/03/2023).
“saya harap Pemprov melakukan koordinasi dengan semua perusahaan, kalau bisa ada surat perintah gubernur yang mewajibkan CSR perusahaan untuk penanggulan stunting dan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara baik untuk intervensi spesifik terutama intervensi sensitif,” jelas Menko PMK.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 26,1 persen, dibandingkan tahun 2021 sebesar 27,5 persen. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem di Maluku Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Maluku Utara berada di angka 1,12 persen.
Dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku Utara, terdapat berbagai permasalahan, seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesehatan, sulitnya akses transportasi dan komunikasi, ekonomi industri yang belum optimal, kurangnya ketersediaan rumah layak huni, terbatasnya air bersih dan jamban sehat, serta kurangnya keterampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah bagi para pencari kerja.
Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan prevalensi stunting yaitu mencapai 32,2 persen. Menurut Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji kebutuhan ekonomi keluarga juga akan mempengaruhi psikologi dari seorang ibu hamil dan menyusui. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan beberapa upaya seperti memberikan insentif kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui yang telah memenuhi kriteria.
Adapun daerah yang mengalami penurunan angka stunting yaitu Kabupaten Halmahera Timur. Pada tahun 2021, daerah tersebut memiliki prevalensi stunting sebesar 32,7 persen, dan di tahun 2022 menurun menjadi 32,3 persen. Meskipun telah menurun, Kabupaten Halmahera Timur tetap menjadi daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Hal ini juga disebabkan dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut sebesar 3,82 persen.
Setelah dilakukannya evaluasi, menurut Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher angka stunting dan kemiskinan ekstrem tertinggi ditemukan di wilayah industri. Hal ini disebabkan karena di wilayah tersebut harga barang yang terlalu tinggi, dan aksebilitas yang sedikit tertutup harga barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Menko Muhadjir, menyatakan keberadaan pertambangan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan membantu percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara. Kata dia, kekayaan sumber daya alam khususnya pertambangan nikel yang ada di Maluku Utara jangan sampai hanya dieksploitasi dan dirasakan manfaatnya oleh pihak luar saja.
“Sehingga mestinya CSR perusahaan bisa digunakan untuk membangun prasarana dan infrastruktur misalnya jalan, mck sanitasi lingkungan, air minum, air bersih, dan seterusnya,” ungkapnya.
Seperti diketahui, kekayaan sumber daya alam nikel di Provinsi Maluku Utara sangat melimpah. Sejak dulu, sudah banyak perusahaan asing dan perusahaan nasional yang berinvestasi dan melakukan kegiatan pertambangan di sana. Ditambah dengan meningkatnya tren kendaraan listrik yang mana bahan utamanya adalah nikel semakin menambah banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengeruk kekayaan nikel Maluku Utara.
Beberapa daerah yang memiliki kekayaan tambang nikel di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan beberapa wilayah lainnya.
Menko PMK meminta Pemprov Maluku Utara untuk melakukan pertemuan dan berkoordinasi pemerintah daerah dan setiap perusahaan dengan pertambangan yang ada di daerahnya untuk menegaskan program CSR-nya. Dia meminta Pemprov Maluku Utara untuk memberikan perhatian serius dan mengusahakan program CSR perusahaan tambang untuk kepentingan masyarakat.
“Ini saya mohon mendapatkan perhatian serius bagi Pemprov Maluku Utara. Nanti kalau bisa lakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan tambang untuk memastikan mereka memiliki fokus pada masyarakat Maluku Utara,” jelas Menko PMK.
“Dengan kehadiran tambang nikel ini supaya betul-betul memberkahi masyarakat Maluku Utara. Jangan sampai rezekinya kekayaannya ada di Maluku Utara tapi yang kaya bukan masyarakatnya,” imbuhnya.
Kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulteng merupakan yang ke-29. Kegiatan diikuti oleh wakil kabupaten yang memaparkan permasalahan daerahnya, yaitu Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan dialog dengan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Pulau Talibu, Kota Tidore, dan Ternate.
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini diikuti oleh Asisten Daerah Pemerintah Umum Provinsi Maluku Utara Asrul Gailea, PJ. Bupati Halmahera tengah Ikram M. Sangadji, Pj. Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, Wakil Bupati Sula M. Saleh Marasabessy, Wakil Bupati Hamahera Timur Anjas Taher, Wakil BupatiHalmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Hamahera Utara Muchlis Tapitapi, Wakil Bupati Hamahera Barat Dzufri Muhammad, Sekda Pulau Talibu Ganiru Salim, Sekretaris Daerah Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Sekretaris Daerah Kota Ternate Jusuf Sunya, serta perwakilan K/L terkait dan peserta yang hadir secara daring.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
