Buka Konferensi Islam Tingkat ASEAN ke-2, Wapres Ma’ruf Tegaskan, Umat Terbaik Kunci Hadapi Tantangan Global
Jakarta – Masyarakat dunia, termasuk negara-negara ASEAN, kini sedang menghadapi berbagai tantangan, seperti perang antarnegara, pergolakan ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam, dan konflik kemanusiaan. Dalam ajaran Islam, menjadi umat terbaik, diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Ajaran Islam mendorong terwujudnya generasi khairu ummah, atau umat terbaik,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN ke-2 di Hotel Hilton, Badung, Nusa Dua, Bali, Kamis (22/12/2022).
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 110 menyebutkan bahwa khairu ummah merujuk pada umat Islam yang melaksanakan kebaikan (amar ma’ruf) dan menghindari kemungkaran (nahi munkar), yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah SWT.
“Sederhananya, khairu ummah adalah cerminan umat yang menjadi teladan, juga pionir hadirnya kemaslahatan dan tegaknya keadilan,” kata Wapres menyimpulkan.
Mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, menurut Wapres, tidak semata soal ibadah, tetapi prinsip yang harus diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan.
“Umat Islam harus melakukan amar ma’ruf di seluruh bidang, baik itu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan,” tegasnya.
Hal ini, ungkap Wapres, dapat diaktualisasikan baik secara individu, komunitas, maupun melalui wadah institusi. Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk meningkatan layanan kesehatan masyarakat, mempeluas akses dan perbaikan mutu pendidikan, hingga membuat perlindungan sosial untuk menghilangkan kemiskinan.
Di sisi lain, Wapres mengingatkan, umat Islam harus terdepan dalam upaya memberantas segala bentuk kemungkaran yang ditemui dalam keseharian, termasuk ikhtiar melawan segala bentuk hoaks dan disinformasi, intoleransi, hingga aksi ekstremisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Dalam praktiknya, amar ma’ruf dan nahi mungkar tentu harus berjalan seiring dengan kadar yang adil atau moderat (Islam Wasathiyah),” seru Wapres.
“Hal ini sesuai dengan prinsip Islam, bahwa yang terbaik adalah yang seimbang (ummatan wasathan), dan segala yang berlebihan akan berujung pada ketidakbaikan, bahkan menyebabkan kehancuran,” tambahnya.
Dalam acara yang mengangkat tema “Khaira Ummah” ini, Wapres mengajak seluruh umat Islam, baik di Indonesia maupun di wilayah ASEAN, untuk bersama-sama meneguhkan posisi umat Islam dalam kancah global, demi terwujudnya perdamaian dan tegaknya muruah kemanusiaan.
“Saya juga mengharapkan perhelatan ini semakin menumbuhkan prospek, sekaligus menguatkan kerja sama negara-negara ASEAN dan Arab Saudi di berbagai aspek, utamanya di bidang pendidikan dan riset untuk mengakselerasi tercapainya generasi unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia,” harap Wapres.
“Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Islam ASEAN ke-2 Tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
Senada dengan Wapres, Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi Abdullatif bin Abdul Aziz Al-Syaikh menyampaikan, umat terbaik sama halnya dengan umat yang moderat, yakni yang menjalankan kebaikan-kebaikan dalam bentuk moderasi.
Ia juga menekankan, saat ini dunia sangat butuh konsep khoiru ummah, yang menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah yang dijalankam sahabat dan khulafaur rasyidin.
Sementara, mewakili Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan, konsep khoiru ummah sesungguhnya sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menjadi amanah rencana pembangunan jangka menengah nasional dam program prioritas Kementerian Agama RI.
“Individu atau kelompok yang berhasil mempraktikkan moderasi beragama sesungguhnya akan menjadi pribadi dan umat terbaik, karena mampu menempatkan sesuatu secara seimbang dan profesional,” ujarnya.
Ia menambahkan khoiru ummah adalah mereka yang paling besar rasa kasih sayangnya kepada sesama umat manusia dan alam semesta, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad SAW.
Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Al-Thagafi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Rektor dari berbagai universitas Islam di Indonesia, serta Delegasi Konferensi dari negara-negara ASEAN.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
