Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014
Jakarta – Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengkoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun.
Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.
Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.
“Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01% (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5%. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2022, Senin (6/02).
Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93% (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25% (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (yoy) seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33% (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70% (yoy). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (yoy).
Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (yoy).
Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% (yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.
“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Menko Airlangga.
Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.
“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tegas Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:
- Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.
- Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).
- Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral.
- Transformasi ekonomi terus dilanjukan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang.
- Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.
- Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Electric Vehicle sebagai tren kendaraan masa depan.
- Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling & upskilling), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.
“Dengan catatan tersebut di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
