Kanker Dapat Dikendalikan, Menkes: Kuncinya Deteksi Dini
Jakarta – Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menganjurkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan deteksi dini atau skrining kesehatan secara berkala.
Deteksi dini, lanjut Menkes, berpeluang besar untuk meningkatkan kesempatan seseorang menjadi penyintas untuk penyakit tidak menular seperti kanker. Dengan demikian, biaya perawatan, tingkat keparahan, kecacatan, bahkan kematian bisa dikendalikan.
“Kanker itu dapat dikendalikan, angka survival ratenya tinggi tapi syaratnya harus deteksi dini. Sekitar 90% bisa dikendalikan, kalau ditemukan pada stadium lanjut maka 90% akan meninggal,” kata Menkes dalam acara Fun Walk peringatan Hari Kanker Sedunia di Jakarta.
Di Indonesia, sebagian besar pasien yang memeriksakan diri saat kanker sudah dalam stadium lanjut. Akibatnya 90% pasien kanker tidak mendapatkan penanganan yang optimal yang berakhir pada kematian.
Faktor penyebabnya beragam. Pertama, masyarakat takut untuk melakukan pemeriksaan karena khawatir karena keterbatasan dana, kedua keterbatasan peralatan sehingga belum banyak fasilitas kesehatan utamanya di daerah yang mampu melakukan skrining kanker dan ketiga kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten.
Ketiga faktor tersebut kini tengah menjadi fokus Kementerian Kesehatan untuk direformasi. Reformasi dilakukan dengan melakukan transformasi kesehatan layanan rujukan yang merupakan pilar kedua transformasi kesehatan.
Dari sisi pembiayaan, Menkes menyebutkan bahwa saat ini skrining kanker sudah ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkanya secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Misalnya untuk kanker kolorektoral, sekarang untuk laki-laki usia diatas 50 tahun sudah bisa melakukan deteksi dini gratis di fasyankes,” ucap Menkes.
Kemudian dari segi peralatan medis, Kemenkes berupaya memenuhinya berdasarkan jenis kanker yang paling banyak diderita masyarakat.
Menkes membeberkan bahwa saat ini Kemenkes berupaya memenuhi alat deteksi dini untuk penanganan kanker pada wanita, pria maupun anak.
Diantaranya ada mammografi dan USG di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan, pemenuhan CT Scan di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker kolorektoral pada laki-laki, serta pemenuhan 10.000 hematoanalyser untuk mendeteksi kelainan darah putih pada anak-anak.
“Kanker payudara paling banyak diderita perempuan, kita sudah memasang 6000 USG, mudah-mudahan 10.000 USG bisa kita penuhi tahun ini. Kedua ada serviks, kita sudah wajibkan vaksinasi HPV. Testingnya nanti kita geser dari tes IVA dan papsmear ke HPV DNA, ini untuk pencegahan,” jelas Menkes.
Selain upaya preventif melalui skrining kesehatan, Kemenkes juga mendorong seluruh daerah mampu melakukan perawatan dan pengobatan kanker. Hal ini mengingat banyak pasien kanker yang melakukan pemeriksaan sudah dalam stadium lanjut.
“Kami mendorong agar 514 kabupaten/kota mampu melakukan bedah onkologi dan kemoterapi serta 34 provinsi bisa melakukan radioterapi.
Selanjutnya dari segi tenaga kesehatan, Menkes berupaya mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas di seluruh fasyankes di Indonesia melalui beberapa program khusus seperti pengiriman dokter spesialis adaptan luar negeri, penugasan khusus, dan program pengampuan.
Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) sebagai salah satu organisasi profesi yang dekat dengan layanan ini diminta Menkes untuk membantu pemerintah dalam penyediaan tenaga kesehatan yang dibutuhkan.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), Cosphiadi Irawan mengatakan di tahun 2020 setidaknya ada sekitar 10 juta penduduk dunia yang meninggal akibat kanker. Dari tahun ke tahun, jumlah ini dilaporkan terus meningkat dan di tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 13 juta kematian akibat penyakit berbahaya ini.
Cosphiadi membeberkan tingginya angka kematian kanker tersebut disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat seperti konsumsi makanan cepat saji, kurang aktivitas fisik, merokok, dan minum alkohol.
Kebiasaan buruk ini, lanjutnya, diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Pada stadium awal, kanker tidak menunjukkan gejala, sehingga seringkali tidak disadari oleh penderita. Akibatnya banyak kasus kanker yang terdeteksi pada stadium lanjut.
“Kebiasaan ini menyumbang hingga 30%, karena itu deteksi dini sangat penting untuk pencegahan,” katanya.
Ia pun berharap upaya pemerintah untuk memperkuat deteksi dini penyakit kanker, dapat menekan jumlah kesakitan dan kematian akibat kanker.
“Di Puskesmas nantinya akan ada 10 ribu USG yang akan digunakan untuk deteksi dini kanker payudara, sehingga delay of diagnosis harapannya bisa kita kurangi,” kata Cosphiadi.
“Ini tentunya tidak terlepas dari peran teman-teman di rumah sakit, saatnya kita duduk bersama untuk mendukung pemerintah melakukan reformasi layanan kanker yang lebih baik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
