KAPT: Kedaulatan Pangan Nasional Harus Diwujudkan melalui Kerja Bersama Seluruh Stakeholder Pertanian
Jakarta – Gelaran sejumlah kegiatan dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yang merupakan anak usaha dari holding Pupuk Indonesia dalam rangkaian perayaan momentum ulang tahun emasnya. Setelah sebelumnya meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam momen pembukaan pasar rakyat bertajuk Petronite Fest 2022 dan dinobatkan sebagai perusahaan yang mempelopori pembuatan jajanan tradisional jubung sebanyak 50 ribu jubung di dunia.
Kini, pada Selasa 16 Agustus 2022 PT. Petrokimia Gresik (Persero) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan bertajuk Journey of National Food Security: Current Status and Future Perspective bertempat di Hotel Aston Inn, Gresik. FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, baik dari kalangan internal Pupuk Indonesia holding maupun kalangan eksternal, yakni dari Kementerian Pertanian, Pegiat Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, serta dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT).
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo serta empat narasumber utama yakni Ir. Bambang Sutrisno (Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi/KAPT), Dr. Tri Chandra Aprianto (LPP PBNU), Gatoet Gembiro Nugroho (SEVP Operasi pemasaran PT Pupuk Indonesia) dan Dr Ir Ladiuani Retno Widowati, MSc. (Kepala Balai Penelitian Tanah, Kementan RI).
Sebagai Keynote Speaker, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan suatu hal yang sangat krusial. Sehingga perlu strategi dan keinginan yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk itu, ia berharap gelaran FGD ini dapat memberikan masukan.
“Momentum FGD ini semoga dapat merangkul bahan pemikiran kita bersama, karena kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai ketahanan pangan,” ucap Dwi.
Dwi juga menyatakan, untuk menghadapi tantangan dimasa depan, pihaknya telah meluncurkan tiga pupuk baru sebagai tanggung jawab untuk ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Tiga pupuk baru tersebut di antaranya Petro ZA Plus, Phosgreen, dan pupuk organik Petroganik Premium.
“Tiga pupuk itu, juga sebagai alternatif subsitusi bagi petani yang membutuhkan pupuk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini tidak disubsidi lagi oleh pemerintah” tambahnya.
Dwi menambahkan, pada Juli 2022 yang lalu, Petrokimia Gresik juga telah mengoperasikan pabrik pupuk majemuk granul Phonska Alam. Produk ini, pertama di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK untuk pertanian organik.
Selain itu, Dwi juga yampaikan bahwa upaya meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan. Selain extensifikasi/perluasan lahan pertanian, juga dapat diupayakan melalui intensifikasi pertanian.
“Potensi nya masih sangat besar, bahkan bisa ditingkatkan hingga mencapai 77 persen. Petrokimia Gresik, melalui demo plot mampu mendapatkan hassil produksi sebesar 9 ton/ha, bahkan di beberapa tempat mamu mencapai 10-11 ton per hektar. Padahal rata-rata nasional masih pada kisaran 5,2 ton/ha,” paparnya.
Petrokimia Gresik juga berupaya bagaimana pertanian ini bisa diminati oleh masyarakat, terutama kaum muda. Hal yang paling mendasar adalah seberapa NTP (nilai tukar petan) yakni nilai pendapatan dibanding pengeluaran, dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi daya tarik untuk terjun dibidang pertanian. Petrokimia Gresik punya program untuk support agroindustri melalui program kemitraan, kerjasama dengan kios-kios pupuk dengan nama Mitra Kebanggaaan Pedagang Unggul (MANGGA GADUNG) melalui pendanaan, edukasi kios dan konsumen.
“Untuk efektifitas pertanian, kita punya mobil 15 uji tanah yang diawaki 30 personil, dioperasikan di 12 provinsi. Unit ini mampu mengcover data kuantitatif, lebih akurat untuk kebutuhan unsur tanah. Juga program digitalisasi, data, pemggunaan drone, dsb. Untuk pemberdayaan pemuda, diluncurkan program PATRA (Pelatihan Anak Tani Remaja), Jambore Petani Muda, dan Talkshow intraktif pertanian,” urai Dwi.
“Dengan program ini diharapkan para petani muda mampu melakukan terobosan dan inovasi pertanian, menggugah anak muda lainnya masuk dunia pertanian. Petro terus meningkatkan Agro input, juga solusi bagi masyarakat. Kami senantiasa mengembangkan fasilitas pabrik, pupuk, perluasan. PT Petrokimia Gresik 50 tahun berkarya, berkontribusi. Tidak saja maintenace tapi juga memperluas dan mengembangkan, sebagai agro input mendukung pemerintah memperkuat ketahanan pangan,” pungkas Dwi.
