Seabad NU, Wapres Ma’ruf Ajak Umat Islam Berpikir dan Berperilaku Santri
Jakarta – Tahun ini organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), memasuki usia yang ke seratus tahun. Di usia yang seabad ini, NU diharapkan terus berkontribusi melakukan berbagai perbaikan, baik kepada bangsa dan negara (islahil wathan), dunia (islahil ‘alam), maupun perbaikan umat (islahil ummah).
“Islahil umat ini memperbaiki umat, masyarakat, ke arah yang lebih baik. Kalau bahasa saya memperbaiki umat itu santrinisasi umat. Jadi umat ini kita santrikan semua. Supaya berpikir santri dan juga berprilaku santri,” imbau Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Anugerah Satu Abad NU, di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa malam (31/01/2023).
Lebih jauh Wapres menegaskan, yang dimaksud santrinisasi bukanlah Islamisasi, karena hal ini akan mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun, santrinisasi lebih kepada menjadi umat terbaik dengan mengamalkan kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip NU.
“Umat yang terbaik yang mampu melakukan amal ma’ruf sesuai dengan cara-cara dakwah nahdiyah. Dan juga membangun umat yang kuat. Ummatan qowiyyan dan juga umat yg memiliki ketangguhan, resilience,” tegasnya.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, Wapres pun mengajak nahdiyyin dan nahdiyyat untuk tetap mengamalkan kebaikan secara berkelanjutan (sustainable improvement).
Menutup sambutannya, Wapres berpesan, agar dalam memasuki abad ke-2 ini, NU perlu menyiapkan langkah-langkah strategis yang lebih menantang, baik di tingkat nasional maupun global.
“Karena itu saya kira kita memasuki abad ke dua, seratus tahun ke dua, maka kita perlu menyiapkan langkah-langkah, khutuwat islahiyah, insyithah islahiyah, yang lebih tajam lagi yang lebih mengarah lagi sesuai dengan tantangan yang kita hadapi baik pada tingkatan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan maupun pada tantangan yang sifatnya global,” pungkas Wapres.
Sejalan dengan Wapres, sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar NU K.H. Yahya Cholil Staquf menuturkan bahwa NU berkomitmen untuk berperan aktif di kancah internasional. Ia berharap, ke depan NU tidak hanya menjadi organisasi yang menangani isu-isu umat Islam di dalam negeri, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mencari solusi yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia.
Dalam mendukung upaya tersebut, pada 7 Februari mendatang, NU akan menggelar forum khusus untuk ulama internasional yang membahas isu-isu terkini umat Islam yang disebut dengan Fiqih Peradaban.
“Maka kami akan gelar insyaAllah nanti Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang pertama. Karena peradaban adalah masalah besar yang tidak mungkin selesai hanya dengan diskusi saja,” ungkapnya.
Hadir dalam acara tersebut, Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Ibu Negara ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud M.D., Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para kyai, serta nahdiyyin dan nahdiyyat dari seluruh Indonesia.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmadi Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemeritahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Muhammad Imam Aziz, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
