Hadiri Peringatan Haul Akbar ke-18 Abah Guru Sekumpul, Wapres Ingatkan Pentingnya Generasi yang Saleh
Jakarta – Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT mengatakan bahwa Ia mencintai hamba-Nya yang saleh dan akan mengabulkan seluruh permintaannya. Orang saleh adalah sosok seorang individu yang dekat dengan Allah SWT yang selalu menjalankan semua perintah-Nya (wajib maupun sunah) dan menjauhkan dari segala larangan-Nya. Oleh karenanya, Indonesia memerlukan generasi yang saleh untuk membangun negeri ini dengan ridha Allah SWT.
“Orang seperti inilah, orang saleh, yang kita butuhkan di negeri ini. Karena kalau dia meminta kepada Allah SWT, maka dikabulkan. Kalau dia memohon perlindungan, dikabulkan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Haul Akbar ke-18 K.H. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (yang biasa dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul) di Kediaman Pribadi Gubernur Kalimantan Selatan, Jalan Kertak Baru Kampung Keramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (26/01/2023).
Lebih jauh Wapres menyampaikan bahwa ciri-ciri orang saleh adalah orang yang selalu menyibukkan diri dan hatinya kepada Allah SWT. Sehingga, hidupnya selalu penuh dengan rasa syukur dan ketenangan.
“Mereka itu tidak pernah ada rasa takut, rasa susah, tenang, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja,” papar Wapres.
Refleksi dari orang saleh tersebut, tutur Wapres, dapat dilihat pada karakter dan sepak terjang Abah Guru Sekumpul. Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya dikenal dengan syiar-syiar Islamnya yang menyejukkan, tetapi juga dengan amal ibadahnya yang tidak pernah putus dalam mengerjakan yang wajib maupun sunah.
Hal tersebut, dapat terlihat hingga saat ini dimana jutaan jamaah dari berbagai daerah ikut hadir memadati acara peringatan haul akbar wafatnya beliau, untuk mengenang syiar Islamnya dan memanjatkan doa kepada Allah SWT.
“Guru saleh itu diberikan keberkahan bukan hanya waktu hidupnya, tetapi juga sesudah wafatnya,” ungkap Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar ke depan, akan semakin banyak generasi-generasi saleh yang tumbuh di Indonesia. Dengan demikian, harapannya Indonesia akan semakin maju seiring ridha Allah SWT atas doa para generasi yang saleh.
“Kita berharap mudah-mudahan negeri ini, Indonesia yang kita cintai, jangan sampai tidak ada orang-orang [saleh] seperti itu,” pesan Wapres.
“Mudah-mudahan masih ada para wali, para auliya (pemimpin Islam), para rabbani yang solihin yang senantiasa berdoa, sehingga kita hidup dalam keadaan baik, tenang, tentram, sejahtera, dan kita semua diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melaporkan, bahwa Peringatah Haul Akbar Abah Guru Sekumpul yang ke-18 tahun ini merupakan peringatan pertama yang dilakukan secara tatap muka sejak pandemi Covid-19. Ia pun berharap agar acara ini dapat terus membangkitkan semangat ketakwaan bagi setiap diri individu yang hadir.
“Mudah-mudahan acara malam hari ini menjawab kerinduan yang selama ini kita rasakan,” ungkap Sahbirin.
Selain Gubernur Kalimantan Selatan, hadir dalam acara ini Tuan Guru K.H. M. Wildan Salman, para alim ulama dan jamaah yang berasal dari Kalimantan Selatan maupun berbagai daerah lain di Indonesia.
Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan Zumrotul Mukaffa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
