Kebutuhan Pangan Nasional Terus Meningkat, Petrokimia Gresik Gandeng Stakeholder Cari Solusi Bersama
Jakarta – Petrokimia Gresik menggandeng sejumlah stakeholder untuk mencari solusi bersama atas kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Journey of National Food Security: Current Status & Future Perspective” di Gresik, Jawa Timur, Selasa (16/8/2022).
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa, pada momen Indonesia Emas tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan beras nasional mencapai 35,5 juta ton/tahun, atau meningkat 5,5 juta ton dari kebutuhan beras nasional saat ini, yakni 30 juta ton/tahun.
“Indonesia selama tiga tahun terakhir memang tidak melakukan impor beras karena kebutuhan beras mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri. Tapi bukan berarti kita bisa santai-santai, swasembada beras ini justru harus kita pertahankan untuk menghadapi kebutuhan pangan nasional yang akan terus melonjak,” ujarnya.
Peningkatan kebutuhan beras sebanyak 5,5 juta ton di tahun 2045 ini, disampaikan Dwi Satriyo, setara dengan produktivitas beras tertinggi untuk provinsi di Indonesia, dalam hal ini Jawa Timur. Sehingga dapat diasumsikan butuh tambahan lahan sekitar 1,2 juta Hektare atau seluas lahan pertanian di Jawa Timur untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut di tahun 2045. Padahal berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tren luas lahan pertanian di Indonesia justru semakin menurun dari tahun ke tahun.
Untuk itu, Dwi Satriyo mendorong adanya terobosan melalui strategi intensifikasi atau optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada guna peningkatan produktivitas beras dalam negeri. Sesuai hasil penelitian, produktivitas beras di tanah air masih bisa digenjot hingga 77 persen melalui strategi intensifikasi.
“Penelitian ini diperkuat dengan hasil demplot (demonstration plot) kami dimana produktivitas padi di Indonesia yang rata-rata 5,2 juta ton per Hektare, di beberapa daerah bisa meningkat hingga 8 sampai 9 juta ton per Hektare,” ungkap Dwi Satriyo.
Sebagai solusi untuk peningkatan produktivitas pertanian, di usia ke-50 tahun ini Petrokimia Gresik kembali menghadirkan sederet pupuk non subsidi berkualitas, seperti NPK Phonska Alam yang diperuntukkan untuk pertanian organik, ZA Plus, Phosgreen, dan Petroganik Premium sebagai alternatif substitusi pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.
“Harga pupuk nonsubsidi terbaru milik Petrokimia Gresik terbilang terjangkau, dibanding harga pupuk komersial pada umumnya. Dan kualitasnya pun tidak perlu diragukan lagi, karena telah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian di beberapa daerah,” ujar Dwi Satriyo.
Lebih lanjut Dwi Satriyo mengungkapkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang akan terus meningkat, selain dibutuhkan sarana produksi pertanian yang memadai, tentunya juga dibutuhkan SDM pertanian yang handal. Oleh karena itu, isu regenerasi petani juga menjadi salah satu tantangan yang harus dicari solusinya saat ini.
Hal ini diamini Senior Executive Vice President (SEVP) Marketing Operation Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Nugroho. Ia mengatakan, dengan kondisi saat ini mau tidak mau peningkatan produktivitas pertanian dan regenerasi petani harus berjalanan beriringan. Untuk itu, Pupuk Indonesia dan anak usahanya, termasuk Petrokimia Gresik, terus melakukan upaya-upaya untuk menjadikan sektor pertanian menjadi lebih prospektif dan menguntungkan bagi petani, salah satunya melalui Program MAKMUR.
Program MAKMUR merupakan ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan menggandeng banyak stakeholder, mulai dari petani, pemerintah daerah, perbankan sebagai penyedia modal, produsen pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk dan mengawal budidaya pertanian, serta lembaga asuransi hingga offtaker untuk menjamin pembelian hasil pascapenen.
Melalui ekosistem pertanian yang terintegrasi, program MAKMUR tidak hanya bertujuan untuk menggenjot produktivitas pertanian, tetapi bermuara pada peningkatan kesejahteraan atau Nilai Tukar Petani (NTP). Apabila sektor pertanian menjadi sangat menguntungkan atau prospektif, maka akan lebih mudah untuk menarik minat generasi muda terjun ke sektor ini.
“Dengan demikian, Program MAKMUR ini selain dapat menjadi solusi atas kebutuhan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian, juga dapat menjadi solusi keberlanjutan dan masa depan pertanian Indonesia apabila semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor ini karena dianggap prospektif dan menguntungkan,” tandas Gatoet.
Sementara itu, narasumber lain yang hadir dalam FGD ini antara lain Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU, Tri Chandra Aprianto; Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Bambang Sutrisno; dan Kepala Balai Penelitian Tanah, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ladiyani Retno Widowati.
Retno mengatakan salah satu kunci peningkatkan produktivitas pertanian adalah pupuk yang memiliki porsi 25 hingga 40 persen dari keberhasilan pertanian, di samping unsur lain seperti air. Oleh karena itu, peranan Petrokimia Gresik dalam menghasilkan produk berkualitas sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian akan mampu menjadi salah satu solusi kebutuhan pangan nasional.
Selain itu, Retno juga menyoroti masalah produktivitas pertanian juga dipengaruhi unsur tanah yang mengalami degradasi karena pengelolaan yang kurang tepat. Sehingga dibutuhkan edukasi bagi petani terkait pemupukan berimbang.
Dalam hal ini, Petrokimia Gresik juga telah memiliki layanan Mobil Uji Tanah yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh petani untuk mendapatkan formulasi pemupukan yang tepat bagi tanaman sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang dimiliki petani.
“Intinya diperlukan dukungan semua pihak sesuai peran dan porsinya masing-masing agar produktivitas pertanian di Indonesia bisa terus meningkat, mulai dari petani, produsen pupuk,
pemerintah maupun stakeholder lainnya,” tandas Retno.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
