Puan Bertemu PM Kamboja, Bahas Hubungan Diplomatik, Krisis Myanmar hingga Kenang Kepemimpinan Bung Karno
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, termasuk kenangan PM Hun Sen tentang Presiden pertama Indonesia, Sukarno yang merupakan kakek Puan.
Courtesy Call diselenggarakan di kantor PM Hun Sen yang berada di Distrik Doun Penh, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (24/11). Pertemuan antara Puan dengan PM Hun Sen berlangsung hangat selama sekitar satu jam.
Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada PM Hun Sen atas keberhasilan Kamboja selama menjadi Ketua ASEAN tahun 2022. Kamboja baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2023.
Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43. Di forum pertemuan parlemen ASEAN itu, Puan sekaligus akan menerima keketuaan (Presidensi) AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 juga menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44.
“Yang Mulia, Indonesia akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya Keketuaan ASEAN ke Indonesia pada tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih atas keketuaan Kamboja di ASEAN dan AIPA 2022 yang telah memperkuat komitmen kerja sama di kawasan,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berharap Kamboja mendukung sepenuhnya keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA tahun 2023. Puan menyinggung agenda kekuataan Indonesia tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi.
“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” tuturnya.
Puan pun berharap pertemuannya dengan PM Hun Sen dapat menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia dengan Kamboja untuk meningkatkan kerja sama. Persahabatan Indonesia dan Kamboja telah terjalin sejak lama, tepatnya sejak abad 8–9 masehi dan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1957.
“Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung dengan baik sesuai prinsip-prinsip kemitraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan,” ungkap Puan.
Indonesia dan Kamboja diketahui memiliki Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1959. Ada berbagai hal yang menunjukkan eratnya hubungan kedua negara di mana Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sejarah Kamboja, termasuk dengan adanya Paris Peace Agreement saat Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian Jakarta Informal Meeting (JIM).
Puan menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Antara lain seperti pemulihan paska pandemi Covid-19, serta tingginya harga energi dan pangan.
“Kerja sama antar parlemen Indonesia-Kamboja perlu terus ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara ini akan semakin kuat, jika kerja sama antar parlemen juga erat,” lanjut Puan.
“Selain itu, people-to-people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung hubungan lebih erat kedua negara,” sambungnya.
Sementara itu dalam kerja sama ekonomi, Puan menyoroti nilai perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang terus berkembang dan memiliki potensi sangat besar. Total neraca perdagangan bilateral periode Januari-September 2022 meningkat 38,1% dari tahun 2021.
“Saya mendorong kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan di berbagai sektor, termasuk perdagangan industri alat berat, sarang burung walet dan suplemen herbal serta komoditas hortikultura,” ujar Puan.
DPR RI menilai kerja sama kedua negara yang harus ditingkatkan lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Puan mengungkap, Indonesia bermaksud untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan moda transportasi kereta api guna mendukung konektivitas Kamboja.
“Indonesia telah berinvestasi di Kamboja, terutama di sektor atau bidang garmen, tembakau, perhotelan bisnis, telekomunikasi dan layanan lainnya. Mohon kiranya dukungan dari bapak Perdana Menteri bagi investasi Indonesia agar semakin berkembang di Kamboja,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan juga mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Kamboja mengingat sektor pertanian berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Sehingga Indonesia-Kamboja dapat meningkatkan perdagangan produk hortikultura dan investasi di sektor pertanian,” urai Puan.
Dalam pertemuan tersebut, PM Hun Sen sempat membahas isu konflik Laut China Selatan dan krisis di Myanmar. Puan lalu menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.
“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan, sehingga kita harus bekerjasama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas Kawasan,” ucapnya.
“Tentu kita tidak ingin stabilitas kawasan terganggu karena berlanjutnya krisis di Myanmar. Stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya berpandangan dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan,” tambah Puan.
Pertemuan cair antara Puan dan PM Hun Sen tak hanya membicarakan mengenai hubungan bilateral dan isu regional maupun global. Kepada PM Hun Sen, Puan menyatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan keluarganya.
“Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk merupakan sahabat dan bahkan seperti keluarga, yang bertemu secara rutin. Kamboja seperti rumah kedua bagi Presiden Soekarno saat itu,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
Menurut Puan, hubungan masa lalu yang dekat ini tentu perlu ditumbuhkan lagi untuk saat ini dan waktu-waktu mendatang.
“Hubungan baik di masa lalu tersebut merupakan modal berharga bagi pengembangan kerja sama masa depan,” tegas Puan.
Saat membicarakan soal Bung Karno, PM Hun Sen menceritakan kenangannya terhadap sang proklamator Indonesia itu. Hun Sen mengaku sempat menjadi penyambut Bung Karno saat datang ke Kamboja.
Salah satu pemimpin negara terlama ini pun mengungkapkan rasa bangga dan senangnya karena dapat bekerja sama dengan keturunan Bung Karno saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, dan saat ini dengan Puan sebagai Ketua DPR RI.
“Dulu waktu saya kecil berdiri kibar-kibarkan bendera ketika Presiden Sukarno berkunjung. Kemudian saya bekerja sama dengan anak Presiden Sukarno ketika Bu Mega menjabat presiden. Sekarang saya senang bisa bertemu dan berbicara dengan cucu Presiden Sukarno,” kisah PM Hun Sen.
Hun Sen pun menitipkan salam untuk Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Puan. Ia juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama.
Lebih lanjut, PM Hun Sen menitipkan harapannya kepada Puan agar Indonesia melakukan investasi pada sektor perberasan mengingat padi merupakan hasil pertanian utama di Kamboja. “Kami ingin Indonesia investasi di rantai produksi beras, dari pengolahan padi sampai menjadi beras,” lanjutnya.
Puan memastikan akan menyampaikan harapan PM Hun Sen tersebut kepada Pemerintah dan para investor Indonesia. Dalam pertemuan dengan PM Hun Sen, Puan didampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
