Jelang Penutupan Tahun, Pertamina Beberkan Capaian Kinerja Sepanjang 2017
Jakarta – Memasuki akhir tahun 2017, PT Pertamina (Persero) beberkan sejumlah capaian kinerja perusahan sepanjang tahun 2017. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik mengungkapkan, di penghujung tahun 2017 ini akan ditutup dengan dengan perkiraan keuntungan (net profit) di kisaran Rp28-30 triliun atau US$13.400.
“Kita semua perlu bersyukur atas pencapaian ini, terutama di tengah kenaikan rata-rata harga minyak mentah (ICP) sebesar 29 % dibandingkan 2016 (per 3Q2017), yang belum diikuti dengan perbaikan harga jual sesuai ketetapan pemerintah,” kata Elia dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.news di Jakarta, Sabtu (30/12).
Disamping angka finansial, Elia mengaku, Pertamina juga menorehkan beberapa capaian yang signifikan dan membanggakan di hari ulang tahun Pertamina yang ke-60, yang meliputi perbaikan budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), sektor hulu, pengolahan, megaprojek, pemasaran, dan Gas.
Elia menjelaskan, tercapainya perbaikan budaya HSSE yang ditunjukan oleh penurunan angka fatality secara siknifikan dari sebelumnya 10 menjadi 4, walau pun sebenarnya tidak boleh ada sama sekali angka fatality (zero fatality). Sementara pencapaian lainnya adalah berupa keberhasilan perusahan meraih 11 dari 19 PROPER Emas yang diberikan pemerintah tahun ini. Selain emas, Pertamina juga memborong 71 dari 150 PROPER Hijau.
“Hal ini mendapat atensi dan apresiasi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla,” ujar Elia.
Di sektor hulu, lanjut Elia, Pertamina sejauh ini mulus dalam melakukan transisi manajemen pengoperasian Delta Mahakam, diantaranya bersama operator eksisting melakukan penegboran 14 sumur dengan waktu dan biaya yang lebih efisien.
“Dalam beberapa jam Pertamina akan mengoperasikan lapangan ini dan akan menjadi salah satu pertaruhan kredibilitas Pertamina kedepan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita doakan agar tim hulu Pertamina dapat mengelola lapangan ini dengan excellent, menjaga level produksi atau bahkan menaikan sesuai tatakelola keteknikan dan manajemen hulu yang mumpuni,” ungkap Elia.
Selain itu, Pertamina juga telah menyelesaikan commercial terms Proyek Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang sebelumnya sempat terkatung-katung selam dua tahun lebih. Proyek ini diperkirakan membutuhkan belanja modal hingga US$ 1,5 miliar dan akan menjadi proyek gas terbesar di Asia Tenggara. Pada saatnya, JTB akan menambah business portfolio Pertamina sekaligus menambah produksi dan cadangan gas nasional.
“Di luar negeri kita patut bersyukur bahwa Pertamina kembali mendapatkan kepercayaan dari Sonatrach yang membuka kesempatan dari pertamina untuk mengelola Blok Migas baru di Algeria. Hal ini tentu akan makin menguatkan portofolio bisnis kita di manca negara,” tutur Elia.
Sementara itu, di bidang pengolahan, Pertamina telah mengimplementasikan program Sustainability Of Refinery Operation Excellence (SROE) di kilang-kilang eksisting Pertamina. Hasilnya, hingga November 2017 yield valuable product kilang kita telah mencapai 78,21 %, lebih baik dari tahun sebelumnya yakni sebesar 77,73 %.
Beberapa kilang Pertamina seperti RU VI Balongan dan RU VI Cilacap telah mampu memproduksi produk ramah lingkungan dengan kandungan sulphur di bawah 50 ppm, sesuai dengan salah satu persyaratan dalam standar Euro 4. Hal ini sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologidan aspek kepedulian Pertamina terhadap lingkungan.
“Terobosan lainnya yaitu keberhasilan kilang RU VI Balongan memproduksi avtur dengan potensi produksi sebesar 1.500 KL per hari. Dengan demikian, Pertamina berhasil menurunkan impor avtru sebesar 36 %,” pungkas Elia.
Genjot Megaprojek
Menurut Elia, untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional, Pertamina terus menggenjot proyek Refining Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan kilang baru (GRR/Grass Root refinery). Ditargetkan, pada 2025 proyek ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 1,1 jutabarel per hari menjadi 2 juta barel per hari, dan menghasilkan BBM berstandar Euro 5.
Agar mencapai sasaran, pada November 2017 lalu, Pertamina telah membentuk anak perusahan baru yaitu, PT Kilang Pertamina Internasioal yang akan menjadi garda terdepan Pertamina dalam mengimplementasikan proyek RDMP dan menjalankan skema kerjasama strategis dengan para mitra.
“Dalam waktu dekat, salah satu proyek, yaitu RDMP Balikpapan akan segera dimulai pembangunannya (Groundbreaking). Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal agar proyek yang nilainya sangat besar ini dapat berjalan secara on-time, on-budget, on-spec, on-revenue,” tandasnya.
Lebih lanjut, Elia mengungkapkan, di tahun 2017 untuk pertamakalinya Pertamina mendapatkan banyak apresiasi atas penyelenggaraan penyediaan BBM dan LPG di masa libur Idul Fitri lalu. Pertamina pun hadir melayani konsumen dimasa libur Natal dan Tahun Baru. Pasalnya pelayanan yang diberikan Pertamina tidak hanya berjalan lancar, namun konsumen juga mampu merasakan kita melayani dengan hati.
Di HUT Pertamina ke-60, Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Pertamina dalam mewujudkan energy berkeadilan bagi masyarat Indonesia de wilyaha 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui program BBM Satu Harga.
Hingga akhir 2017, Pertamina telah mengoperasikan 54 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga sesuai target yang ditetapkan dengan diresmikannnya 16 titik terakhir oleh Presiden Joko Widodo secara langsung pada 29 Desember 2017 di Pontianak, Kalimantan Barat.
Adapun di bisnis Gas, Elia mengatakan Pertamina terus berupaya meningkatkan kapasitas infrastruktur gas nasional melalui pengembangan jaringan-jaringan baru. Pertamina tengah melakukan pembangunan infrastruktur Pipa Grissik-Pusri, Pipa Gersik-Semarang, Pipa Duri-Dumai dan fasilitas distribusi lainnya, yang menambah total pipa yang dikelola menjadi 5.100 km (per November 2017).
“Total jargas yang dikelola Pertamina telah mencapai 134.650 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 19 kota berkembang di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi,” tutup Elia.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
