Connect with us

Direvitalisasi dengan Bantuan Gubernur, 79 Pasar di Jateng Tak Lagi Kumuh

Jakarta – Saat ini, tercatat ada 79 pasar telah direvitalisasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejak 2013-2022. Dari jumlah itu, terdapat pasar yang dua kali mendapatkan bantuan Gubernur. Dengan demikian, total bantuan Gubernur ada 81 pasar.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, dari 79 pasar itu, total nilai bantuan Gubernur mencapai Rp360.607.529.478. Adanya bantuan tersebut membuat pasar yang semula kumuh, kini menjadi keren. Di antaranya, Pasar Panican Kabupaten Purbalingga, dan Pasar Tambak Kabupaten Banyumas.

Kepala Pasar Panican, Kabupaten Purbalingga, Sardi mengatakan, pasar yang dikelolanya mendapatkan bantuan Gubernur Rp6.144.810.000 pada 2020. Bantuan itu dimanfaatkan untuk merevitalisasi pasar, mengingat kondisinya yang memprihatinkan.

“Pasar lama, dulu sangat menyedihkan, becek, bocor, dan kumuh. Setelah ada bantuan provinsi, Pak Gubernur Ganjar, sekarang pasar menjadi bagus. Bangunannya bagus sekali,” kata Sardi di tempat tugasnya, Sabtu (4/2/2023).

Dengan kondisi pasar yang telah direvitalisasi, pedagang, petugas, hingga pengunjung pun nyaman saat berada di pasar. Tidak kehujanan, tak lagi kumuh, banjir, atau kebocoran atap. Tidak hanya itu, los pasar juga menjadi lebih rapi.

Pasar yang sudah bagus itu, juga semakin ramai, lebih maju, lebih nyaman, dan lebih aman. Menurut mantan petugas kebersihan pasar ini, pasar saat ini dikunjungi masyarakat hampir setiap hari. Dulu, pasar hanya ramai saat Rabu dan Minggu.

“Ramai sekarang. Kalau dulu hari pasaran yakni Rabu dan Minggu. Sekarang tiap hari. Kira-kira 300 orang. Dulu pisah-pisah, belum bisa menghitung,” jelasnya.

Tak hanya itu, dengan adanya bangunan yang bagus, dilengkapi pintu gerbang dan petugas keamanan, membuat kondisi pasar lebih aman. Pedagang tak lagi khawatir meninggalkan barang dagangannya di pasar.

Ketua Paguyuban Pasar Panican Hamidun Nur Muhadi mengatakan, kondisi pasar yang sekarang memang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Sehingga mereka tak malas untuk pergi belanja.

“Dulu, pengunjung, karena keadaan yang seperti itu (pasar dulu kumuh) tentu saja kurang nyaman, becek, ada yang jatuh, enggak nyaman. Sehingga tidak nyamannya itu membuat mereka malas datang ke pasar,” tutur Hamidun.

Para pedagang seperti dirinya juga merasa senang dengan kondisi pasar yang telah rapi pascarevitalisasi. Hal itu juga tak lepas dari kondisi pasar yang aman, dengan penjagaan 24 jam. Pedagang tak lagi khawatir kehilangan barangnya seperti halnya alat timbangan.

Dari catatan paguyuban pedagang Pasar Panican, terangnya, terdapat sekitar 267 orang pedagang yang berjualan. Dengan jumlah kios sekitar 103 unit.

Pedagang Pasar Panican, Amanah (48), menyampaikan, saat ini pasar menjadi lebih baik kondisinya setelah direvitalisasi. Mereka tidak lagi khawatir dagangannya akan kotor, sebab los yang ada lebih bersih, dan lantainya pun telah beralas keramik.

“Terima kasih, Pak Ganjar, pasar sudah dibangun, pedagang senang,” ujarnya, ditemui tengah menjajakan sayuran di lapaknya.

Seorang pengunjung Pasar Panican, Prima Widya Dara (30), menceritakan pengalamannya saat berbelanja di pasar yang dulu. Warga Panican ini dulu pernah terpeleset karena lantai pasar yang licin.

“Dulu aku pernah kepleset. Jadi roknya sobek. Kalau sekarang, lebih nyaman. Sekarang tiap hari ke pasar. Dulu seminggu sekali,” kata Dara.

