Connect with us

RSTKA Kembali Jalankan Misi Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kepulauan di 20 Pulau Sekitar Madura

Jakarta – Tetap semangat dan tak mengenal lelah, Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) kembali menjalankan misi kemanusiaan memberikan pendampingan dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak di 20 pulau sekitar Madura.

Pada Sabtu, 3 September 2022 dilaksanakan pelepasan sekaligus seremonial penyerahan CSR untuk misi tersebut. Acara berlangsung di Kapal RSTKA yang berlabuh di anjungan/halaman Kantor Kesyahbandaran Tanjung Perak Kawasan Dermaga Ujung Surabaya, dan dilaksanakan secara hybrid, yakni offline dan online, dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Rektor Unair, Perwakilan dari PT Protelindo, YBM PLN, Investree, akademisi, serta relawan dan para pendukung misi RSTKA.

Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak, (Rektor Unair) dalam sambutannya menyampaikan bahwa misi pengabdian kepada masyarakat yang kali ini fokus pada pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di kepulauan ini sangat mulia, misi yang menjadi bagian penting dari tugas perguruan tinggi. Ini termasuk misi penting dari orang profesional untuk memberikan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat.

Dia berharap, dengan aksi nyata ini kedepannya akan lebih banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi pada misi RSTKA selanjutnya.

“Misi yang sekarang ini akan menentukan masa depan kita, masa depan Jawa Timur, dan Indonesia. Ke depan kami berharap kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak. Tentu, kita sesuaikan dengan keahlian kita masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang sudah terlibat,” pungkas Prof. Nasih.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi upaya dan inisiasi RSTKA dalam melaksanakan pengabdian ke pulau terpencil. Dia memandang hal yang dilakukan para akademisi dan relawan ini merupakan langkah yang tepat dalam membantu kesehatan masyarakat di daerah yang belum terjamah pemerintah. Ia juga menyampaikan rasa terimakasih atas upaya ini karena telah banyak membatu mengcover tugas pemerintah memberikan layanan kesehatan bagai seluruh rakyat Indonesia. Inisiatif ini juga sebagai Langkah pemberdayaan masyarakat yang efisien.

“Dengan mekanisme relawan yang sangat luar biasa, sekitar 2000 orang terlibat, dengan 60 pulau sudah di datangi ini sangat luar biasa. Nenek moyang kita pelaut, kita masuk pandemi. Pelaut itu biasanya sudah paham menghadapi badai yang besar, syaratnya mereka harus bekerja sama. Tidak ada dokter yang hebat, kalau dia tidak pernah terlibat menangani suatu pulau yang terpencil. Selamat menempuh badai, selamat melayani masyarakat,” pungkas Budi Gunadi.

Direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA), dr. Agus Harianto, Sp.B. menuturkan jika misinya kali ini akan berfokus pada pelayanan, dan pendampingan, kesehatan ibu dan anak di daerah kepulauan.

“Ini berangkat dari pengalaman pada misi MARCO sebelumnya, yakni ketika berlayar di daerah kepulauan Sapeken dan sekitarnya, kita melakukan operasi kepada 15 ibu hamil. Itu membuat kami galau, akhirnya dengan segala jenis hal itu kami tergerak untuk kembali lagi ke daerah itu dengan RSTKA,” ujarnya.

dr. Agus juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada semua yang telah terlibat dalam misi pelayaran ke pulau terpencil ini. Segala dukungan, baik moril maupun materiil serta sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga semua pihak menjadikan misi ini bisa terlaksana.

“Akhirnya kita dimampukan, kita menyikapi kenyataan seperti itu, saya rasa tidak cukup dengan bisa mengatakan kasian. kita punya partner, dan punya sahabat yang mendukung. Terimakasih kepada semua yang telah mendukung, PT Protelindo, YBM PLN, Investree, akademisi, relawan, dan Menteri Kesehatan yang turut hadir pada acara pelepasan ini,” pungkas dr Agus.

Dengan tagline “Mengarungi Samudera Menyelamatkan Anak Bangsa”, RSTKA yang merupakan Rumah Sakit yang beroperasi di atas kapal, dibawah naungan Yayasan Ksatria Medika Airlangga yang diketua oleh Dr. Christrijogo Sumartono W, dr., Sp.An. (KAR) akan berlayar selama lebih dari dua bulan lebih, yakni mulai 3 September hingga 12 Nopember 2022.

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat di kepulauan sekitar Madura, khususnya dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi (PENAKIB) di kepulauan. Bersama para sivitas akademika Unair dan para relawan kemanusiaan,

RSTKA akan memberikan pelayanan dan pendampingan komprehensif ibu dan anak di kepulauan dengan mengunjungi 20 pulau terpencil, diantaranya Saobi, Gili Iyang, Sapudi, Raas, Kangean, Sabunten, Saur, Saebus, Saseel, Sepanjang, Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Sakala, Sapeken, Gili Genting, Gili Raja. Misi kali ini secara resmi dilepas oleh Menteri Kesehatan RI.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya