Tutup Muktamar, Wapres Ma’ruf Amin Sebut Visi Muhammadiyah Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045
Jakarta – Setelah berjalan selama tiga hari dari Kamis, 18 November 2022, Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 resmi ditutup malam ini, Ahad, 20 November 2022. Bertempat di Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muktamar secara resmi ditutup langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH. Dr. Ma’ruf Amin.
Menyampaikan tahniah kepada Ketua Umum terpilih PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbaniyah, Wapres Ma’ruf Amin menyebut visi Muhammadiyah sejalan dengan visi yang tengah diperjuangkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas dan menjadi satu dari lima ekonomi dunia pada tahun 2045.
“Muhammadiyah didirikan Kiai Ahmad Dahlan didorong oleh semangat jiwa pembaharu dalam diri beliau untuk memperbaiki umat Islam yang saat itu statis dan tidak berkembang. Artinya visi Islam berkemajuan memang menjadi hakikat kelahiran dan nafas perjuangan organisasi Muhammadiyah,” ujarnya.
Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Islam Berkemajuan dan Negara Berkemajuan, kata dia dibutuhkan SDM unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selain itu juga diperlukan generasi yang fakih, menguasai ilmu agama supaya dapat memberi jawaban atas berbagai problem umat, bangsa dan kemanusiaan.
Ma’ruf Amin sendiri yakin dan optimis Muhammadiyah dapat menciptakan SDM unggul di atas karena memiliki instrumen dan berbagai kelengkapan dari pusat-pusat keunggulan yang dimiliki.
Tak lupa, Ma’ruf Amin juga memberi perhatian terhadap peran perempuan Muhammadiyah, yakni ‘Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan sebagai sosok berpendidikan yang menjadi aktor perdamaian, pembangunan dunia, melawan kekerasan domestik, kemiskinan, serta meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak.
“Dalam hal ini Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah sangat visioner, memiliki wawasan masa depan perempuan muslim Indonesia yang jauh melampaui zamannya saat itu dengan merintis ‘Aisyiyah dalam semangat untuk memajukan peradaban kaum perempuan Indonesia,” ujarnya.
Visi Islam Berkemajuan ini, kata Ma’ruf Amin harus terus diperbaharui menyesuaikan perubahan tantangan dan lingkungan strategis nasional maupun internasional agar relevan bagi laki-laki maupun perempuan.
“Saya mengajak Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah untuk terus berjuang bersama pemerintah. Muhammadiyah memiliki perangkat ekonomi dan sosial yang terbesar di seluruh negeri untuk menggerakkan pemberdayaaan umat sehingga bisa menjadi kekuatan pembangunan bangsa,” ajaknya.
Terakhir, dalam acara yang juga dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Zainuttauhid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Walikota Solo Gibran, Ma’ruf Amin berterima kasih atas ikhtiar yang telah dilakukan Muhammadiyah untuk memajukan Indonesia.
“Muktamar Muhammadiyah tahun ini meneguhkan peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam memberikan sumbangan bagi bangsa untuk memberikan kemajuan seperti yang diharapkan melalui bil qaul maupun bil hal melalui tindakan nyata. Melalui program-program Muhammadiyah yang telah dibahas pada Muktamar, saya yakin Sang Surya akan terus mampu menjadi cahaya pencerah bagi berbagai tantangan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
