Resmi Ditutup, Pusdiklat DPR RI Lepas 185 Peserta Program ‘Magang di Rumah Rakyat’
Jakarta – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal (Pusdiklat Setjen) DPR RI melepas 185 (seratus delapan puluh lima) mahasiswa peserta Program ‘Magang di Rumah Rakyat’. Penutupan rangkaian ‘Magang di Rumah Rakyat’ hasil kerja sama dengan program ‘Magang Merdeka’ Kemendikbudristek RI ini diselenggarakan di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Disampaikan Plt. Kepala Pusdiklat DPR RI, Hernadi dalam laporannya bahwa selama melakukan magang, para mahasiswa didampingi oleh para mentor yang berasal dari berbagai unit di lingkungan Setjen DPR RI. Pendampingan tersebut untuk memahami tiga fungsi DPR antara lain Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran serta Diplomasi Parlemen. Selain itu mahasiswa juga dikenalkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai penyokong kegiatan di kompleks parlemen.
“Pada hari ini, program Magang di Rumah Rakyat telah sampai pada hari terakhir pelaksanaan. Program ini telah berjalan dari 22 Agustus 2022 hingga 23 Desember 2022. Dalam kurun waktu tersebut, dengan didampingi oleh mentor-mentor Setjen DPR RI yang profesional dan andal, para mahasiswa telah banyak mendapatkan pengetahuan mengenai ketiga fungsi DPR RI dan Diplomasi Parlemen melalui pengamatan pada rangkaian proses tugas dan fungsi DPR RI secara langsung dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai aparatur pemerintah dan supporting system DPR RI,” ujar Hernadi dalam laporannya.
Lebih jauh Hernadi menjelaskan bahwa 185 mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia itu mengisi beberapa posisi di lingkungan parlemen, antara lain Analis Kebijakan Luar Negeri (10); Analis Media (5); Asisten Analis APBN (20); Asisten Analis Pemantauan UU (9); Asisten Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (4); Asisten Pengembang Teknologi Pembelajaran (20); Asisten Perancangan Undang-Undang (9); Back End Programmer (8); Desain Grafis Dinamis TV (3) ; Mobile Programmer (7); Parliament Trainee (78); Pengumpul dan Pengolah Data (10); dan Website Designer (2).
Dalam laporannya, Hernadi juga mengatakan peserta Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2022 telah mengikuti berbagai macam agenda dengan telah menempuh pembelajaran magang selama 900 jam pelatihan (JP) atau setara dengan satu semester. Ia juga menjelaskan bahwa setidaknya ada lima agenda yang harus dilalui dalam rangkaian ini, seperti observasi, kuliah umum, audiensi dengan pimpinan dan anggota dewan, magang di unit kerja, simulasi melalui role play untuk tiga fungsi DPR, serta evaluasi.
“Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman bagi para mahasiswa untuk turut merasakan atmosfer kerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Di sini, mahasiswa tidak hanya melihat ruang-ruang rapat DPR, tetapi para mahasiswa juga telah mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna,” lanjut Hernadi
Kepada Parlementaria, Hernadi juga mengatakan bahwa mahasiswa peserta magang di Rumah Rakyat juga memiliki potensi sebagai duta parlemen untuk membantu mengubah stereotipe yang telah melekat kepada DPR RI. Para mahasiswa ini diharapkan bisa menyampaikan realita yang terjadi di dalam lingkungan parlemen seperti jalannya pengambilan keputusan dan tugas-tugas lainnya.
“Setelah mereka melihat langsung seperti apa (realitas yang ada) jadi mereka bisa membawa aura positif yang selama ini citra DPR negatif di luar. Setelah mereka disini, oh ternyata nggak seperti itu. Mereka diharapkan bisa menjadi duta bagi parlemen yang bisa ikut mengubah stereotipe DPR. Setelah mereka melihat seperti apa yang terjadi di sini maka mereka keluar bisa membawa berita yang positif,” ujarnya seusai acara penutupan.
Terkait dengang program magang, Hernadi menjelaskan bahwa Pusdiklat DPR RI memiliki beberapa program magang di luar program Magang di Rumah Rakyat seperti magang reguler bagi siswa maupun mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian. Selain itu, Pusdiklat DPR RI juga sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa kampus untuk menyelenggarakan program magang Kampus Merdeka, di luar kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.
Satu di antara mahasiswa Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ tahun 2022, Anisa Atsilah Azhar menjelaskan terkait dengan realitas kerja di lingkungan DPR RI dan Setjen DPR RI, bahwa dirinya telah mendapat banyak sudut pandang baru mengenai sistematika kerja di lingkungan parlemen. Ia berharap ke depannya agar DPR RI dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Sebelumnya kan kalau orang-orang lihat kan DPR kebanyakan negatifnya tapi setelah saya di sini saya dapat sudut pandang baru mengenai sistematika kerja di sini (DPR). Ternyata nggak semudah itu yang dibayangkan. Prosesnya mungkin juga panjang, pertimbangannya juga banyak. Jadi menghargai prosesnya,” tutur peserta yang ditempatkan magang di Komisi IV DPR RI ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
