Pandangan Umum Korwil Jawa Timur di Rakernas KAPT
Jakarta – Relawan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, termasuk KAPT Jawa Timur adalah bagian penting dalam menghantarkan Joko Widodo melanjutkan kepemimpinan RI 2019-2024. Jokowi jadi presiden juga berkat peran signifikan para relawan. Untuk itu KAPT harus terus meneguhkan komitmen kebersamaan sampai paripurna. Jokowi dan relawan adalah satu kesatuan utuh, sevisi dan misi dalam membangun Indonesia untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.
Bangsa kita adalah bangsa yang tangguh, tahan terhadap ujian, cobaan dan tantangan. Kita telah teruji selama Pandemi covid-19. Pasca pandemi muncul tantangan dan krisis pangan (termasuk dunia), krisis energi, krisis keuangan. Kita akan mampu menghadapinya dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan kemandirian.
Kita ini adalah kapal besar, perahu besar. Relawan ini adalah penumpangnya kita semua. Karena ada perahu, dalam satu kapal besar, kita harus kompak. Menjaga persatuan kita, dan yang paling penting solid dan terus menajaga komunikasi diantara kita.
Dalam hal politik, pemilihan umum 2024 masih jauh. Yang penting nyambut gawe, bekerja keras agar ekonomi sehat. Kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru. Ojo kesusu. Santai dulu urusan politik, yang penting ekonomi kita selesaikan bersama-sama.
Kita adalah bangsa besar. Sebagai bangsa yang besar dan beragam sukunya, yang penting yang harus kita jaga adalah persatuan, tegak Bersatu. Bhinneka tunggal Ika. Sebagai bangsa harus kompak. Sebagai relawan kita juga harus kompak.
Sebagai relawan, kita tetap bersatu, harus kompak, menjaga silaturahmi sehingga nantinya kita tidak keliru memilih pemimpin.
KAPT untuk Bangsa
KAPT harus terus bergerak memberikan support penyelesaian krisis baik pandemi covid19 beserta dampaknya, krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
Penanganan kebencanaan adalah keniscayaan dan hal yang paling steril dari kepentingan karena mengusung tema kemanusiaan. Penanganan Kebencanaan adalah pintu masuk universal dalam menunjukkan peran dan keberpihakan KAPT dalam kerelawanan untuk kemanusiaan.
Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan media sosial adalah keniscayaan pada era sekarang, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi KAPT. Termasuk kewaspadaan terhadap hoax dan ujaran kebencian di medsos yang bisa memecahbelah bangsa.
Media sosial adalah media yang efektif dengan potensi pengguna yang tersebar di seluruh pelosok negeri, serta efisien dan lebih taktis dan strategis pengoperasiannya. Dampaknyapun signifikan.
Gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi dalam semangat nasionalisme harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.
Menggerakkan dan memperbesar partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama.
Program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya.
Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.
Ketahanan pangan adalah sebuah modal dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengatasi krisis pangan. Untuk itu penanganan dan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Faktor produksi, benih, pupuk, penganan pasca panen hingga pemasaran dan pengolahan serta diversifikasi hasil pertanian harus menjadi perhatian.
KAPT Jawa Timur
KAPT Jawa Timur mendukung penuh upaya pemda Jawa Timur mewujudkan masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, melalui berbagai kegiatan yang disinkronkan dengan program kerja KAPT.
Saat Pandemi, KAPT Jatim banyak terlibat pada relawan pendampingan baik di masyarakat, RS Lapangan, Penyediaan Ambulan dan Tabung serta stok Oksigen, pembagian masker, handsanitizer, unit pencuci tangan, dsb. Mobilisasi vaksinasi untuk warga.
Bencana Semeru, KAPT turun langsung memberikan bantuan logistik, assesmen teknologi serta pendampingan masyarakat.
Ekonomi, saat harga minyak melambung, KAPT melaksanakan operasi Minyak Murah untuk masyarakat.
KAPT mejalankan pemenuhan air bersih bagai kampung pesisir di wilaya Gresik, sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dilakukan pendampingan menuju pengelolaan secara mandiri oleh kelompok masyarakat bergandengan dengan PDAM setempat.
Pembangunan pertanian di wilayah Malang, KAPT membantu pendistribusian pupuk melalui koordinator dari Dampit, dan desa-desa di kabupaten. Juga melaksanakan penyuluh di desa menggandeng SDM potensian dari Unibraw.
Maritim, KAPT Bersama ITS dan BKNU Jatim menginisiasi program Kerangka Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan Malang Selatan sebagai inisiasi program perikanan laut yang juga support pada pengembangan program pariwisata.
Rekomendasi:
1. Eksistensi KAPT, apakah diperlukan untuk terakomodasi melalui badan hukum.
Untuk memperbesar peran dan fungsi KAPT dalam kontribusi memajukan bangsa.
2. Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan media sosial adalah keniscayaan pada era sekarang, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi KAPT. Termasuk kewaspadaan terhadap hoax dan ujaran kebencian di medsos yang bisa memecahbelah bangsa.
3. Kesiapan pemerintah terhadap bonus demografi (SDM)
4. Assesmen BUMN pupuk pada kearifan dan inisiatif lokal untuk mendukung pemuliaan tanaman dan memperbesar hasil produksi pertanian.
5. Reformasi hukum, penataan dan penguatan sistem baik di tubuh Polri, Kejaksaan, Kehakiman maupun Advokat.
6. Pembangunan Maritim harus tetap menjadi prioritas karena Indonesia adalah negara maritime. Inisiatif masyarakat seperti program semacam KJA (Kerangka Jaring Apung), Intensifikasi pertambakan mulai dari penggunaan lahan tidur, penyediaan bibit unggul serta pengelolaan dengan secara modern perlu didukung dan dikembangkan.
7. Bidang Pendidikan, negara harus hadir sebagai bentuk tanggungjawab amanat Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Negara tidak boleh melepaskan diri dari tanggungjawab memfasilitasi dan menyediakan Pendidikan murah (gratis) bagi para generasi penerus bangsa. Kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan harus dihapuskan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
