Komisi XI Nilai Ekonomi Bali Semakin Pulih
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2021 sudah mulai menggeliat. Dan dari informasi yang ia dapatkan, pada kuartal I tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Bali sudah semakin pulih dan bertumbuh baik. Bahkan bulan Juli ini kedatangan wisatawan mancanegara sudah mencapai 60 persen dari peak season. Sementara kunjungan wisatawan Nusantara sudah hampir 100 persen. Menurut Eriko, hal ini menjadi luar biasa, mengingat Bali juga akan menjadi lokasi KTT G20 mendatang. Diketahui pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2022, sebesar 1,46 persen (year of year), lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya, sebesar 0,51 persen (yoy).
“Tahun 2020 ekonomi Bali minus yang cukup dalam, dan (pertumbuhan ekonomi) Indonesia terbawah, minusnya paling besar. Kami bergotong royong untuk mengembalikan ekonomi Bali kepada ekonomi yang sesungguhnya. Bahwa Bali itu pada dasarnya, jati dirinya memang dari masa lalu itu bergerak di bidang pertanian. Dan juga bergerak dalam seni, perupa, pelukis dan lain-lain,” kata Eriko usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himbara, Jamkrindo, Askrindo, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Buleleng, di Nusa Dua, Bali, Senin (25/7/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu berharap, ke depannya Bali bukan hanya fokus pada sektor pariwisata, namun Bali harus tumbuh kepada jati dirinya, yakni bertransformasi untuk kembali ke sektor pertanian dan sektor seni yang berkualitas, baik itu lukisan, perupa, dan lain-lainnya. Menurut Eriko, hal ini yang Komisi XI DPR RI tanamkan kepada seluruh stakeholder di Bali, untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi yang akhir dari segalanya. Karena Eriko menilai pandemi ini juga memberikan nuansa positif untuk Bali bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak bergantung hanya kepada sektor pariwisata.
“Dan kami berharap pariwisata Bali ke depan ini akan jauh lebih berkualitas. Banyak juga nanti sektor pariwisata yang menyangkut medis, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur untuk nanti (mendukung) pertumbuhan (ekonomi), katakan wisatawan medis yang baik bagi Indonesia, khususnya di Bali. Kami semua, baik dari legislatif juga dari pemerintah daerah di Bali, maupun juga dari pemerintah pusat, berkeinginan membangkitkan Bali lebih baik ke depannya. Dan ini mentransformasi, menata Bali menjadi jati diri Bali yang sesungguhnya,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II itu.
Eriko menuturkan, pada dasarnya pertanian Bali dari dulu terkenal dengan sistem subaknya sehingga memberikan hasil pertanian yang luar biasa. “Saya sampaikan, ada kopi yang rasanya nangka, itu ada di Kintamani, luar biasa. Bayangkan kopi rasanya nangka. Keunikan ini kita pertahankan, sehingga kualitas yang ditampilkan Bali ini berubah. Bukan kita hanya bicara mass product saja, tapi bicara kekhususan juga, bahwa Bali ini punya nilai tersendiri di mata internasional dan juga lokal. Bagaimana kita merasakan bahwa kita mempunyai Bali yang kita banggakan. Ini yang mau kita kembalikan. Bali kepada jati diri yang sesungguhnya, Bali yang memang Bali yang sebenarnya,” pungkas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, ekonomi Bali sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak kuartal I tahun 2021. Momentum pemulihan Bali terlihat terus berlanjut, dan diperkirakan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022. Ekonomi Bali tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 3,1 hingga 3,6 persen. Hal ini seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat selama libur Lebaran dan libur sekolah, kegiatan MICE yang meningkat sejak awal 2022, penyelenggaraan acara-acara G20 hingga pembukaan wisata internasional.
Sementara Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan DPK di Bali, terlihat dari pertumbuhan DPK yang mengalami perlambatan sejak kuartal 2 tahun 2020 bahkan mengalami kontraksi sejak kuartal 3 tahun 2020 hingga kuartal 1 tahun 2021. Sejak kuartal 2 tahun 2021, masih kata Didik, hingga saat ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mendekati pertumbuhan pra-pandemi. Namun demikian, seiring dengan kembali pulih sektor pariwisata di Bali, di sepanjang 2022 tren pertumbuhan DPK di Bali berangsur membaik.
“Porsi DPK Perbankan di Provinsi Bali per Juni 2022 sekitar 1,45 persen terhadap DPK Perbankan atau mengalami penurunan tipis secara year of year dari Juni 2021 (porsi 1,46 persen). Membaiknya pertumbuhan DPK Bali per Juni 2022 lebih ditopang oleh pertumbuhan dana murah Giro dan Tabungan dengan porsi sekitar 69,3 persen dari total DPK atau setara Rp76,5 triliun di Juni 2022. Berbeda dengan periode tahun sebelumnya, periode Juni 2022 jenis Deposito mengalami kontraksi minus 6,3 persen yoy,” jelas Didik.
Dan untuk dukungan kebijakan LPS selama pandemi Covid-19, urai Didik, salah satunya relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan, dengan denda sebesar 0 persen, yang berlaku selama 3 periode, dari periode 2 tahun 2020 sampai dengan periode 2 tahun 2021. Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari sinergi kebijakan KSSK, LPS memperpanjang kebijakan relaksasi denda premi selama 2 periode (periode 1 tahun 2022 dan periode 2 tahun 2022). “Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya,” harap Didik.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
