Hasto Sampaikan Pentingnya Merancang Kebijakan Pertahanan RI atas Cara Pandang Geopolitik
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan yang juga Doktor Ilmu Pertahanan Dr. Hasto Kristiyanto memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan secara virtual, Selasa (8/11/2022). Hasto menjadi salah satu pembicara bersama Menhan Prabowo Subianto sebagai keynote speaker.
Dalam sambutannya Hasto menyatakan bahwa dalam konteks geopolitik, terkait dengan ancaman pertahanan global, Bangsa Indonesia tidak boleh bersikap terlalu netral, tetapi harus membangun kerjasama strategis agar Indonesia mampu secara lincah melibatkan diri dalam berbagai persoalan keamanan dunia melalui diplomasi luar negeri dan pertahanan secara terpadu.
Menurut Hasto, adalah kewajiban seluruh tumpah darah Indonesia untuk membela keselamatan bangsa, dan merupakan tugas untuk membela keutuhan wilayah kedaulatan negara. Namun Indonesia juga punya tanggung jawab bagi ketertiban dunia.
“Kita tidak boleh terlalu halus ataupun terlalu penurut di dalam konteks politik pertahanan, kita harus berbicara apa adanya, termasuk kemampuan merespons secara strategis, ketika negara tetangga kita menjadikan Indonesia sebagai ancaman. Memang kita dorong hidup berdampingan secara damai, dan saling menghormati, namun bukan berarti negara tetangga bisa melanggar kedaulatan wilayah ribuan kali, dan hal tersebut kita biarkan dengan penuh kesopanan,” kata Hasto.
Hasto pun memuji doktrin di interal TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang menggemakan ‘Swa Bhuwana Paksa’. Hasto menilai, bahwa doktrin ‘Swa Bhuwana Paksa’ memiliki arti yang mendalam. Dimana, TNI AU memiliki tugas khusus dalam menjaga dirgantara dan menjadi sayap tanah air Indonesia.
“Tapi kalau orang Jogya sana, punya otak atik gatuk juga, ‘Swa Bhuwana Paksa’ itu memaksa dengan cara berdikari, agar kita menjadi kekuatan di dunia,” tegas Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga mengulas soal pemikiran Geopolitik Soekarno yang juga disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di mana, pentingnya memperkuat angkatan perang dalam negeri. Sebab, politik pertahanan memiliki dua tujuan yang mulia bagi peradaban bangsa-bangsa.
Pertama, kata Hasto, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, bagaimana memastikan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Jadi tugas kita menghapuskan berbagai bentuk penindasan bagaimana kita mau menghapuskan penindasan kalau angkatan perang kita tidak kuat,” tegas Hasto.
Maka dari itu, Hasto menilai pentingnya merancang kekuatan pertahanan atas cara pandang geopolitik, dan bukan sekedar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN tanpa berpikir out of the box, kita selamanya akan ketinggalan dengan kekuatan pertahanan negara lain, betul?,” tegas Hasto.
Pernyataan Hasto ini lalu direspons dengan teriakan “betul” oleh para peserta acara yang mayoritas adalah anggota TNI.
Hasto pun kemudian secara tertutup menyampaikan berbagai kebijakan terobosan di dalam membangun kekuatan pertahanan negara, agar Indonesia kembali disegani di dunia internasional. Tidak lupa Hasto menyampaikan teori geopolitiknya yang disebut progressive geopolitical coexsistance.
“Kekuatan TNI kita harus menjadi benteng terkuat di Samudera Hindia agar bisa meleverage kepemimpinan masa depan dunia di Pasifik. Itulah imajinasi yang disampaikan Bung Karno yang harus dijalankan dengan menjadikan instrument of national power seperti demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, militer, koeksistensi damai, sains and teknologi, untuk disimulasikan menjadi power,” ujar Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
