Komisi XI Nilai Ekonomi Bali Semakin Pulih
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2021 sudah mulai menggeliat. Dan dari informasi yang ia dapatkan, pada kuartal I tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Bali sudah semakin pulih dan bertumbuh baik. Bahkan bulan Juli ini kedatangan wisatawan mancanegara sudah mencapai 60 persen dari peak season. Sementara kunjungan wisatawan Nusantara sudah hampir 100 persen. Menurut Eriko, hal ini menjadi luar biasa, mengingat Bali juga akan menjadi lokasi KTT G20 mendatang. Diketahui pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2022, sebesar 1,46 persen (year of year), lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya, sebesar 0,51 persen (yoy).
“Tahun 2020 ekonomi Bali minus yang cukup dalam, dan (pertumbuhan ekonomi) Indonesia terbawah, minusnya paling besar. Kami bergotong royong untuk mengembalikan ekonomi Bali kepada ekonomi yang sesungguhnya. Bahwa Bali itu pada dasarnya, jati dirinya memang dari masa lalu itu bergerak di bidang pertanian. Dan juga bergerak dalam seni, perupa, pelukis dan lain-lain,” kata Eriko usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Himbara, Jamkrindo, Askrindo, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Buleleng, di Nusa Dua, Bali, Senin (25/7/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu berharap, ke depannya Bali bukan hanya fokus pada sektor pariwisata, namun Bali harus tumbuh kepada jati dirinya, yakni bertransformasi untuk kembali ke sektor pertanian dan sektor seni yang berkualitas, baik itu lukisan, perupa, dan lain-lainnya. Menurut Eriko, hal ini yang Komisi XI DPR RI tanamkan kepada seluruh stakeholder di Bali, untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi yang akhir dari segalanya. Karena Eriko menilai pandemi ini juga memberikan nuansa positif untuk Bali bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak bergantung hanya kepada sektor pariwisata.
“Dan kami berharap pariwisata Bali ke depan ini akan jauh lebih berkualitas. Banyak juga nanti sektor pariwisata yang menyangkut medis, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur untuk nanti (mendukung) pertumbuhan (ekonomi), katakan wisatawan medis yang baik bagi Indonesia, khususnya di Bali. Kami semua, baik dari legislatif juga dari pemerintah daerah di Bali, maupun juga dari pemerintah pusat, berkeinginan membangkitkan Bali lebih baik ke depannya. Dan ini mentransformasi, menata Bali menjadi jati diri Bali yang sesungguhnya,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II itu.
Eriko menuturkan, pada dasarnya pertanian Bali dari dulu terkenal dengan sistem subaknya sehingga memberikan hasil pertanian yang luar biasa. “Saya sampaikan, ada kopi yang rasanya nangka, itu ada di Kintamani, luar biasa. Bayangkan kopi rasanya nangka. Keunikan ini kita pertahankan, sehingga kualitas yang ditampilkan Bali ini berubah. Bukan kita hanya bicara mass product saja, tapi bicara kekhususan juga, bahwa Bali ini punya nilai tersendiri di mata internasional dan juga lokal. Bagaimana kita merasakan bahwa kita mempunyai Bali yang kita banggakan. Ini yang mau kita kembalikan. Bali kepada jati diri yang sesungguhnya, Bali yang memang Bali yang sebenarnya,” pungkas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, ekonomi Bali sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak kuartal I tahun 2021. Momentum pemulihan Bali terlihat terus berlanjut, dan diperkirakan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022. Ekonomi Bali tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 3,1 hingga 3,6 persen. Hal ini seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat selama libur Lebaran dan libur sekolah, kegiatan MICE yang meningkat sejak awal 2022, penyelenggaraan acara-acara G20 hingga pembukaan wisata internasional.
Sementara Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan DPK di Bali, terlihat dari pertumbuhan DPK yang mengalami perlambatan sejak kuartal 2 tahun 2020 bahkan mengalami kontraksi sejak kuartal 3 tahun 2020 hingga kuartal 1 tahun 2021. Sejak kuartal 2 tahun 2021, masih kata Didik, hingga saat ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mendekati pertumbuhan pra-pandemi. Namun demikian, seiring dengan kembali pulih sektor pariwisata di Bali, di sepanjang 2022 tren pertumbuhan DPK di Bali berangsur membaik.
“Porsi DPK Perbankan di Provinsi Bali per Juni 2022 sekitar 1,45 persen terhadap DPK Perbankan atau mengalami penurunan tipis secara year of year dari Juni 2021 (porsi 1,46 persen). Membaiknya pertumbuhan DPK Bali per Juni 2022 lebih ditopang oleh pertumbuhan dana murah Giro dan Tabungan dengan porsi sekitar 69,3 persen dari total DPK atau setara Rp76,5 triliun di Juni 2022. Berbeda dengan periode tahun sebelumnya, periode Juni 2022 jenis Deposito mengalami kontraksi minus 6,3 persen yoy,” jelas Didik.
Dan untuk dukungan kebijakan LPS selama pandemi Covid-19, urai Didik, salah satunya relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan, dengan denda sebesar 0 persen, yang berlaku selama 3 periode, dari periode 2 tahun 2020 sampai dengan periode 2 tahun 2021. Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari sinergi kebijakan KSSK, LPS memperpanjang kebijakan relaksasi denda premi selama 2 periode (periode 1 tahun 2022 dan periode 2 tahun 2022). “Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya,” harap Didik.
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
