Mendes PDTT: PATRI Benteng Pertama Tangkal Persebaran Radikalisma
Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) menjadi benteng pertama menangkal persebaran radikalisme.
Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada temuan wilayah transmigrasi diduga dijadikan salah satu sasaran radikalisme. Menurutnya, hal tersebut juga harus menjadi perhatian PATRI.
“Ini bukan main-main, transmigrasi dibangun bukan untuk itu. Nah oleh karena itu, PATRI berkewajiban untuk membentengi wilayah-wilayah transmigrasi agar jangan sampai temuan radikalisme,” tegas Gus Halim dalam Peringatan HUT Ke-19 Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (16/2/2023).
Gus Halim menyebut temuan itu harus dibuktikan secara nyata. Hal yang paling membahayakan adalah jika orang dengan paham radikalisme bermukim di lokasi transmigran dan menyebarkan paham yang mereka anut.
“Nah inilah yang juga menjadi perhatian kita,” tandasnya.
Oleh karena itu, keberadaan PATRI harus betul-betul menjadi lembaga advokasi bagi transmigran maupun daerah transmigrasi.
“Ini penting, banyak hal yang masih perlu dilakukan pendampingan-pendampingannya. Hari ini masih saja kita temukan beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus kita, karena masih pada posisi belum jelas secara lugas pada posisi kepemilikan,” ujarnya.
Dia berharap, semua hal yang menjadi problem terkait transmigrasi tidak terjadi lagi dan yang bertindak sebagai advokasinya adalah PATRI.
Gus Halim juga mengungkapkan bahwa rumah transmigran kedepan akan sama bentuknya dengan rumah adat setempat. Sehingga rumah-rumah transmigran tidak lagi bentuknya kotak dan sama semua di seluruh Indonesia.
Menurutnya, bentuk rumah-rumah transmigran akan diusulkan sama dengan rumah adat setempat. Sehingga, tidak ada perbedaan antara rumah transmigran dan masyarakat setempat.
“Lalu bagaimana bentuknya? Menyesuaikan dengan adat setempat. Supaya apa, sejak dari tampilan fisik sudah berbaur dengan warga masyarakat, tapi kalau sekarang kan kelihatan banget enggak,” sebut Gus Halim.
Dengan demikian, transmigran dengan masyarakat setempat membaur dan tak ada perbedaan.
“Enggak usah berpikir panjang, melewati suatu kawasan kemudian ada bangunan petak-petak, banyak orang langsung berkesimpulan oh itu wilayah transmigrasi. Belum apa-apa sudah membangun perbedaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Halim mengungkapkan bahwa program transmigrasi sudah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan pemerintahan, bangsa dan negara.
Sejak adanya program transmigrasi, setidaknya sudah membentuk 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, dan 114 ibu kota kabupaten.
“Jadi, hampir 25 persen kabupaten di Indonesia adalah produk dari transmigrasi. Kemudian hari ini ada dua ibu kota provinsi yang merupakan produk dari program transmigrasi,” urainya.
Oleh karena itu, kehadiran pegiat transmigrasi yang berada dalam naungan PATRI sangat penting untuk mendukung dan membersamai program-program pemerintah.
Gus Halim menambahkan, Kemendes PDTT sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) program transmigrasi. Ia berharap akan ada loncatan dan terobosan baru di dalam RPJP tersebut.
“Nanti, pola transmigrasi harus dilakukan secara lebih profesional, lebih mengedepankan skill dan tentu itu semua karena memang tuntutan zaman, tuntutan keadaan,” ungkapnya.
Saat ini, transmigrasi harus bertumpu pada perkembangan teknologi. PATRI diharapkan menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun paradigma baru di dalam transmigrasi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
