Terdeteksi Sub-Varian Omicron XBB, Ratu Ngadu: Vaksinasi Harus Tetap Berjalan
Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta agar pemerintah kembali menggalakan vaksinasi Covid-19, terlebih setelah sub-varian omicron XBB terdeteksi di Indonesia. Menurut Ratu, perlu usaha yang konsisten agar bisa menggugah masyarakat untuk melakukan vaksinasi dalam upaya melindungi diri dari Covid-19.
“Saya bersama Kementerian Kesehatan barusan turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi GERMAS ya, gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengajak masyarakat melindungi diri lewat kegiatan vaksin. Saya bilang tidak boleh berhenti, vaksinasi harus tetap berjalan, apalagi sudah ada varian baru,” tegas legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II tersebut.
Ratu menyampaikan bahwa vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Kondisi tersebut terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.
“Jadi vaksinasi tetap kita jalankan. Kita tidak berhenti, ya agar masyarakat bisa mencapai herd immunity. Apalag, kita antisipasi dengan masuknya varian baru ini, kan, tentu perlu antisipasi. Takutnya varian baru ini lebih berbahaya dari varian-varian yang sudah ada. Istilahnya gini, jangan dikasih kendor gitu, lho, vaksin ini,” tambahnya saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon pada Senin, (24/10/2022).
Terkait dengan kondisi vaksinasi di daerah pemilihannya, Ratu menjelaskan bahwa masyarakat NTT mulai menunjukan antusiasme yang tinggi terhadap vaksinasi Covid-19, baik 2 dosis pertama maupun dosis ketiga atau booster. Sayangnya, tak setiap vaksin tersedia di sana. Meski begitu, Ratu menjelaskan bahwa Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DP2P) berusaha untuk menghadirkan vaksin, sehingga vaksinasi bisa tetap dilakukan.
“Akhir-akhir ini masyarakat antusiasnya sudah sangat tinggi, namun ketersediaan vaksin yang kurang. Tapi, terus diupayakan kementerian oleh DP2P untuk menghadirkan vaksin dan kami terus melakukan vaksinasi,” jelasnya setelah menghadiri acara vaksinasi massal di Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Data, NTT.
Untuk mengantisipasi sub-varian baru Covid-19 yang digadang menjadi penyebab naiknya angka kasus Covid-19 di beberapa negara, Ratu berharap agar masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan. Selain itu, ia pun tak lupa mengingatkan agar masyarakat tetap mengonsumsi makanan sehat untuk mempertahankan imunitas. Hal ini sejalan dengan pesan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) yang digaungkan oleh Kemenkes.
Harapan saya masyarakat tetap taat protokol kesehatan. Tanggung jawab dari diri sendiri, menjaga diri untuk tetap sehat, melakukan vaksinasi dan tentunya jangan lengah. Jangan kita sudah merasa bebas, kalau perlu kita perketat untuk protokol dan vaksinasi. Juga mengonsumsi makanan sehat sehingga imunitas kita tetap terjaga, menghindari juga kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting,” pesannya.
Dilansir dari Kementerian Kesehatan, kasus pertama pasien Covid-19 dengan sub-varian XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal. Pasien berusia 29 tahun itu baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan menunjukan gejala seperti batuk, pilek, dan demam. Dengan adanya temuan ini, masyarakat diminta waspada dan memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
