Connect with us

Presiden Jokowi Dorong Upaya Peningkatan Produksi Jagung Nasional dari Hulu hingga ke Hilir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan keterangan selepas mengikuti rapat terbatas soal peningkatan produksi jagung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk meningkatkan produksi jagung nasional dari hulu hingga ke hilir dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Presiden juga mendorong sejumlah upaya yang bisa dilakukan mulai dari pembukaan lahan baru di sejumlah daerah, intensifikasi, ekstensifikasi, hingga terkait pemasarannya.

“(Pemerintah) akan meningkatkan produksi jagung nasional di daerah yang dimintakan baru, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dengan total luas lahan 141 ribu hektare dan 86 ribu (hektare) merupakan lahan baru,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas mengikuti rapat.

Menko Airlangga melanjutkan bahwa dengan harga jagung global berada di angka USD335 per ton atau setara Rp5.000 per kilogram, Presiden mengarahkan agar dilakukan peningkatan produksi, termasuk dengan ekstensifikasi dari lahan yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam ekstensifikasi adalah dengan mendorong bibit GMO (hasil rekayasa genetik) ataupun hibrida.

“Dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul hibrida jagung yang bisa memproduksi antara 10,6-13,7 juta ton per hektare. Ada 14 varietas antara lain Pertiwi 3 F1, Bisi, kemudian ada NK Perkasa, ada Singa, ada Bima, ada Dahsyat, ada P36 dan yang lain. Artinya hibrida ini berbasis hibrida nasional, nanti Pak Mentan akan melakukan perubahan terhadap regulasi terkait dengan GMO,” jelasnya.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga mengarahkan agar untuk pengembangan alat mesin pertanian (alsintan) bisa menggunakan kredit dari perbankan. Menteri Pertanian nantinya akan menyiapkan kelompok-kelompok tani untuk mendapatkan kredit usaha kecil dan menengah dari perbankan.

“KUR yang kemarin itu Rp373 triliun, untuk tahun depan juga kita naikkan menjadi sekitar Rp460 triliun, jadi ruangnya cukup besar untuk mendorong ekstensifikasi dari petani jagung,” ungkapnya.

Dengan adanya ekstensifikasi dan perluasan lahan baru, Presiden berharap produksi jagung nasional bisa meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kita ketahui beberapa negara, China produksi besar tapi ekspornya terbatas. Yang ekspor masih cukup besar adalah India, namun India ini bisa stop ekspor juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengekstensifikasi sehingga rata-rata yang sekarang per hektare-nya adalah 5 ton itu bisa ditingkatkan menjadi 10-13 ton per hektare,” ucap Airlangga.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini pemerintah bukan hanya sudah tidak impor beras, melainkan jagung juga, kecuali untuk kebutuhan industri. Menurutnya, produksi jagung saat ini yang berada di atas 18 juta ton melebihi kebutuhan nasional yang berada pada angka 14,7 juta ton.

“Kita sebenarnya overstock-nya cukup. Tetapi tadi Bapak Menko memberikan penggarisan, kebutuhan nasional menjadi sangat penting. Nanti sesudah kita lihat apa-apa yang memang harus dilakukan, barulah kita berpikir untuk meningkatkan ke langkah-langkah berikutnya, baik ekspor maupun peningkatan kebutuhan industri dalam negeri kita,” ujar Syahrul.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya