Lantik Wali Kota Semarang, Ganjar Dorong Optimalisasi Potensi Anak Muda
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Hevearita G Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/1/2023). Pelantikan dihadiri Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri.
Pada kesempatan itu, Ganjar mengaku kehadiran Megawati memberikan semangat dan energi, khususnya dalam hal bekerja melayani masyarakat.
“Keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi luar biasa bagi kami untuk lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat,” kata Ganjar dalam sambutannya.
Ganjar mengatakan, saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah, terbanyak se-Indonesia. Spesial bagi Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita, karena menjadi walikota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota Semarang.
“Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern,” ucap Ganjar.
Gubernur Jateng dua periode itu lantas mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah, yakni ‘Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama’.
Dari situ, Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Digambarkan, Kunti sebagai perempuan tidak asal ‘nerima ing pandum‘, tapi juga sosok yang ‘nggetih’, berjuang untuk rakyatnya, sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya.
“Kehebatan Kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif daripada kepala daerah laki-laki,” tuturnya.
Ketua PP Kagama itu mencontohkan progresivitas Bupati Grobogan. Ia mengajukan pinjaman Rp115 miliar untuk percepatan pembangunan 19 kecamatan di Grobogan. Terobosan brilian ini mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.
Ada juga Sri Mulyani, Bupati Klaten yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan Padi Rojolele. Hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk yang punya usia tanam lebih pendek dan tahan hama. Harganya pun lebih tinggi.
Adapun di Kota Semarang saat ini, kata Ganjar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ganjar menegaskan, siap menghasilkan kolaborasi solutif dengan Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang.
“Mbak Ita, saya mendorong terus untuk mengoptimalkan seluruh potensi Kota Semarang. Mulai perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, wisata hingga persoalan infrastruktur,” ujarnya.
Soal rencana pembangunan Simpang Lima Underground dan reaktivasi jalur trem, Ganjar menilai dua hal itu bakal mengungkit Kota Semarang semakin maju.
“Titip juga Mbak Ita, potensi anak muda. Mereka yang bergerak di dunia teknologi, E-Sport, UMKM, seni budaya sampai olahraga. Dengan fasilitas yang tepat, Semarang pasti akan lebih hidup kotanya,” ucapnya.
Terinspirasi dari pertunjukan sendratari di Candi Prambanan, Ganjar yakin hal serupa bisa dilakukan di Kota Lama. Misalnya dengan pertunjukan soal Riwayat Gula. Atau mengemas ulang pertunjukan wayang orang Ngesti Pandawa, agar lebih menarik bagi wisatawan.
Termasuk, persoalan rob dan banjir yang masih terjadi di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Ganjar mengajak Wali Kota Semarang yang baru untuk mengawasi beberapa pekerjaan besar, seperti Jalan Tol Semarang-Demak yang sekaligus jadi tanggul laut.
“Termasuk rencana pembangunan kolam retensi di Terboyo yang kita harapkan mampu mengendalikan rob dan banjir di Kota Semarang,” ujarnya.
Ganjar juga mengatakan hal paling penting yang selalu ditekankan Megawati, yakni untuk menjaga amanat dan selalu turun menemani rakyat.
“Kita para kepala daerah untuk selalu menjaga amanat rakyat, agar kita tak pernah lelah turun menemani masyarakat, duduk dan nglesot bersama rakyat, karena jabatan cuma mandat,” tandasnya.
Sebagai informasi, Hevearita G Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, dilantik sebagai Wali Kota Semarang sisa masa jabatan 2021-2026. Mbak Ita menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat Kepala LKPP RI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
