Perusahaan Edtech pun Bisa Jadi Unicorn
Jakarta – Perusahaan startup yang bergerak di bisnis e-commerce dan transportasi on-demand, berhasil meraup dana miliaran dolar dari investor dalam dan luar negeri.
Sedangkan perusahaan financial technology (fintech) diprediksi bakal menyusul sebagai incaran investor berikutnya. Namun, peluang besar juga dimiliki oleh perusahaan education technology (edtech), perusahaan teknologi yang menyediakan solusi pendidikan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, faktor demografi dan alokasi anggaran pemerintah yang besar di sektor Pendidikan, membuat perusahaan edtech berpotensi menjadi unicorn berikutnya asal Indonesia.
Indonesia saat ini memiliki 3—4 perusahaan rintisan berbasis teknologi dengan valuasi US$1 miliar, atau lebih atau yang biasa disebut sebagai unicorn yaitu Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia. Bukalapak pada akhir tahun lalu juga mengklaim telah berstatus unicorn.
Rudiantara mengatakan, perusahaan yang bergerak di sektor pendidikan berpotensi tumbuh menjadi unicorn karena alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan mencapai 20% dari alokasi belanja APBN.
“Tahun 2017, APBN kita Rp2.000 triliun, kalau 20% itu Rp400 triliun lari ke dana pendidikan. Tahun depan lebih dari Rp400 triliun, kalau dapat 1%—2% saja sudah dapat Rp4 triliun—Rp8 triliun, itu luar biasa pendapatannya,” jelas Rudiantara.
Perusahaan edtech seperti Ruangguru, menurut Rudiantara, punya peluang meningkatkan valuasinya karena perusahaan rintisan tersebut telah ada di tahap pendanaan lanjut. Jumlah pengguna Ruangguru juga sudah banyak dengan jangkauan layanan luas.
5 Perusahaan EdTech Penerima Investasi Terbesar Dunia
Thn Berdiri Nama Nilai Investasi (US$ Juta) Negara
2008 Everfi 251 AS
2004 Hotchalk 249,15 AS
2012 Yuanfudao 244,2 China
2012 Coursera 210 AS
2010 Udemy 173 AS
sumber: CB Insights
Seperti diketahui, Ruangguru merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 6 juta pengguna serta telah mengelola lebih dari 150.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran.
Perusahaan tersebut, didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman pada 2014. Keduanya, masuk dalam jajaran pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui Forbes 30 under 30 untuk teknologi konsumen di Asia.
CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara mengatakan, pihaknya menyambut baik dukungan dan harapan dari berbagai pihak termasuk pemerintah.
“Kalau unicorn kami amin saja, tidak tahu proyeksinya belum. Jadi intinya pendidikan itu pasarnya besar, kami sekarang sudah yang terbesar di Indonesia juga, jadi kami optimistis untuk bisa akhirnya jauh lebih besar lagi. Jadi kalau kapan targetnya macam-macam, belum bisa di-announce, cuma kami amin saja,” jelas Adamas.
Dia mengatakan sudah banyak perusahaan rintisan bidang pendidikan yang sukses di berbagai negara, termasuk China. Belva mengatakan setidaknya dibutuhkan waktu 3—5 tahun untuk perusahaan rintisan di bidang pendidikan menjadi unicorn di beberapa negara.
Belva menambahkan, potensi bidang pendidikan sangat besar di Indonesia. Hal ini ini menurutnya terlihat dari jumlah siswa di Indonesia yang mencapai angka 52 juta dari populasi penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta.
“Jadi seperlima adalah pelajar, banyak banget dan semakin lama semakin kompetitif,” ujarnya.
Platform belajar tambahan sangat tinggi di Indonesia karena kapasitas institusi pendidikan formal belum bisa mencukupi permintaan atas pendidikan. Ini tampak dari institusi bimbingan belajar yang menjamur.
“Pendidikan tidak pernah mati, menurut kami pangsa pasarnya besar sekali dan Indoensia itu sistem pendidikan keempat terbesar di dunia juga seperti populasi, China, India, US, dan Indonesia,” katanya.
Belva mengatakan belum ada perusahaan teknologi lain yang menyediakan jasa yang benar-benar sama dengan Ruangguru. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan dampak sosial yang lebih luas.
Ruangguru bermitra dengan pemerintah daerah melalui Sistem Manajemen Belajar (LMS). Tahun lalu, Ruangguru bekerja sama dengan 32 dari 34 pemerintah provinsi dan lebih dari 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.
Selain itu, Ruangguru juga memiliki platform Ruangbelajar yaitu bimbel daring dengan video belajar, latihan soal, dan pembahasan serta rangkuman modul bimbel; Ruangles yaitu marketplace les privat; Ruanglesonline yaitu layanan bimbingan belajar on-demand; Ruanguji yaitu try-out ujian daring; dan Digitalbootcamp yaitu belajar dengan grup daring se-Indonesia.
Iman Usman, Co-founder dan Chief Product Officer (CPO) Ruangguru mengatakan Ruangguru juga menyediakan layanan untuk pemerintah melalui berbagai produk seperti ujian daring, government dashboard, dan lainnya secara gratis.
Namun, sebagai sebuah bisnis social entreprise, pihaknya tetap memikirkan cara untuk memberikan nilai tambah sosial selagi mempertahankan pendapatan agar bisnisnya bisa berkelanjutan.
“Itulah tempat seluruh premium produk kami muncul, orang bisa akses kalau mereka mau,” katanya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
