Krisis Air Mengancam Ketersediaan Pangan
Dampak perubahan iklim telah dirasakan nyata di berbagai belahan dunia saat ini. Benua biru Eropa mengalami kekeringan yang parah dalam 500 tahun terakhir. Para ahli memperkirakan 47% wilayah Eropa akan mengalami krisis air tahun ini. Sungai-sungai utama Eropa, baik Thames di Inggris, Danube di Austria, ataupun sungai Rhein di Jerman mengalami pengurangan debit yang luar biasa, sehingga dasar sungainya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
Di China, penyusutan jumlah air yang mengalir di sungai Yangtze sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan. Sungai terpanjang di negeri tirai bambu yang menjadi ikon RRC mengering dan mengancam berbagai sektor kehidupan di China. Selain mengurangi persediaan air untuk pertanian, menyusutnya aliran sungai Yangtze juga akan mengurangi produksi listrik yang menjadi jantung kekuatan industri China.
Situasi yang sama telah terjadi di berbagai belahan bumi. Ghana, salah satu negara Afrika telah mengalami kekeringan yang parah sehingga banyak penduduknya yang bermigrasi ke negeri-negeri tetangga yang masih menyediakan sumber air yang mencukupi bagi kehidupan.
Selandia Baru juga mengalami hal yang sama. Rendahnya curah hujan dalam setahun terakhir telah mengancam kelangsungan industri peternakan di negeri yang indah ini. Krisis air akan menurunkan ketersediaan pakan dan air minum bagi ternak. Akibatnya produksi peternakan seperti daging, susu, dan wol akan menurun.
Penurunan Produksi Pertanian
Krisis air di berbagai negara ini bukan hanya mengancam kehidupan di negara-negara yang terkena dampak langsung tersebut, tetapi juga dampaknya meluas dan akan menekan pertumbuhan serta kesejahteraan umat manusia. Dampak tercepat dari menurunnya ketersediaan air ini akan memukul sektor pertanian. Setiap tanaman memerlukan air, baik untuk pertumbuhan vegetatif maupun untuk pembuahan.
Kekurangan air pada masa awal pertumbuhan akan menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik, kerdil dan mudah terserang hama dan penyakit. Di tahap selanjutnya, tanaman akan kesulitan untuk membentuk bunga, melakukan penyerbukan, dan membentuk buah. Tanpa air yang cukup, tidak mungkin padi akan bernas dan mengisi pembuahannya dengan baik.
Indonesia, sebagai negara agraris sudah membukukan prestasi luar biasa dengan mencukupi kebutuhan dalam negerinya selama 3 tahun berturut-turut. IRRI (International Rice Research Institute) mengakui prestasi tersebut, demikian pula FAO (Food and Agrculture Organization). Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menorehkan tinta emas dengan mencatatkan nihil (zero) importasi beras selama 3 tahun berturut-turut.
Prestasi ini termasuk prestasi yang luar biasa bila melihat situasi negara-negara lain. Sudah banyak negara yang menderita (kolaps) bahkan bangkrut karena kelangkaan pangan di dalam negeri. Sri Lanka contohnya. Pergolakan politik yang sangat hebat yang dipicu oleh krisis ekonomi telah menyebabkan Presiden Sri Lanka harus melarikan diri ke Singapura.
Kenaikan harga pangan telah memukul perekonomian negeri-negeri yang menggantungkan penyediaan pangannya dari impor. Bahkan negeri yang makmur seperti Amerika Serikat saja harus menghadapi angka inflasi yang menggila yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Indonesia tidak boleh terlena oleh pujian. Situasi krisis air ini dapat mengancam keberhasilan swasembada pangan yang telah diraih dalam waktu sekejab. Strategi yang tepat harus dimainkan untuk mempertahankan keberlangsungan kemandirian pangan di dalam negeri.
Tanda-tanda kenaikan angka inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan telah tampak di hadapan mata. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9%, Amerika Serikat di 8,5%, bahkan Turki yang mencapai 79%. Meski demikian, angka ini tertingi dalam tujuh tahun terakhir. Tidak menutup kemungkinan berdasarkan riset CORE tahun 2023 dapat bertengger di angka 6%. Lampu kuning telah menyala, kita harus berhati-hati.
Manajemen Tata Air
Upaya yang dilakukan Pemerintah memperbaiki tata air guna peningkatan produksi pertanian mesti dilanjutkan. Pembangunan waduk harus tuntas. Demikian pula penyediaan embung-embung di lahan-lahan pertanian harus terus digalakkan. Dua hal yang telah menjadi strategi jitu pemerintah dalam mempertahankan swasembada pangan ini mesti diperkuat dengan manajemen tata air di tingkat petani.
Pembangunan waduk telah memperluas areal tanam dan areal panen sehingga Indonesia mampu mempertahankan produksi pertanian. Pembangunan yang relatif merata di berbagai daerah telah menciptakan daerah-daerah pertanian baru yang lebih produktif dan berdaya hasil tinggi.
Hal ini terlihat dari penyebaran angka inflasi pangan yang semakin mengerucut di beberapa daerah yang mengalami defisit produksi pertanian saja. Ini artinya peran pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional mulai mengecil dan peran daerah-daerah luar jawa semakin meningkat dalam penyediaan pangan.
Nusa Tenggara Timur contohnya, daerah ini yang semula mengalami banyak masalah dalam penyediaan pangan khususnya pada masa-masa kekeringan perlahan mulai berbenah dan menunjukkan kenaikan produksi pangan yang semakin mengesankan. Kemampuan produksi di Flores, Timor, dan Sumba telah membangun rasa percaya diri masyarakat untuk mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal.
Penyediaan embung-embung untuk mempertahankan ketersediaan air di lahan pertanian juga memberikan hasil positif, terutama di daerah-daerah dataran tinggi (up-land) yang biasanya hanya dapat ditanami selama musim penghujan saja. Ketersediaan air menjadi kunci di daerah-daerah ini untuk mendorong indeks pertanaman dari sekali setahun menjadi 2 kali atau dua setengah kali per tahun.
Adalah saatnya sekarang mengatur pemakaian air menjadi lebih efisien. Studi yang dilakukan ahli-ahli pertanian menunjukkan bahwa Indonesia masih boros dalam penggunaan air pertanian. Pemborosan tersebut dapat mencapai 50% dari kebutuhan riil pertanaman. Perbaikan dalam pemborosan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki jaringan irigasi sehingga dapat diperluas ke daerah-daerah yang belum tersentuh irigasi.
Dengan upaya perbaikan tersebut, niscaya Indonesia bukan hanya dapat mempertahankan swasembada pangan namun dapat memberikan sumbangsih bagi kekurangan pangan dunia.
—–
*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).
Tulisan ini disajikan dalam rangka Rakernas KAPT tanggal 26-28 Agustus 2022.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
