Buka Kongres Muslimah Indonesia Ke-3, Wapres Ma’ruf Sampaikan Empat Pesan
Jakarta – Kaum perempuan berperan besar dalam kemajuan bangsa, tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19. Wabah yang melanda seluruh dunia ini menjadi ajang bagi para perempuan dalam menunjukkan kekuatan dan kontribusinya dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Secara khusus, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin menyampaikan empat pesan kepada muslimah Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan beberapa pesan berikut. Pertama, muslimah Indonesia perlu ikut andil dalam upaya memperbaiki akses dan kualitas kesehatan bagi ibu, anak dan remaja,” tuturnya.
Peranan perempuan, kata Wapres sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi perbaikan nutrisi keluarga dan gizi anak-anak, yang akan menghasilkan efek hebat, seperti penurunan kasus stunting dan peningkatan mutu SDM Indonesia.
“Saya mengharapkan dukungan muslimah Indonesia dalam mendorong integrasi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, selain terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkeluarga yang sejahtera,” harapnya.
Yang kedua, pesan Wapres muslimah Indonesia agar terus aktif dalam mengakselerasi peningkatan kualitas dan jenjang pendidikan perempuan Indonesia.
“Pendidikan adalah fondasi bagi kehidupan yang adil, maslahat, dan damai. Kaum perempuan yang berpendidikan dan berpengetahuan akan berkontribusi pada laju perekonomian negara, melalui perolehan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” terangnya.
Lalu pesan yang ketiga, urai Wapres muslimah Indonesia agar dapat meningkatkan keterampilan perempuan, baik perempuan bekerja maupun ibu rumah tangga.
“Keterampilan-keterampilan tersebut diharapkan akan menunjang kualitas hidup pribadi dan ketahanan keluarga,” paparnya.
Dan yang tidak kalah penting pesan keempat, Wapres yaitu muslimah Indonesia agar giat mengkampanyekan larangan perkawinan anak terlalu dini.
“Pendekatan agama tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan untuk terciptanya keluarga yang sakinah dan berkualitas sangat penting dan efektif, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang patuh kepada ajaran agama,” imbaunya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Islam Amany Lubis menyampaikan pentingnya penguatan kemitraan pemberdayaan perempuan sebagai sarana peningkatan kepekaan masyarakat terhadap beragam permasalahan perempuan, baik di tingkat nasional maupun global.
“Perlu kita perkuat kemitraan untuk pemberdayaan perempuan, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Dengan adanya kongres ini akan menguatkan wawasan kita tentang permasalahan perempuan di Indonesia juga tentang permasalahan perempuan di dunia,” ujar Amany.
Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kongres Muslimah Indonesia ke-3 sekaligus Ketua KPRK Siti Ma’rifah menambahkan bahwa KMI Ke-3 ini menjadi wadah komunikasi dan informasi dalam mendukung eksistensi perempuan, remaja, anak, dan ketahanan keluarga.
Menurut Ma’rifah, KMI Ke-3 dihadiri oleh pemimpin Muslimah dari kalangan ulama, zuama, dan cendekiawan nasional dan internasional.
“Sekitar 400 orang yang akan hadir secara offline dan online, dari berbagai unsur, seperti tokoh perempuan dan Muslimah Indonesia, tokoh perempuan dari negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ormas perempuan Islam, pimpinan Komisi PRK MUI se-Indonesia, budayawan, pemuda, akademisi, dan media,” paparnya.
Sebagai informasi, acara dengan tema “Peran dan Kontribusi Perempuan di Berbagai Bidang Pasca Pandemi” ini diselenggarakan dimulai sejak 19 sampai dengan 21 Desember 2022 secara hybrid. Kongres terdiri atas 4 panel utama yang akan membahas peran perempuan modern perspektif agama dan perdamaian, kedudukan perempuan dalam konstitusi di negara muslim dan ekonomi syariah yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi ancaman resesi dunia.
Tampak hadir pada malam itu, Wakil Ketua MUI Marsudi Suhud dan Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
