Temui Wapres Ma’ruf, Para Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Sampaikan Aspirasi,
Jakarta – Saat melakukan kunjungan kerja di Kota Senja Kaimana, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana Beach Hotel II, Jl. Utarom, Mai Mai, Kec. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kamis (01/11/2022).
Pada acara yang juga dihadiri jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat ini, Wapres secara terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat yang hadir.
Salah satunya, Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau, yang pada kesempatan ini menyampaikan bahwa wilayah Papua Barat menjadi wilayah Nusantara tidak hanya sejak kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sejak zaman Majapahit. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah lebih dapat memperhatikan pembangunan Papua Barat dengan seluruh wilayah adatnya.
“Di sini ada 9 raja yang tersebar dari Fak Fak sampai Kaimana, di Bintuni, dan juga ada istilah-istilah lain dipakai di Wondama untuk raja. Tapi kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara,” tuturnya.
Tidak hanya itu, seiring adanya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di beberapa wilayah Papua, Hakim juga mengharapkan wilayah Papua Barat bagian Selatan yang meliputi wilayah kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana dapat menjadi satu provinsi tersendiri.
“Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita,” harapnya.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan di wilayah Papua Barat bagian Selatan saat ini jauh tertinggal dari wilayah bagian Utara seperti Manokwari.
“Sudah lebih dari 20 tahun provinsi Papua Barat berdiri, Kaimana masih seperti ini Pak, Fak Fak masih seperti yang dulu, Wondama masih seperti kemarin-kemarin, Bintuni yang sama memberikan makan kita melalui Migas juga sama [keadaannya],” ungkapnya.
Selanjutnya, Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.
“Di samping itu kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. [Distrik] Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak,” lapornya.
Selain itu, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete melaporkan bahwa masyarakat adat Kaimana terdiri dari 8 suku asli, 84 kampung.
“Selama ini kami tetap hidup ramah dengan semua orang dari [berbagai wilayah] Indonesia yang ada di Kabupaten Kaimana, karena Kaimana adalah bagian dari NKRI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikunjungi Wapres dan mengharapkan agar kehadiran Wapres kali ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan pembangunan di Kaimana.
“Bapak Wapres sebentar lagi akan meninggalkan Kaimana, tetapi kami percaya bahwa [Wapres] akan meninggalkan oleh-oleh yang sangat luar biasa bagi kami, Kabupaten Kaimana, yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Hakim Aituarau,” ucapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, sebagai Ketua BPP, Wapres mengatakan bahwa dirinya akan mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.
“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” tegasnya.
Sebab, tutur Wapres, pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat.
“Jadi provinsi Papua [telah] tambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi,” terangnya.
Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Banyak sekali daerah [menginginkan] adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu [disampaikan] melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah [Pusat] masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” terangnya.
Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa usulan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini akan dipertimbangkan.
“Sementara ini 2 provinsi [di Papua Barat], nanti akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru untuk mendorong adanya percepatan pembangunan baik di Papua yang terdiri dari 4 provinsi, maupun di Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan termasuk di berbagai kabupaten,” ujarnya.
Pemekaran wilayah ini, sambung Wapres, diharapkan akan menjadi _game changer_ atau kunci untuk menyukseskan pembangunan di Papua. Karena menurutnya, melalui pemekaran wilayah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat.
“Karena kita ingin namanya quick win (program percepatan) di samping pembangunan normal, [pemerintah] ingin ada quick win dalam rangka pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Hadir pada pertemuan ini, Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fak Fak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor, Ketua DPRD Kaimana Irsan Lie, Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Robert R.H. Rumbekwan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, serta Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin.
Di samping itu, hadir pula dari kalangan tokoh adat, di antaranya Kepala Suku Kuri Philemon Refideso, Kepala Suku Napiti Frans Amerbay, Kepala Suku Nyere Zadrak Maramoy, Kepala Suku Koiway Moh. Kasir Sanggey, Raja Sran Kaimana Moh. Natsir Aituaraw, Raja Nama Tota Randy Asnawi Ombaier, Kepala Suku Besar Biak Klemens Kmur, Kepala Suku Fak Fak Fidelis Tuturop, dan Kepala Suku Madewana Ofni Manuku.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.