Dr. Tri Chandra Aprianto dari Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU menekankan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan nasional. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga kemasyarakatan terbesar di Indonesia bahkan dunia, mempunyai sudut pandang bahwa desa sebagai kelembagan ekonomi, masyarakat di pedesaan sebagai subyek utama, dan pesantren sebagai leading sector diharapkan bersinergi menjadi satu proses pembangunan yang integral dengan partisipasi masyarakat di pedesaan dari hulu hingga hilir, sebagai manifestasi dari basis ekonomi keumatan dan islam kebangsaan.
“Tipologi desa di Indonesia, mulai dari desa sawah, desa perkebunan, desa hutan, desa pesisir dan desa sub-urban merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan kegiatan prioritas yang menghadirkan keadilan ekonomi, peningkatan pendapatan di sektor hulu, peningkatan industri hilir, peningkatan kualitas SDM, program kemitraan serta pembentukan kawasan industri kecil dan menengah didukung penguatan ekosistem digital dan ekosistem inovasi dan investasi, maka upaya mewujudkan masyarakat santri dalam berproduksi yang mandiri, sejahtera, adil berkelanjutan dalam mengelola sumber-sumber agraria akan dapat tercapai. Ekonomi pesantren yang mampu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinyuitas melalui industri yang bersifat mikro, baik pengelolaan proses produksi, pasca produksi diharapkan dapat terwujud,” pungkas Chandra.
Sementara itu, Ir. Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menekankan pentingnya pengembangan SDM dan regenerasi petani dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional. Kendala saat ini dengan serangan Covid-19, mindset serapan tenaga kerja serta asumsi bahwa petani hanya sebagai entitas penanam bahan pangan harus di hadapi dan diselesaikan.
Masih banyaknya desa yang salah urus, tenaga kerja muda yang tidak tertarik dengan pertanian, terjadinya pelemahan obyek maupun subyek pangan, alokasi dana desa yang kurang tepat, kelembagaan ekonomi rakyat kurang berorientasi pada pertanian serta data yang tidak presisi menjadi faktor pelemah dan kegagalan dalam kedaulatan pangan.
“Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemberdayaan khususnya SDM sebagai pengelola dan kunci utama berjalannya sistem. Diperlukan konsolidasi kesadaran, tata kelola pembangunan pertanian berorientasi pada kedaulatan pangan, serta pengorganisasian sosial, ekonomi produksi dan karakter. Penguatan precision farming, membangun komunitas-komunitas petani modern, mendorong pemuda untuk masuk ke high value farming, mengembangkan urban farming serta reformasi sekolah pertanian merupakan langkah praktis yang harus segera dijalankan untuk perbaikan dan penguatan sistem pertanian di Indonesia. Kami dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi sangat konsen disitu sebagai upaya dan bagian dari partisipasi aktif kami dalam berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” papar Bambang.
Bambang pun mengingatkan bahwa Bung Karno pernah menyebut persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya satu bangsa.
“Kondisi saat ini menuntut kita tidak sekadar bicara dan berjuang mewujudkan ketahanan pangan, tapi juga yang paling penting mewujudkan kedaulatan pangan,” ucapnya.
Bambang juga mengapresiasi concern Presiden Jokowi dalam mengupayakan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan swasembada beras, hingga Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI).
Sedangkan Ladiyani Retno Widoyati, Kepala Balai penelitian Tanah, Kementrian Pertanian RI menjelaskan arah gerak kebijakan pembangunan pertanian nasional, implementasinya sekarang serta orinentasinya ke depan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat konsen dalam pembangunan bidang pertanian, karena pangan merupakan kebutuhan utama umat manusia dan menjadi isu menarik dalm konteks peradaban dunia. Kemandirian bangsa melalui ketahan pangan mutlak diwujudkan.
Selain itu, dalam FGD tersebut juga dipaparkan program MAKMUR, yang merupakan inisiatif PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai upaya solusi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. SPV Operasi Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Noegroho, menjelaskan tentang Program MAKMUR yang dijalankan sebagai katalis ketahanan pangan pangan nasional.
Melalui program ini diupayakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani dari hulu hingga hilir, sehingga proses budidaya maupun pemasaran hasil pertanian berjalan optimal. Produktifitas di berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan hingga hortikultura mampu ditingkatkan.
FGD yang menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan proses pertanian ini berlangsung seru dan menarik. Banyak masukan, saran serrta update kekinian berbagai proses tekait upaya penguatan kedaulatan pangan.
Semua yang tersaji dan didiskusikan dalam FGD tersebut disarikan dan akan diteruskan kepada pihak terkait sebagai sebuah rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem ketahanan pangan nasional sehingga bisa segera diwujudkan dan didpertahankan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
