Ganjar Dorong Daerah di Wilayah Perbatasan Kerja Sama Kendalikan Inflasi
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kabupaten/ kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, dapat bekerja sama dalam mengendalikan inflasi. Khususnya terkait komoditas yang bisa mendorong inflasi, seperti volatile food.
“Kita masih ada PR dari Presiden untuk mengendalikan inflasi. Area ini menjadi penting untuk mereka saling support, agar mereka yang berdagang di wilayah itu, berbagai komoditas yang bisa mendorong inflasi, bisa dikendalikan bersama,” kata Ganjar, seusai menerima kunjungan Sekretariat Kerja Kunci Bersama, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (21/9/2022).
Setidaknya, ada sembilan kabupaten/ kota di wilayah itu yang tergabung dalam Setker Kunci Bersama. Kesembilan daerah itu terdiri atas dua kabupaten di sisi paling Barat Jawa Tengah, yaitu Brebes dan Cilacap, serta tujuh kabupaten/ kota di sisi paling Timur Jawa Barat. Daerah-daerah itu diharapkan dapat menyampaikan potensi masing-masing, agar kemudian dapat direspons oleh masing-masing kabupaten/kota.
“Tadi akan mengajak Tegal Kota dan Kabupaten untuk bisa terlibat. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diciptakan khususnya yang terkait dengan urusan kemasyarakatan di wilayah perbatasan,” kata Ganjar.
Dia menjelaskan, beberapa wilayah di daerah perbatasan itu memiliki banyak kemiripan secara etnis. Wilayah Jateng sisi Barat masih ada yang secara etnis dekat dengan Sunda, dan sisi bagian Timur Jabar juga masih ada etnis Jawa.
“Mereka mencoba untuk mengurus wilayah yang ada di perbatasan ini, karena banyak secara etnis mirip sebenarnya. Sundanya, yang agak ke Timur ada Jawanya, dan mereka saling hidup bersama. Maka kerja sama di area itu mendorong penyelesaian banyak hal. Infrastruktur, perhubungan, lingkungan, pendidikan, kesehatan, desa menurut saya sangat bagus,” ungkap Ganjar.
Ditambahkan, salah satu contoh kerja sama daerah di wilayah perbatasan itu juga ditunjukkan saat penanganan Covid-19. Masing-masing daerah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan, tanpa banyak mempertimbangkan kedaerahannya.
“Ketika kemarin pada pandemi, mereka bisa mengurus masyarakat yang ada di wilayah itu dengan baik, tanpa harus banyak mempertimbangkan soal perbatasannya. Maka yang di Kuningan ke Brebes oke, di Brebes ke Kuningan oke, atau Jawa Barat ke daerah Banjarnegara oke, atau sebaliknya, tidak masalah karena ini urusannya kemanusiaan,” jelasnya.
Bupati Kuningan sekaligus Ketua Serker Kunci Bersama, Acep Purnama, mengatakan, permintaan Ganjar agar daerah di wilayah perbatasan itu bekerja sama dalam mengendalikan inflasi merupakan arahan yang bagus. Melalui Kunci Bersama ini, setiap daerah akan memanfaatkan ruang-ruang yang bisa menurunkan inflasi.
“Misalnya, dengan pemanfaatan produk-produk daerah. Contoh, di Kuningan ada pabrik tape ketan, tapi untuk beras ketan kita ambil dari Brebes dan daerah lain. Lalu di Brebes ada lahan dan produksi bawang merah, sedangkan di Kuningan ada pabrik bawang goreng,” katanya.
Kerja sama antardaerah itu, juga mendorong peningkatan perekonomian daerah. Setiap komoditas yang dimiliki, daerah,akan dibantu pemasarannya di daerah lain. Lalu bidang sosial dan kesehatan, pihaknya juga sedang mencoba membangun rumah sakit di dekat perbatasan.
“Tujuannya mempermudah pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti kata Gubernur Ganjar, permasalahan yang harus kita selesaikan adalah soal JKN, jadi orang sakit asal Brebes bisa dirawat di Kuningan dan sebaliknya. Sebab inu maslah kemanusiaan,” jelas Acep.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
