Elia Massa Manik Ungkapkan Tantangan Pertamina Menuju World Class 2030
Jakarta – Dalam catatan akhir tahun PT Pertamina (Persero), Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, capaian Pertamina di tahun 2017 tidak boleh meninabobokan kita. Pasalnya, Pertamina juga telah mengidentifikasi segala kekurangan-kekurangan yang ada (project mapping), baik dari sisi project management yang masih banyak perlu ditata ulang hingga masih diperlukannya perbaikan roadmap menuju world class 2030 dari yang sebelumnya 2025.
“Roadmap ini perlu disesuaikan, karena saat ini perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di dunia internasional semakin menjadi kenyataan. Salah satunya ditandai dengan deklarasi-deklarasi dari berbagai negara yang menginginkan terjadinya full electric cars di kisaran tahun 2030 dan 2040. Kepedulian masyarakat terhadap energi terbarukan juga semakin tinggi,” terang Elia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fakta.news, di Jakarta, Sabtu (30/12).
Hal ini, bisa dilihat dari antusiasme peserta acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 yang membahas tentang renewable energi yang dihadiri lebih dari 1.500 orang. Menurutnya, dunia saat ini tengah memasuki fase VUCA, yaitu keadaan yang penuh dengan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity yang mengharuskan kita mengembangkan strategi yang tepat serta mengimplementasikannya dengan pengetahuan, kecepatan, dan keberanian.
“Karenanya, untuk menyiapkan masa depan yang penuh disrupsi, Pertamina telah menyusun delapan prioritas World Class untuk mendukung visi pertamina dengan key focus kepada HSSE dan Sustainability, Human Capital Development, Upstream Growth, Gas Growth, Strengthening Refining & Petrochemical Business, New & Renewable Energy Development, Infrastructure & Marketing Development, dan Company Growth,” ucap Elia.
Agar delapan prioritas tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, Elia mengatakan, tiap individu bertanggungjawab untuk menyeleraskan tugasnya dengan delapan prioritas tersebut. Dia menekankan, bahwa tiap-tiap individu punya peranan untuk membawa Pertamina menjadi World Class di tahun 2030.
Tantangan dan Harapan di Tahun 2018
Sementara itu, Elia juga mengungkapkan bahwa di tahun 2017 Pertamina telah gencar melakukan sosialisasi keunikan dari industri energi, khususnya minyak dan gas. Kita harus memiliki pengertian dan cara pandang yang sama akan industri ini dengan semua stakeholders, termasuk para pekerja pertamina sebagai salah satu stakeholders terpenting.
Adapun tiga ciri industri itu adalah very high risk (beresiko tinggi), very high capital intensive (membutuhkan modal yang sangat besar), dan very high tekchnological exposure (membutuhkan teknologi tinggi).
Menurut dia, ciri-ciri industri tersebut membuat Pertamina tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan BUMN lainnya. Meskipun saat ini pertamina sering dikatakan sebagai BUMN terbesar dari sisi pendapatan, EBITDA atau pun net profit. Sejatinya, kita tidak boleh puas dan berbangga diri karena kalau kita bandingkan Pertamina dihabitatnya (industri energy khsusunya oil dan Gas).
“Kita masih perlu bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan dari sisi jumlah produksi, cadangan, kemampuan berinvestasi dan lain-lain,” ujar Elia.
Sementara itu, dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut, di tahun 2018 nanti, Elia menambahkan, pihaknya perlu bersatu padu dan menatap ke depan dengan lebih optimis. Dengan kerja keras, integrasi dan sikap terus mau belajar yang dibarengi dengan sikap jujur, tulus dan amanah.
Dari semua individu di dalamnya, Pertamina tidak saja akan mampu bersaing secara global, namun juga akan mampu mewujudkan ketahanan energy sesuai yang dicita-citakan Negara.
Terkait proyek-proyek yang belum perform, Elia mengaku, pihaknya akan menangani secara khusus dengan konsep optimalisasi.
“Itulah mengapa kita harus menyamakan cara pandang dalam menyikapi kekurangan dan kelemahan yang ada. Hanya dengan “lessons learned” dari kekurangan atau kelemahan yang ada itu, kita bisa bergerak melakukan perbaikan dengan lebih cepat dan terarah. Sehingga pondasi pertamina akan kokoh dalam menyongsong masa depan yang lebih gemilang dan bisa bersaing di dunia energy yang sebenarnya,” paparnya.
Selain itu, sesuai ciri industi energi yang pertama yaitu very high risk, Elia mengajak semua elemen Pertamina untuk merenungkan kembali pencapaian Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) kita. Pasalnya, di tahun 2018, dirinya ingin agar implementasi HSSE mulai di arahkan agar dapat melampaui budaya, bahkan menjadi sikap hidup kita sehari-hari baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan pribadi.
“Kita tidak ingin mengalami kejadian seperti yang dialami oleh beberapa perusahan migas yang hampir bankrut atau ditutup selama-lamanya akibat kecelakaan kerja atau kegagalan dari aspek HSSE,” pungkas Elia.
Nyong Syarief
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
