Presiden Jokowi Dorong Kadin Manfaatkan Peluang di Sektor Pangan
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk memanfaatkan peluang di sektor pangan. Peluang ini terbuka di tengah ancaman krisis pangan akibat ketidakpastian ekonomi global karena pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina.
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada KADIN Provinsi Se-Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (23/08/2022).
“Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun pasti ada peluang, dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak/Ibu sekalian, enggak ada yang lain,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, konflik Rusia dan Ukraina memicu terhambatnya pasokan gandum dari dua negara penghasil gandum utama dunia. Ukraina memiliki stok sekitar 77 juta ton, sementara Rusia 130 juta ton gandum.
“Artinya total di dua negara itu sudah 207 juta ton. Kita ini makan beras hanya 31 juta (ton) per tahun, ini 207 juta ton enggak bisa keluar. Bapak/Ibu bisa bayangkan negara-negara yang mengimpor dari sana terutama Afrika betul-betul saat ini berada pada kondisi yang sangat sulit,” ujarnya.
Harga pangan global yang diukur dengan FAO Food Price Index (FFPI) saat ini juga meningkat hingga mencapai 140,9, lebih tinggi dari krisis pangan pada tahun 2012 yang sebesar 132,4 dan 2008 yang 131,2.
“Awal dulu hanya ada enam negara yang membatasi ekspor pangannya, sekarang 23 negara. Semuanya menyelamatkan negaranya masing-masing,” imbuh Presiden.
Tantangan saat ini, tegas Presiden, memang harus diwaspadai namun juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pangan. Salah satunya adalah komoditas beras, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga berpeluang untuk diekspor ke sejumlah negara.
“Kemarin misalnya dari Cina minta beras 2,5 juta ton, dari negara lain (Arab) Saudi misalnya sebulan minta 100 ribu ton beras. Saat ini kita belum berani, sudah kita setop dulu, tapi begitu produksinya melompat karena Bapak-Ibu terjun ke situ bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat feasible, dengan harga yang sangat baik,” ujarnya.
Presiden pun menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ancaman krisis pangan Indonesia telah berhasil meningkatkan sistem ketahanan pangan serta berswasembada beras sejak tahun 2019 lalu.
“Dua minggu yang lalu disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah dimulai sejak 2019. Di sisi lain negara lain kekurangan pangan kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan sistem ketahanan pangan kita baik,” ujarnya.
Peluang yang lain adalah produksi komoditas untuk substitusi impor. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan impor komoditas pangan seperti gandum dan jagung.
“Yang masih impor apa? Gandum, 11 juta ton. Di Indonesia enggak bisa menanam gandum, enggak bisa, ya campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava, gandum bisa dicampur sorgum, gandum bisa dicampur sagu, dan lain-lainnya,” ujarnya.
Salah satu daerah yang cocok ditanami sorgum adalah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden pun mengajak KADIN untuk mengalkulasi peluang serta berperan dalam pengembangan sorgum di wilayah tersebut.
“Saya melihat kemarin di Waingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorgum tumbuh sangat subur, dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari KADIN untuk itu,” ujarnya.
Selain sorgum, terdapat juga peluang untuk komoditas jagung yang memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi baik dari dalam maupun luar negeri.
“Permintaan sangat banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun dari luar karena impor jagung kita sekarang ini masih 800 ribu ton, yang sebelumnya tujuh tahun yang lalu impor kita 3,5 juta ton,” ucapnya.
Menutup arahannya, Presiden pun mendorong KADIN untuk mengembangkan sektor pangan dengan pola baru yang didukung dengan teknologi yang ada.
“Kalau KADIN kerja jangan yang tradisional dong, mekanisasi, konsorsium, bareng-bareng, bikin 100 ribu hektare, dengan alat-alat modern, pemupukan pakai drone. Ini baru KADIN,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
