Bertemu Presiden Vietnam, Puan Harap Kesepakatan Batas ZEE Pererat Hubungan RI-Vietnam
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, termasuk mengenai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam yang baru saja disepakati.
Dalam bilateral meeting ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhiela Fararez, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdy, dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Sementara itu, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc membawa sejumlah menteri jajarannya beserta Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong.
Saat tiba di Gedung Nusantara DPR RI, Presiden Vietnam lalu menuliskan testimoni di buku tamu. Sesi foto Presiden Nguyen Xuan Phuc dan delegasi Vietnam bersama Puan serta perwakilan DPR dilakukan setelahnya.
“Saya ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Sosialis Vietnam di gedung DPR RI. Pembangunan Gedung DPR digagas oleh Presiden pertama RI bapak Ir. Soekarno pada tahun 1965. Gedung ini mencerminkan adanya kepakan sayap burung yang akan terbang,” kata Puan dalam sambutannya, Kamis (22/12/2022)..
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menceritakan sejarah pembangunan Gedung Kura-Kura DPR. Menurut Puan, Gedung DPR dibangun untuk penyelenggaraan CONEFO (Conference of New Emerging Forces) sebagai kekuatan baru negara-negara berkembang yang menentang negara-negara besar (old-established forces) ketika itu.
“Vietnam Utara, saat itu, juga merupakan bagian dari CONEFO. Maka kunjungan di gedung DPR ini saya harapkan dapat menjadi pendorong untuk mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam, termasuk kerja sama antar parlemen,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menambahkan, hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang terjalin sejak tahun 1955 terus berkembang pesat. Hubungan baik Indonesia-Vietnam disebut telah berkembang sejak awal kemerdekaan, di mana hal tersebut terlihat dari kedekatan hubungan antara bapak bangsa kedua negara, yakni Presiden pertama RI Sukarno dengan Presiden Vietnam saat itu, Ho Chi Minh.
“Keduanya memililiki hubungan bersahabat, memiliki kesamaan visi dan ideologi, dan pandangan tentang nasionalisme, anti imperialisme, dan menekankan pada perjuangan masyarakat kecil. Masing-masing berhasil menentang penjajahan di Indonesia dan Vietnam,” tutur Puan.
“Saya mendengar Presiden Sukarno memanggil Beliau (Presiden Ho Chi Min) dengan sebutan ‘Paman Ho’, dan mengagumi penampilan sederhana Paman Ho, yang berpakaian seperti rakyat biasa Vietnam,” imbuh perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
Puan juga kembali mengingatkan soal Presiden Sukarno dan Presiden Ho Chi Minh yang beberapa kali melakukan saling kunjung selama keduanya menjadi pemimpin negara. Bahkan saat berkunjung tahun 1959, Bung Karno mendapat sambutan meriah dari rakyat Vietnam.
“Hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral saat ini, dan di masa depan,” ungkap Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan pun memberi apresiasi atas selesainya perundingan terkait garis batas ZEE Indonesia-Vietnam. Kesepakatan soal batas ZEE ini menjadi salah satu hasil pertemuan Presiden Nguyen Xuan Phuc dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi. Perundingan soal garis batas ZEE Indonesia-Vietnam sebelumnya sudah berlangsung selama 12 tahun.
“Atas penyelesaian perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif pada kunjungan Bapak Presiden Vietnam, saya menyambut baik hal ini. Saya berharap dengan selesainya perundingan ini dapat menjadi momentum untuk lebih mempererat hubungan kedua negara,” papar Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya kerja sama multilateral mengingat dunia saat ini tengah mengalami crisis mode sejak pandemi Covid-19 melanda tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan mendorong peningkatan kerja sama internasional, termasuk kerja sama bilateral antar negara termasuk Indonesia-Vietnam.
“Kedua negara dapat memperkuat kerja sama bilateral untuk berkontribusi bagi upaya mengatasi tantangan bagi stabilitas dunia dan pertumbuhan ekonomi global,” urainya.
Tak hanya itu, kerja sama parlemen Indonesia dan Vietnam juga diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Menurut Puan, kerja sama antar parlemen dapat memberi nilai tambah bagi Kemitraan Strategis kedua negara.
“Kerja sama antar parlemen akan menambah solid kerja sama bilateral kedua negara, khususnya dalam mempromosikan nilai demokrasi dan governance di kawasan,” katanya.
Pertemuan Puan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc juga turut membahas penguatan kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia-Vietnam mengingat Vietnam merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-9 di dunia, dan ke-4 di ASEAN.
“Di tengah terdisrupsinya rantai pasok global (global supply chain), maka kita perlu menangkap peluang bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara,” ucap Puan.
“Saya juga mendorong upaya memperkuat kerja sama sektor manufaktur, industrialisasi, kelautan dan perikanan, serta ekonomi digital,” lanjutnya.
Selain hubungan perdagangan dan transportasi, kerja sama dalam sektor pariwisata dinilai dapat terus semakin ditingkatkan. Puan mengatakan, sektor pariwisata merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa paska pandemi Covid-19.
“Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki berbagai destinasi unggulan bagi wisatawan Vietnam. Tentunya saya berharap akan adanya peningkatan wisatawan dari Vietnam di masa mendatang,” ucap Puan.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi atas kesamaan pandangan Vietnam dengan Indonesia akan pentingnya Indo-Pasifik yang damai, aman, stabil, dan Inklusif sebagaimana diuraikan dalam ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik. Menurutnya, kerja sama maritim yang menjadi bagian dari ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik sangat penting untuk mencapai keamanan kawasan.
“Sesuai dengan ASEAN Outlook tersebut, kerja sama dapat mencakup mempromosikan antara lain keselamatan dan keamanan maritim, dan menangani kejahatan transnasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan harapan terhadap dukungan Vietnam atas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. DPR RI pun tahun depan akan memimpin ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Melalui pertemuan ini, saya harapkan dukungan Bapak Presiden Vietnam bagi keketuaan Indonesia di ASEAN dan juga AIPA,” harap Puan.
“Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, dan berkontribusi mengatasi berbagai tantangan global,” imbuhnya.
Pada momen tersebut, Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundang Puan dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berkunjung ke Vietnam.
“Ibu Megawati ternyata juga teman dekat Presiden Vietnam. Karenanya saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi bahwa kedatangan beliau suatu hal yang sangat bermanfaat untuk DPR RI dan bagi kedua negara,” ungkap Puan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc.
Kepada Puan, Presiden Vietnam menyampaikan berbagai harapannya dalam upaya mempererat hubungan kedua negara. Mulai dari peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pariwisata, maritim, hingga posisi Indonesia dalam memperkuat perdamaian di kawasan ASEAN.
“Beliau (Presiden Vietnam) menyatakan bagaimana agar kita sama-sama menjaga kawasan yang ada di ASEAN untuk selalu bisa damai, sejahtera, dan tidak terganggu dengan apapun,” tutup Puan.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
