Megawati: Pembangunan dan Modernisasi Harus Disertai Penanaman Ulang dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Jakarta – Dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyempatkan diri untuk melakukan penanaman pohon di Megawati Soekarnoputri Garden, yang terletak di area dekat Hotel WE Jeju, Seogwipo, Provinsi Jeju, Korea Selatan, Rabu (14/9/2022).
Di acara penanaman pohon itu, selain Megawati dan Pemilik Hotel, Dr. Sung Soo Kim, hadir Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistyanto dan istri, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Mantan Ketua Dewan Jeju Kim Tae Suk dan disainer pribadi Megawati, Samuel Wattimena.
Berbicara kepada wartawan di sela penanaman pohon, Megawati mengatakan mengatakan modernisasi di segala bidang boleh saja dilakukan, namun jangan sampai melupakan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam raya. Menurutnya manusia kerap lupa bahwa untuk hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya perlu oksigen. Dan oksigen, udara bersih, ada karena lingkungan hidup yang sehat.
Sekarang, karena keprihatinan atas kurangnya perhatian terhadap lingkungan, sampai ada konferensi dunia urusan karbondioksida, hingga hitung-hitungan seperti ‘hutang karbon’.
“Saya memang sangat merasakan akibat yang disebut katanya modernisasi, orang sepertinya mulai lupa bahwa hidup di alam, mencintai alam itu, sebenarnya sebuah keharusan. Karena teknologi itu hanya sebuah alat bantu. Tapi kalau alam ini kan juga pemberian Allah SWT,” kata Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu.
Menurut perempuan kelahiran Yogyakarta itu, kerap kali manusia lupa, bahwa pembangunan dan modernisasi, harus disertai penanaman ulang dan pemeliharaan lingkungan hidup.
“Karena saya sangat yakin, semua yang ada di dunia ini kan disebut makhluk Allah ya. Jadi itu bukan berarti kita manusia saja, tapi juga semua tanaman, binatang, dan lain sebagainya yang sebenarmya adalah bagian dari sebuah mata rantai kehidupan,” ujar Megawati, perempuan berdarah campuran Jawa, Bali, dan Sumatera tersebut.
Megawati memang salah seorang pengkampanye sekaligus pelaku pencinta lingkungan hidup. Lewat Yayasan Kebun Raya Indonesia, Megawati aktif mendorong dibangunnya kebun-kebun raya di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ada tiga unsur yang menjadi inti sebuah kebun raya. Yakni sebagai pusat konservasi; sebagai tempat pendidikan; dan boleh dijadikan sebagai bagian dari pariwisata.
Megawati sudah melihat secara langsung bahwa itu juga bisa dilakukan. Contohnya adalah kebun raya di wilayah Cibodas, Bogor, Jawa Barat. Dahulu tidak ada pemeliharaan terhadap flora dan fauna. Namun bisa berubah dan terjadi di kebun dimaksud.
Karena itu pula, Megawati terus aktif mendorong agar hal yang sama dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bagi dirinya pribadi, paling tidak kebun raya tersebut akan menjadi pusat konservasi tanaman-tanaman endemik, atau tanaman lokal yang hanya hisa tumbuh di wilayah tertentu.
“Yang utama itu harus tanaman endemik, endemik itu adalah lokal, daerah. Sehingga dengan dikonservasi itu mudah-mudahan tidak akan punah dan ya itulah yang namanya kebun raya,” kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.
Kecintaan Megawati akan makhluk hidup itu begitu dikenal hingga ke seluruh dunia, termasuk di Korea. Hingga di Jeju, ada taman Megawati, yang untuk kali ketiga, dilakukan penanaman pohon oleh Megawati sendiri.
Megawati masih ingat, dulu pertama kali menanam pohon magnolia di sana, yang kini sudah tumbuh subur dengan baik. Kali ini, Megawati mengaku tertarik dengan tanaman azalea yang ada disitu. Dan ia sudah berbisik dengan Dr. Sung Soo Kim, pemilik Hotel WE Jeju, dimana lokasi taman itu berada, untuk memberinya bibit tanaman tersebut untuk dibawa ke Indonesia. Tanaman azalea itu sendiri adalah khas Jeju.
“Langsung saya minta begitu saja,” kata Megawati sambil tertawa.
“Eh ternyata Doktor Sung bilang, aduh itu susah sekali untuk dibiakkan, untuk dijadikan banyak begitu,” tambahnya.
Tapi Megawati tak kecewa. Dirinya sangat berterima kasih karena ada warga dunia yang tinggal di negara lain seperti Dr. Sung yang memiliki perhatian yang sama terhadap lingkungan hidup. Dan menyambut dirinya dengan baik sampaikan membuatkan taman atas namanya.
“Tentunya hal baik ini tidak akan saya lupakan,” imbuh Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
