Setjen DPR Gelar Seminar Nasional Percepatan PEN di Tengah Tantangan Global
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka seminar nasional bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dinamika Global”. Seminar yang dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Indra menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dapat dikatakan tumbuh dengan baik, namun masih tetap harus diwaspadai. Mayoritas negara di dunia saat ini sedang mengalami inflasi dengan tingkat yang bermacam-macam.
Beberapa negara diantaranya seperti Turki, Sri Lanka, Argentina dan Iran mengalami inflasi dengan tingkat di atas 50 persen pada tahun ini dan diproyeksikan belum akan kembali normal dalam waktu yang dekat, dimana tantangan dinamika global masih menghantui.
“Ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut masih diperparah dengan terjadinya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga sekarang. Padahal kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global terkait pangan, pupuk dan energi,” ungkap Indra saat memberikan sambutan di Ruangan Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/10/2022). Turut hadir Akademisi UI Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. dan Akademisi UGM Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc. sebagai narasumber.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, inflasi bulan September 2022 melonjak 1,17 persen secara bulanan. “Inflasi bulan September ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Kondisi ini didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” katanya.
Namun demikian, sinyal positif perekonomian Indonesia masih terus bermunculan, meski tantangan yang dihadapi belum lagi hilang. Menko Perekonomian menyatakan Indonesia masih harus mewaspadai ragam tantangan yang ada. Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, ancaman krisis karena lonjakan harga komoditas dan terakhir naiknya laju inflasi di tingkat global. Laju inflasi ini bahkan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2023 dengan kisaran 2-4 persen.
Menurut Indra, kelima tantangan tersebut masih menjadi trigger bagi upaya DPR dan pemerintah untuk mengatasinya dengan memanfaatkan palu kebijakan moneter dan fiskal. Lebih lanjut, Indra menuturkan APBN juga diharapkan menjadi shock absorber dan contracyclical dalam melakukan mitigasi dan adaptasi untuk merespons dinamika tantangan global yang terjadi di tengah upaya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Tidak kalah dinamisnya dengan kebijakan fiskal, palu kebijakan moneter yang dimainkan DPR dan Pemerintah juga semakin menantang. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, arah kebijakan moneter pada 2022 adalah ‘pro stabilitas’, mengingat sederet ketidakpastian yang masih menghadang perekonomian tanah air.
Pemanfaatan ragam instrumen moneter yang ada baik makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, UMKM maupun keuangan syariah, seluruhnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dorongan akan inklusi keuangan dan ekonomi juga semakin nyata di depan. Kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan, diharapkan tercipta secara baik dan terstruktur sehingga mampu mendorong inklusi keuangan dalam memajukan perekonomian daerah DNA nasional.
Dalam hal ini, lanjut Indra, Setjen DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Dukungan keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian yang terdiri dari 5 (lima) pusat. Salah satunya adalah Pusat Penelitian yang ke depan akan berubah menjadi Pusat Analis Legislatif. Adapun, karakter dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian kepada DPR RI merupakan dukungan yang menggunakan pendekatan riset dan bersifat akademis atau evidence based legislative policy making.
“Sesuai dengan tagline dari Badan Keahlian yaitu ‘Bridging the Research to the role and functions of Parliament’, diharapkan Seminar Nasional dapat menghadirkan diskusi yang membangu yang dapat memberikan pandangan, pendapat dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang,” pungkas Indra.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas sinergitas Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan beberapa UU dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global di 2023.
Beberapa UU tersebut adalah mulai dari UU Cipta Kerja, UU HPP , UU HKPD, dan saat ini RUU P2SK (Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan). “Ini adalah salah satu milestone reform yang sangat baik. Saya menyampaikan di beberapa forum dunia bahwa pada saat pandemi bukan berarti kita tidak melakukan reform. Dari sisi legislasi, peran DPR sangat luar biasa sangat membantu,” katanya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
