Pemerintah Gencarkan Vaksinasi COVID-19 Lanjutan di Daerah Imunitas Rendah
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mengatasi gelombang COVID-19 subvarian BA.4 dan BA.5 dengan baik.
“Untuk yang gelombang ini, Indonesia menjadi satu negara, dari segelintir negara, dari beberapa negara, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 (dan) BA.5 dengan sangat baik,” ujar Menkes dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/08/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menkes, keberhasilan ini disebabkan oleh tingginya level imunitas masyarakat karena vaksinasi yang gencar dilakukan serta tingkat infeksinya yang tinggi saat gelombang Omicron melanda.
“Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari dan infeksi di bulan Februari dan Maret, itu membuat di bulan Juni, Juli, Agustus, kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang, pada saat BA.4 (dan) BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya,” ujarnya.
Hasil Sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) pada Juli 2022 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki titer antibodi yang tinggi.
“Desember (2021) hanya 88 persen dari masyarakat yang memiliki antibodi, sekarang naik ke 98,5 persen. Level antibodinya yang tadinya cuma sekitar 400-an unit per mililiter, sekarang naik lebih dari 2.000 unit per mililiter. Akibatnya memang terbukti populasi masyarakat Indonesia sudah sangat terlindungi dari level antibodinya,” jelas Menkes.
Meski demikian, Budi mengatakan bahwa tingginya kasus konfirmasi harian di berbagai negara lain akan mengakibatkan terjadinya mutasi dan munculnya varian baru yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2023. Budi pun mengimbau masyarakat untuk waspada terkait munculnya varian baru tersebut salah satunya dengan menjaga level imunitas.
“Ujiannya adalah enam bulan lagi, sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2023. Kalau kita benar-benar bisa melampaui itu, sama seperti sekarang, Indonesia adalah, menjadi, mungkin a selected few negara yang bisa menangani pandemi ini 12 bulan berturut-turut,” ujarnya.
Budi menambahkan, menjaga imunitas masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam menghadapi munculnya varian baru virus Corona. Oleh karena itu, lanjutnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk kembali menggencarkan vaksinasi bagi daerah-daerah yang kadar imunitas masyarakatnya sudah menurun.
“Jadi nanti November, rencana kita akan melakukan Sero survei lagi, untuk melihat daerah-daerah mana yang imunitasnya sudah menurun kadarnya, kemudian orang-orang mana yang berisiko tinggi. Nanti itu yang akan kita berikan vaksinasi, agar bisa meningkatkan, mempersiapkan, memperbaiki kadar imunitas masyarakat populasi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk menjajaki vaksinasi bagi anak-anak berusia di bawah enam tahun. Kemudian, vaksinasi bagi kelompok lanjut usia (lansia) serta komorbid juga akan terus ditingkatkan.
“Vaksinasi untuk yang kelompok-kelompok yang lansia, yang komorbid, kemudian yang nanti kadar imunitasnya sudah turun atau sudah lebih dari enam bulan, karena kita sudah tahu by name, by address, nanti kita akan segera berikan alternatif vaksinnya adanya, agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
