Kisah Tiga Gadis Madiun Diundang Presiden Jokowi Menginap di Gedung Agung
Yogyakarta – Ada saja berbagai ekspresi masyarakat setelah berhasil berfoto bersama Presiden Joko Widodo. Ada yang mengucap syukur, tersenyum hingga berlari-lari kegirangan. ”Alhamdullilah Ya Allah, bisa foto bersama Presiden,” ucap Bunga, siswa kelas 12 dari Madiun.
Malam itu, Minggu 31 Desember 2017, Presiden meminta kepada Ajudan Kolonel Pnb Mohammad Nurdin agar masyarakat yang berada di depan Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta diundang untuk santap malam. Tak hanya itu, warga yang menjadi undangan pun dapat berfoto bersama.
“Undang 70 orang untuk makan malam di sini (Istana Kepresidenan Yogyakarta),” ucap Presiden.
Namun karena ramainya masyarakat yang berada di depan Gedung Agung, tidak kurang dari 250 orang yang hadir di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Bunga dan dua temannya, Arin dan Hafsah termasuk undangan Presiden yang hadir malam itu. Saat ditanyakan berasal dari mana, mereka bertiga dengan kompak menjawab, “Madiun.”
Mereka bertiga tiba di Yogyakarta hanya bermodalkan ongkos Rp150 ribu setiap orangnya. Kehadiran mereka di Yogyakarta sebenarnya hanya untuk liburan menjelang tahun baru.
“Enggak tahu kalau ada (Presiden Jokowi). Tahunya pas nanya orang ‘ini kenapa kok ramai?’ Terus orangnya jawab ‘ada Pak Jokowi kalau mau foto sana. Antre dulu tapi’. Kita lalu antre sabar. Sampai desak-desakan dan diinjak kakinya,” ucap Arin.
Berangkat dari Madiun pukul delapan pagi dan tiba di Yogyakarta pukul satu siang, mereka menumpang mandi di sebuah rumah sakit setelah sempat berkeliling.
“Tadi mandinya di rumah sakit belakang sini,” ucap Hafsah.
Saat ditanya bagaimana perasaannya bisa berfoto bersama Presiden. “Senang, deg-degan, rasanya enggak percaya, kayak mimpi,” ucap Bunga.
Berfoto bersama dengan Presiden, ketiga remaja ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan cita-citanya. “Minta doa, kan mau masuk UN (Ujian Nasional) eh universitas. Mau masuk UGM (Universitas Gadjah Mada),” kata Bunga.
Mereka mengatakan alasan memilih UGM karena Presiden berasal dari universitas tersebut. Saat ditanya respons Presiden mengenai cita-cita mereka. “Amin… amin kata Pak Jokowi,” kata Arin.
Setelah berfoto bersama, Hafsah sempat menelepon ibunya. “Iya udah tadi ditelepon. Langsung bilang. Ini sampai nangis. Senang terharu,” katanya.
Dalam santap malam tersebut, mereka menikmati sate ayam dan teh hangat. Tak lupa, ketiga gadis itu juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi.
“Semoga makin maju, makin jaya, program kerja terlaksana dengan baik,” ucap mereka.
Mereka bertiga bukan berasal dari satu sekolah yang sama, tapi mereka tinggal berdekatan. “Kita ini tetangga, jadi kawan dari kecil,” ucap mereka kompak.
Setelah dari Gedung Agung ketiga gadis asal Madiun ini kemudian berkeliling hingga pergantian tahun dan baru kembali ke Madiun esok harinya (Senin, 1 Januari 2018). “Ya dimana saja. Masjid bisa, yang penting nanti istirahat,” ucap Hafsah ketika ditanya akan menginap dimana.
Ketika Presiden Joko Widodo dilaporkan terkait kisah ketiga gadis Madiun ini, ia langsung memerintahkan Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta Saifulah agar mereka menginap di Istana.
“Hubungi mereka dan siapkan kamar untuk mereka menginap,” ucap Presiden.
Akhirnya tengah malam, Senin 1 Januari 2018 pukul 00.30 WIB, mereka bertiga kembali ke Gedung Agung setelah dihubungi melalui telepon.
Sebenarnya mereka tidak tahu, untuk apa kembali ke Gedung Agung. “Saat diminta identitas di ruang piket, kok mengisi keperluan menginap,” ucap Arin.
Setelah ditunjukkan kamarnya di kamar 004, Wisma Negara, mereka pun masih belum percaya. “Kewel (bergetar),” ucap Hafsah.
Arin, siswa SMA Negeri 5 Madiun adalah anak pengemudi becak dan ibunya adalah ibu rumah tangga, sementara Bunga, siswa SMA Negeri 6 Madiun, ibunya telah tiada dan ayahnya bekerja sebagai montir. Hafsah, siswa SMK Negeri 3 Madiun, ayahnya di Cirebon berjualan batu alam dan ibunya adalah ibu rumah tangga. (Bey M)
Video: http://video.istanapresiden.go.id/index.php/s/YDZoJXwe6QLk2tl
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
