Kelola Blok Mahakam, Pertamina Dukung Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Empat hari lagi, yakni tepat pada 1 Januari 2018, Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang selam 50 tahun ini dikelola oleh perusahaan asing akan memasuki tonggak penting dan bersejarah, yakni akan dioperasikan secara penuh oleh bangsa Indonesia sendiri melalui PT Pertamina (Persero).
Pengelolaan ini menjadi tonggak penting karena Blok Mahakam adalah produsen migas terbesar di Indonesia saat ini dengan melampaui produksi kontraktor kontrak kerja sama asing Chevron Pacific Indonesia dan ExxonMobil Oil Indonesia. Dari Blok Mahakam, Pertamina diperkirakan akan memberikan tambahan kontribusi sekitar 34 % dari total produksi migas secara nasional.
Nantinya, pengelolaan Blok Mahakam akan dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). PHI ini adalah anak perusahaan Pertamina.
Blok Mahakam memang bukanlah wilayah kerja migas biasa. Cadangan yang ada di cekungan Kalimantan Timur itu diprediksi mencapai sekitar 50 triliun kaki kubik (TCF) gas dan 5 miliar barel (BBLS) minyak.
Kerja sama Blok Mahakam pun ditandatangani antara pemerintah dan pihak kontraktor yakni kerjasama Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation pada 1966 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 1974, produksi minyak pertama Blok Mahakam dari Lapangan Bekapai mulai dilakukan. Selanjutnya, pada 1997, kontrak kerja sama selama 30 tahun pertama berakhir dan diperpanjang selama 20 tahun atau berlaku hingga 2017.
Pada 2008, Total E&P Indonesie kembali mengajukan perpanjangan kontrak ke pemerintah. Sementara itu, di sisi lain, yakni pada 2009, Pertamina juga menyampaikan surat keinginan mengelola Blok Mahakam. Akhirnya, pemerintah menetapkan kontrak kerja sama Mahakam dengan Total E&P Indonesie tidak diperpanjang dan selanjutnya menunjuk Pertamina sebagai pengelola baru.
Berdasarkan perkiraan, Blok Mahakam kini masih menyisakan cadangan 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 TCF gas.
Sejak produksi dimulai pada 1974, Mahakam masih terus menghasilkan migas. Dalam RAPBN 2018, PHM ditargetkan untuk dapat berproduksi pada kisaran 1100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas dan 48.000 barel per hari (BOPD) minyak.
Optimisme Pertamina
PT Pertamina (Persero) menyatakan optimis bisa menjaga tingkat produksi di Blok Mahakam setelah 1 Januari 2018. Direktur Utama PHI Bambang Manumayoso mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai persiapan dan strategi untuk tetap menjaga produksi migas Blok Mahakam dengan memastikan keberlangsungan kegiatan pengeboran dan well intervention pada saat peralihan dari Total E&P Indonesie ke Pertamina pada 1 Januari 2018.
Persiapan dan strategi tersebut juga dilakukan dengan senantiasa mengedepankan aspek QHSSE (quality, health, safety, security, and environment), menjaga dan meningkatkan produksi untuk ketahanan energi nasional, mengembangkan SDM yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi yang semuanya bermuara pada penguatan bisnis sektor hulu.
Adapun beberapa persiapan yang sudah dilakukan Pertamina antara lain transfer pekerja Total E&P Indonesia, yang sudah mendandatangani perjanjian kerja dengan Pertamina, mencapai 98,23%, lalu telah melakukan pengeboran 14 unit sumur dari program 15 sumur pada 2017 dengan pencapaian HSSE yang baik.
Selain itu, Pertamina juga berhasil menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23% terhadap anggaran yang direncanakan, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120%, memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%, dan pelaksanaan mirroring contract atas persetujuan SKK Migas untuk mempercepat proses kontrak dengan pihak ketiga penunjang operasi Blok Mahakam senilai USD 1,2 miliar.
Bambang menjelaskan, semua langkah persiapan dan strategi tersebut memang bukan hal yang mudah. Namun, Pertamina bersama otoritas terkait dan operator eksisting berupaya yang terbaik memastikan semua proses berjalan dengan lancar.
“Kami yakin bisa. Dan, sejauh ini sudah bisa membuktikannya dengan adanya pengeboran yang sesuai target, namun biaya lebih efisien dan waktu pengeboran lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, alih kelola Blok Mahakam ini akan berjalan baik,” ungkap Bambang melalui siaran perss yang diterima Fakta.news, di Jakarta, Rabu (27/12). 
Menurut Bambang, pada 2018, Pertamina sudah siap menambah sumur pengembangan dari semula 55 sumur menjadi 65 sumur serta menyiapkan biaya investasi hingga USD 700 juta dan biaya operasional sebesar USD 1 miliar.
“Demikian pula untuk dukungan pekerja eksisting yang telah mendekati 100 % menjadi bukti kesiapan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam,” ujar Bambang.
Meski dikelola perusahaan asing dengan waktu yang cukup lama, namun sebagian besar pekerja di blok penghasil gas terbesar itu adalah warga negara Indonesia.
“Mereka adalah orang Indonesia asli yang bekerja di perusahaan asing untuk mengelola Blok Mahakam. Kemampuan anak negeri tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu peralihan status tidak menjadi masalah bagi mereka,” tandas Bambang.
Berbekal keberhasilan mengelola Blok Offshore saat Pertamina mendapatkan hak operatorship untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ) pada 2009. Setelah lima tahun berjalan, blok di Pantai Utara Jawa Barat tersebut mencatatkan peningkatan produksi hingga 74%. Dimana produksi migas dari 23,1 MBOPD pada 2009, meningkat menjadi 40,3 MBOPD.
Demikian halnya dengan pengelolaan Blok West Madura Offshore (WMO) yang diambil alih Pertamina dari Kodeco pada 2011. Dalam kurun waktu empat tahun, Pertamina mampu meningkatkan produksi sebesar 48%, yakni dari 13,7 MBOPD pada 2011 menjadi 20,3 MBOPD.
Semua hal tersebut makin menjadi bukti nyata bahwa Pertamina memang telah siap mengelola dan meningkatkan produksi migas Blok Mahakam sebagai langkah mendorong ketahanan energi nasional.
Nyong Syarief
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
