Connect with us

Wardijasa: Rekind Punya Peran Besar untuk Mendukung Program Hilirisasi Pemerintah

Jakarta – Tokoh industri kimia Indonesia Wardijasa menilai peran PT Rekayasa Industri (Rekind) sangat luar biasa, terutama dalam upaya mengawal pembangunan di Indonesia. Menurutnya pengalaman dan kemampuan Rekind selama 41 tahun di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) juga menjadikannya mitra yang cocok bagi pemerintah untuk menciptakan hilirisasi.

Program Hilirisasi atau Hilirisasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, program ini diyakini dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sentra-sentra industri program tersebut.

Presiden Joko Widodo telah menggariskan bahwa pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor komoditi atau komoditi. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan nilai tambah di sektor industri.

Menurut Wardijasa, dengan kompetensi dan pengalamannya, Rekind juga bisa ditugaskan untuk membangun pabrik yang mampu mengubah bahan mentah dari tambang, agro, hutan dan lain-lain menjadi barang siap pakai.

“Perjuangan dan peran Rekind yang lahir dari cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki perusahaan engineering harus diperluas untuk menciptakan sinergi dengan pemerintah melalui hilirisasi untuk dapat mengekspor barang siap pakai yang akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Ini adalah nilai dan tujuan hilir. Kita harus melihat jauh ke depan,” katanya.

Pria yang pernah berkarir di dunia akademis, industri, dan pemerintahan ini meyakini Rekind hadir melalui upaya memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ketika negara menginginkan sektor pertanian yang kuat, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini mencoba mendirikan pabrik pupuk.

Kehadiran gedung-gedung tinggi di kota-kota besar dan pembuatan jalan sepanjang ribuan kilometer, karena pabrik semen juga dibangun oleh Rekind. Rumah-rumah bersinar terang karena Rekind telah berkontribusi dalam peningkatan daya melalui perannya dalam pembangunan pembangkit listrik. Rekind juga berkontribusi dalam produksi bensin tanpa timbal untuk kendaraan bermotor di Indonesia.

Tak kalah membanggakan, perusahaan EPC pelat merah ini juga membangun pipa gas bawah laut melalui Proyek Pipa Gas South Sumatra West Java (SSWJ) 2 sepanjang 168 kilometer. Pemasangan pipa ini akan memungkinkan gas mengalir dari wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Barat dan memperkuat peran industri di Pulau Jawa.

Putra-putri terbaik Rekind terus menganalisis potensi sumber daya alam dan energi yang melimpah di Indonesia, di antaranya Rekind menawarkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikenal ramah lingkungan.

Jejak Rekind dalam proyek yang juga dikenal sebagai energi panas bumi ini dapat dilihat di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya proyek panas bumi Lahendong 1-6 di Sulawesi Utara yang masing-masing berkapasitas 20 megawatt (MW).

Proyek ini dibutuhkan oleh industri dan masyarakat. Ada pula proyek panas bumi Wayang Windu 1-2 di Pengalengan, Jawa Barat, masing-masing berkapasitas 110 MW. Selain itu, Rekind juga sedang membangun dan mengembangkan proyek panas bumi Kamojang 4-6 di Garut, Jawa Barat, masing-masing berkapasitas 60 MW. Di Lampung, Rekind juga sedang membangun dan mengembangkan proyek Ulubelu 1-4 yang masing-masing berkapasitas 55 MW.

Pada 25 Desember 2021, Rekind menyelesaikan pekerjaan PLTP Rantau Dedap berkapasitas 90,9 MW di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Namun menyelesaikan proyek ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak tantangan yang sulit. Berawal dari lokasi proyek di gunung yang akibatnya pengangkutan material sangat sulit. Selain itu, jalan menuju lokasi proyek rawan longsor, tanjakan ekstrim dan berbatu. Selain itu, banyak pekerja yang terpapar Covid 19. Di lokasi proyek, suhu udara cukup rendah (rata-rata di wilayah proyek 10°C–15°C), selain ancaman satwa liar bagi para pekerja.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2019, Rekind juga telah menyelesaikan proyek PLTP Muara Laboh 85MW di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini merupakan PLTP berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang mampu mengaliri 340.000 rumah, khususnya di wilayah Solok Selatan dan daerah lainnya.

Ini sekilas tentang peran strategis yang dimainkan Rekind selama 41 tahun terakhir. Oleh karena itu, Wardiyaza belum siap jika Rekind yang tengah terkendala masalah keuangan harus membatalkan perannya atau menghilang sama sekali. Dialah yang mengawasi dengan seksama saat Rekind lahir.

“Kalau benar perannya dikurangi atau ditiadakan sama sekali, berarti bangsa ini semakin mundur. Perjuangan kami melahirkan Rekind memang luar biasa. Saat menyelesaikan masalah rekind, kita harus berpikir jauh ke depan,” ujar Wardiyaza.

Kiprah Rekind juga harus merambah ke pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Rekind juga sangat ingin mendukung pemerintah dalam mencapai kemandirian di berbagai bidang, khususnya di bidang energi. Kompetensinya sama sekali tidak kalah dengan ukuran perusahaan EPC dari luar negeri.

Rekind perlu dipertahankan sebagai sumber “software” atau “brainware” keterampilan teknis di Indonesia. Rekind bisa maju dengan memenangkan kontrak proyek dari pemerintah, tidak bisa melalui persaingan. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang dan China melakukan hal yang sama untuk dapat mendirikan perusahaan EPC yang solid.

“Untuk melangkah ke depan, hal ini belum bisa dilihat sekarang tetapi perlu diverifikasi ke depannya, dan bukti nyata telah diberikan oleh Rekind melalui kinerja terbaiknya,” ujar mantan General Manager PT Pupuk Kujang dan General Manager Basic Chemical Industri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya