Presiden Jokowi Minta Jajaran Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Krisis Pangan
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (06/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.
“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden saat memimpin SKP.
Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.
Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.
“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapnya.
Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.
“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.
Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.
“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.
Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.
“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.
Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan investasi.
“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.
Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.
“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama,” ucapnya.
Menurut Presiden, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan asing harus didorong utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun Borobudur.
Menutup pengantarnya, Presiden meminta agar antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-19 tetap harus dilakukan, meskipun kasus harian sudah mengalami penurunan.
“Setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian, percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan, agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