Senada disampaikan pengunjung lain, Maslahatur Rohmah (42). Menurutnya, pasar kini lebih nyaman. Pasar yang dulu lantainya masih tanah, sehingga saat hujan, lantainya kerap banjir. Bahkan juga banyak yang terpeleset.

Kembangkan “Rest Area”

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Sarikin menjelaskan, Pasar Tambak mendapatkan bantuan Gubenur sesuai pagu Rp8 miliar. Dengan nilai yang terealiasi Rp7.837.517.000.

“Alhamdulilah Pak Gubernur memberikan bantuan Rp8 miliar. Sekarang Alhamdulilah lebih luas, parkir luas, ada fasilitas musala, dan fasilitas lain,” kata Sarikin, di Pasar Tambak.

Ditambahkan, bantuan Gubernur dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar di bagian depan dalam bentuk rest area, serta kios dengan total 47 unit. Sedangkan pasar bagian belakang, dibangun dari anggaran pemerintah daerah setempat.

Ketua Paguyuban Rest Area Pasar Tambak Akhmad Qom Huda berharap perekonomian pedagang akan meningkat.

“Kami mohon semua pihak, dinas terkait untuk bisa ikut mengembangkan rest area yang berada di Pasar Tambak. Pedagang sangat senang sekali karena sudah rapi, bersih, diharapkan ke depan lebih baik lagi,” tuturnya.

Seorang pedagang Pasar Tambak, Eni (47), mengungkapkan, saat ini kondisi pasar lebih tertata, bersih, dan rapi. Seingatnya, dulu pasar semrawut.

“Alhamdulilah jadi bersih, rapi. Kalau di tenda dulu ramai, sekarang jadi bersih jadi ramai, dulu semrawut, banyak becak, banyak motor di depan jadi tidak teratur,” kata pedagang makanan sate bebek khas Banyumas.

Kastutiningsih (43), pengunjung Pasar  Tambak, berterima kasih kepada gubernur yang telah membangun pasar menjadi lebih baik, sehingga para pengunjung merasa nyaman.

“Tempatnya sudah bersih, luas, dulu agak kayak kumuh. Terima kasih, Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bangunan Pasar Tambak yang lebih maju lagi dibanding yang dulu-dulu,” terangnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.

”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.

Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.

“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali

Oleh

Fakta News
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Serap aspirasi ini sekaligus untuk menggali situasi di daerah agar nantinya DPR dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rencana mengevaluasi Undang-Undang Pemilu tersebut lahir setelah munculnya beberapa pernyataan yang mengarahkan agar sistem pemilu di Indonesia disempurnakan,” ungkap Politisi Partai Golkar ini usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024).
Menurut Doli, pihaknya harus menyempurnakan lagi sistem pemilu ke depan. Ada beberapa pernyataan, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pembuat undang-undang harus melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sebelum 2029. Selanjutnya pertimbangan merevisi UU Pemilu berangkat dari pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan demokrasi Indonesia mahal dan melelahkan.
“Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden, di mana ada tiga hakim yang menyarankan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Jadi, artinya peristiwa itu sudah mewakili semua elemen bahwa kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu,” tandas Legislator Dapil Sumatera Utara III tersebut.
Di Bali, Ahmad Doli dan rombongan Komisi II DPR mendapat penjelasan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali berjalan baik. Dalam upaya menjaring masalah kepemiluan di daerah, Komisi II DPR RI justru mendapat catatan positif di Bali karena pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata berjalan lancar.
“Hingga akhir pemilu bergulir, tidak ada sengketa di Bali yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sehingga saat ini calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2024 sudah dapat memetakan koalisi. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,34 persen. Ini jadi catatan penting, artinya komunikasi yang dibangun penyelenggara dan kontestan cukup baik, bisa diselesaikan di tempat,” katanya.
Hal yang bisa dipetik rombongan Komisi II DPR RI adalah evaluasi upaya peningkatan performa penyelenggara pemilu dengan mendukung kerja mereka, seperti pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan laporan bahwa tidak ada permasalahan besar saat pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata.
Namun, beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi tentang pemilu adalah kejadian seperti ASN yang kedapatan tidak netral, perusakan alat peraga kampanye, serta pemungutan suara ulang di dua kabupaten. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI membagi rombongan di tiga lokasi untuk mendengar aspirasi. Selain Bali, anggota Komisi II DPR juga menjaring aspirasi dari masyarakat di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya

BERITA

Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran

Oleh

Fakta News
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.

“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.

Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya