Direvitalisasi dengan Bantuan Gubernur, 79 Pasar di Jateng Tak Lagi Kumuh
Jakarta – Saat ini, tercatat ada 79 pasar telah direvitalisasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sejak 2013-2022. Dari jumlah itu, terdapat pasar yang dua kali mendapatkan bantuan Gubernur. Dengan demikian, total bantuan Gubernur ada 81 pasar.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, dari 79 pasar itu, total nilai bantuan Gubernur mencapai Rp360.607.529.478. Adanya bantuan tersebut membuat pasar yang semula kumuh, kini menjadi keren. Di antaranya, Pasar Panican Kabupaten Purbalingga, dan Pasar Tambak Kabupaten Banyumas.
Kepala Pasar Panican, Kabupaten Purbalingga, Sardi mengatakan, pasar yang dikelolanya mendapatkan bantuan Gubernur Rp6.144.810.000 pada 2020. Bantuan itu dimanfaatkan untuk merevitalisasi pasar, mengingat kondisinya yang memprihatinkan.
“Pasar lama, dulu sangat menyedihkan, becek, bocor, dan kumuh. Setelah ada bantuan provinsi, Pak Gubernur Ganjar, sekarang pasar menjadi bagus. Bangunannya bagus sekali,” kata Sardi di tempat tugasnya, Sabtu (4/2/2023).
Dengan kondisi pasar yang telah direvitalisasi, pedagang, petugas, hingga pengunjung pun nyaman saat berada di pasar. Tidak kehujanan, tak lagi kumuh, banjir, atau kebocoran atap. Tidak hanya itu, los pasar juga menjadi lebih rapi.
Pasar yang sudah bagus itu, juga semakin ramai, lebih maju, lebih nyaman, dan lebih aman. Menurut mantan petugas kebersihan pasar ini, pasar saat ini dikunjungi masyarakat hampir setiap hari. Dulu, pasar hanya ramai saat Rabu dan Minggu.
“Ramai sekarang. Kalau dulu hari pasaran yakni Rabu dan Minggu. Sekarang tiap hari. Kira-kira 300 orang. Dulu pisah-pisah, belum bisa menghitung,” jelasnya.
Tak hanya itu, dengan adanya bangunan yang bagus, dilengkapi pintu gerbang dan petugas keamanan, membuat kondisi pasar lebih aman. Pedagang tak lagi khawatir meninggalkan barang dagangannya di pasar.
Ketua Paguyuban Pasar Panican Hamidun Nur Muhadi mengatakan, kondisi pasar yang sekarang memang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Sehingga mereka tak malas untuk pergi belanja.
“Dulu, pengunjung, karena keadaan yang seperti itu (pasar dulu kumuh) tentu saja kurang nyaman, becek, ada yang jatuh, enggak nyaman. Sehingga tidak nyamannya itu membuat mereka malas datang ke pasar,” tutur Hamidun.
Para pedagang seperti dirinya juga merasa senang dengan kondisi pasar yang telah rapi pascarevitalisasi. Hal itu juga tak lepas dari kondisi pasar yang aman, dengan penjagaan 24 jam. Pedagang tak lagi khawatir kehilangan barangnya seperti halnya alat timbangan.
Dari catatan paguyuban pedagang Pasar Panican, terangnya, terdapat sekitar 267 orang pedagang yang berjualan. Dengan jumlah kios sekitar 103 unit.
Pedagang Pasar Panican, Amanah (48), menyampaikan, saat ini pasar menjadi lebih baik kondisinya setelah direvitalisasi. Mereka tidak lagi khawatir dagangannya akan kotor, sebab los yang ada lebih bersih, dan lantainya pun telah beralas keramik.
“Terima kasih, Pak Ganjar, pasar sudah dibangun, pedagang senang,” ujarnya, ditemui tengah menjajakan sayuran di lapaknya.
Seorang pengunjung Pasar Panican, Prima Widya Dara (30), menceritakan pengalamannya saat berbelanja di pasar yang dulu. Warga Panican ini dulu pernah terpeleset karena lantai pasar yang licin.
“Dulu aku pernah kepleset. Jadi roknya sobek. Kalau sekarang, lebih nyaman. Sekarang tiap hari ke pasar. Dulu seminggu sekali,” kata Dara.
Senada disampaikan pengunjung lain, Maslahatur Rohmah (42). Menurutnya, pasar kini lebih nyaman. Pasar yang dulu lantainya masih tanah, sehingga saat hujan, lantainya kerap banjir. Bahkan juga banyak yang terpeleset.
Kembangkan “Rest Area”
Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Sarikin menjelaskan, Pasar Tambak mendapatkan bantuan Gubenur sesuai pagu Rp8 miliar. Dengan nilai yang terealiasi Rp7.837.517.000.
“Alhamdulilah Pak Gubernur memberikan bantuan Rp8 miliar. Sekarang Alhamdulilah lebih luas, parkir luas, ada fasilitas musala, dan fasilitas lain,” kata Sarikin, di Pasar Tambak.
Ditambahkan, bantuan Gubernur dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar di bagian depan dalam bentuk rest area, serta kios dengan total 47 unit. Sedangkan pasar bagian belakang, dibangun dari anggaran pemerintah daerah setempat.
Ketua Paguyuban Rest Area Pasar Tambak Akhmad Qom Huda berharap perekonomian pedagang akan meningkat.
“Kami mohon semua pihak, dinas terkait untuk bisa ikut mengembangkan rest area yang berada di Pasar Tambak. Pedagang sangat senang sekali karena sudah rapi, bersih, diharapkan ke depan lebih baik lagi,” tuturnya.
Seorang pedagang Pasar Tambak, Eni (47), mengungkapkan, saat ini kondisi pasar lebih tertata, bersih, dan rapi. Seingatnya, dulu pasar semrawut.
“Alhamdulilah jadi bersih, rapi. Kalau di tenda dulu ramai, sekarang jadi bersih jadi ramai, dulu semrawut, banyak becak, banyak motor di depan jadi tidak teratur,” kata pedagang makanan sate bebek khas Banyumas.
Kastutiningsih (43), pengunjung Pasar Tambak, berterima kasih kepada gubernur yang telah membangun pasar menjadi lebih baik, sehingga para pengunjung merasa nyaman.
“Tempatnya sudah bersih, luas, dulu agak kayak kumuh. Terima kasih, Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bangunan Pasar Tambak yang lebih maju lagi dibanding yang dulu-dulu,” terangnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
