Dikukuhkan Sebagai Doktor Honoris Causa di Korsel, Puan Dedikasikan untuk Perempuan RI
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan. Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut untuk kepemimpinan perempuan Indonesia.
Pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa digelar di College Theatre PKNU yang berada di Busan, Senin (7/11/2022). Sebelum acara dimulai, Puan yang didampingi oleh Presiden ke-5 RI sekaligus sang ibu, Megawati Soekarnoputri dan beberapa anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Rektor PKNU, Prof Jang Young-soo.
Puan kemudian memulai rangkaian pengukuhan dengan memakai jubah graduation, lalu berjalan kaki menuju university theater yang menjadi lokasi acara. Ia berjalan kaki sejauh 300 meter diiringi panji-panji kampus PKNU dan para guru besar. Jalan kaki dari kantor Rektor atau Presiden PKNU melalui perlintasan paving block di area kampus merupakan tradisi di PKNU.
Acara dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Korea Selatan. Selanjutnya, Dean of Academic Affairs PKNU membacakan sertifikat penobatan Puan sebagai Doctor Honoris Causa.
Dalam kesempatan itu dibacakan pula hasil rapat komite akademik PKNU tentang alasan pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk Puan. Sertifikat kemudian diserahkan oleh Presiden PKNU kepada Puan.
Setelah memberikan sertifikat, Prof Jang Young-soo lalu memakaikan selendang dan toga kepada Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu lalu mendapat buket bunga dari 2 mahasiswa PKNU, satu merupakan mahasiswa asal Indonesia dan satunya lagi mahasiswa asal Korea.
Rektor PKNU Prof Jang Young-soo kemudian menyampaikan sambutannya. Menurut dia, hubungan Indonesia dan Korea Selatan tidak bisa terlepas dari kontribusi Puan dan keluarganya.
“Ibu Puan pemimpin siap pakai yang punya nilai-nilai kepemimpiman yang diperlukan bagi Indonesia yang berkesinambungan dari generasi sebelumnya,” kata Prof Jang.
“Saya berharap Ibu Puan Maharani menjadi pemimpin hebat bagi Indonesia,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah gelar kehormatan dari PKNU. Hal ini mengingat PKNU merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan dan di dunia.
“Sungguh merupakan suatu kehormatan yang begitu membanggakan dan membahagiakan bukan saja bagi saya, tetapi juga bagi keluarga besar kami, khususnya Ibu kami, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,” ungkap Puan.
Untuk diketahui, hubungan keluarga Puan dengan Korea Selatan sudah terjalin erat sejak era Presiden RI pertama, Soekarno yang merupakan kakek Puan. Kehangatan hubungan tersebut dilanjutkan oleh Megawati, terutama saat ia menjadi Presiden Indonesia, hingga saat ini.
Bahkan Megawati mendapat anugerah gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA) dan gelar Doktor Honoris Causa dari beberapa universitas di Korea. Megawati juga pernah menjadi utusan khusus Presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian.
“Doktor Kehormatan dari Universitas Pukyong merupakan penghargaan tidak saja bagi saya, namun juga bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia, bagi kontribusi DPR bagi pembangunan Indonesia, dan bagi erat nya hubungan kedua negara,” sebut Puan.
Oleh karena itu, Puan secara khusus berterima kasih kepada Rektor, Dewan Senat Guru Besar dan segenap Sivitas Akademika
PKNU atas kepercayaan intelektual dan anugerah Doktor Honoris Causa untuknya.
“Saya menyadari bahwa tanggung jawab saya akan menjadi semakin besar. Dan kiranya saya mendapatkan dukungan doa hadirin sekalian, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini,” ungkap mantan Menko PMK itu.
“Suatu kehormatan bagi saya menjadi bagian dari PKNU. Saya akan menjadi alumni PKNU. Sebagai alumni, saya akan berusaha memperkuat hubungan Korea Selatan, bukan hanya dalam hal pendidikan tapi juga hubungan antar negara,” tambah Puan.
PKNU sendiri memberikan gelar Doktor Honoris Causa hanya kepada sejumlah kecil tokoh penting yang diakui secara sosial dan nasional. Salah satunya kepada mantan Presiden Korea, Park Geun-hye ketika ia menjadi Ketua Partai politik.
Alasan PKNU memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Puan adalah karena kinerja Puan yang dinilai menghadirkan arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, Puan dianggap telah mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam tren global kesetaraan gender, dan menunjukkan kepemimpinan baru di seluruh Asia.
PKNU menempati peringkat pertama di antara universitas Korea lainnya pada ilmu humaniora menurut Leiden Ranking. PKNU juga menduduki peringkat ketiga di antara Universitas Korea yang memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa.
Universitas ini memiliki dua kampus berbeda di Busan. Untuk yang pertama yaitu Kampus Daeyeon terletak di 23 Yongso-ro, Nam-gu. Sedangkan yang kedua, Kampus Yongdang berada di Yongdang-dong, Nam-gu.
PKNU yang berdiri sejak tahun 1996 merupakan penggabungan dari dua universitas ternama, yaitu Universitas Perikanan Nasional Pusan dan Universitas Teknologi Nasional Pusan. PKNU pun telah dianugerahi sebagai salah satu universitas terbaik untuk programnya di Sains dan Teknologi, khususnya dalam beberapa proyek di Radiologi.
Pada tahun 2003, PKNU terpilih sebagai Regional Research Center (RRC) oleh National Research Foundation of Korea (Advanced Environmentally Friendly Energy Development Center). Kampus ini telah melakukan reorganisasi selama beberapa kali dari tahun 2003 hingga 2019 di mana dalam pengaturan terakhir, PKNU menetapkan hanya ada 1 Divisi (2 Jurusan) dan 24 Departemen.
Gelar kehormatan dari PKNU menjadi gelar Doktor Honoris Causa kedua bagi Puan. Sebelumnya, cucu Bung Karno itu meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro dalam bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional pada tahun 2020.
Acara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU dihadiri sekitar 300 tamu undangan. Selain delegasi dari DPR, hadir pula Menteri Pendidikan, Riset Teknologi, dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pendidikan Korea Selatan.
Sejumlah rektor Perguruan Tinggi Indonesia turut menghadiri acara tersebut. Hal ini lantaran akan diselenggarakan penandatangan kerja sama pendidikan antara PKNU dengan beberapa universitas Indonesia.
Wali Kota Busan Park Heong-joon juga tampak menghadiri upacara pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa dari PKNU. Lalu ada pula Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
