1 Januari 2018, Pertamina Resmi Kelola Blok Mahakam
Balikpapan, 1 Januari 2018 – Pergantian tahun baru di bumi Borneo, Balikpapan, menjadi saksi sejarah, beralihnya Wilayah Kerja (WK) Mahakam sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina (Persero).
Proses peresmian serah terima pengelolaan WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.
WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun, dan hari ini memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam sambutannya mengatakan pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13% persen produksi gas nasional, tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya.
“Sebagai wakil Pemerintah Indonesia kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja keras Total E&P Indonesie sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai mitra TEPI. Seluruh persiapan alih kelola yang sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir, untuk menjaga kontinuitas operasional WK Mahakam paska 31 Desember 2017, SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan TEPI telah bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancar sehingga terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari WK Mahakam,”jelas Amien.
Sementara itu Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyampaikan selama masa peralihan Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pertamina tentu melihat amanat Pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pengelolaan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.
“Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke -15 dalam beberapa hari kedepan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017; transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM telah mencapai 98,23 persen; melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai USD 1,27 miliar untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam,” kata Syamsu Alam.
Hal yang menggembirakan, upaya pengeboran yang dilakukan Pertamina berhasil dilakukan dengan menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23% terhadap anggaran, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120% serta memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%. Semua pencapaian itu merupakan bukti kerja keras dan kolaborasi yang baik antara pekerja yang terus bekerja dengan semangat.
Komitmen penuh Pertamina untuk kesinambungan produksi di wilayah kerja juga dibuktikan dengan anggaran yang dikucurkan pada 2018 yang lebih dari US$1,7 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi.
Berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat
Pengelolaan WK Mahakam oleh Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai penyumbang lebih dari 30% produksi minyak dan gas nasional pada tahun 2018.
Persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018 oleh SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari dan 916 mmscf gas per hari. Angka tersebut direncakan dicapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta POFD 5 lapangan migas di WK Mahakam.
(@Pertamina)
Perjalanan peralihan WK Mahakam
Kontrak kerja sama WK Mahakam ditandatangani TEPI dan Inpex pada 6 Oktober 1966 untuk jangka waktu 30 tahun. TEPI memeroleh partisipasi dari Inpex pada akhir 1970 dan ditentukan sebagai operator. Pada 1991, TEPI memeroleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun sampai 30 Maret 2017. Kontrak Mahakam mengalami tambahan waktu selama 9 bulan hingga 31 Desember 2017. Penambahan ini disebabkan karena kontrak penjualan LNG diperpanjang hingga 31 Desember 2017.
Sebelum WK Mahakam berakhir, Mitra Kontrak Kerjasama WK Mahakam telah menyelesaikan seluruh komitmen finansial mulai dari bonus tandatangan sampai dengan pencadangan dana abandonment and site restoration (ASR).
TEPI juga telah mengembalikan data geologi dan geofisika (G&G), serta data non G&G secara bertahap dari 2015 sampai 2017. Selain itu, TEPI telah berkomitmen untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada akhir kontrak.
Keberhasilan alih kelola WK Mahakam akan menjadi pembuktian Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Tentunya hal tersebut tak lepas dari peran serta dukungan pemerintah, seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat. (ptm)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
