KKP Gandeng FAO Kembangkan Smart Fisheries Village di Sumsel
Palembang – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Food and Agriculture Organization (FAO) untuk mengembangkan Smart Fisheries Village (SFV) di Sumatera Selatan (Sumsel). Upaya tersebut dilakukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP dalam rangka pembangunan kampung perikanan sebagai salah satu program prioritas KKP.
Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke Sumsel, 1-3 Juli 2022, meninjau Desa Patra Tani, Kabupaten Muara Enim, sebagai lokasi pengembangan SFV. Upaya pengembangan SFV di lokasi tersebut dilakukan BRSDM melalui Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang di bawah supervisi Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) BRSDM.
Menurut Nyoman, SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satuan kerja yang berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program kampung perikanan budidaya dan Desa Inovasi/Desa Mitra.
“Konsep Smart Fisheries Village yaitu menciptakan ekosistem bisnis perikanan dalam satu kawasan secara terintegrasi dari usaha produksi hulu sampai dengan usaha pemasaran di hilirnya,” ujar Nyoman.
“Pengembangan SFV di Patra Tani untuk memperkuat kemandirian desa yang berbasis usaha perikanan serta sebagai wujud akselerasi program prioritas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal,” tambahnya.
Nyoman melanjutkan, dalam pengembangan SFV tersebut BRSDM berkolaborasi dengan FAO dalam program I-Fish, yang merupakan proyek kerja sama antara KKP dengan FAO yang berfokus pada tiga komoditas ikan air tawar yaitu sidat, arwana dan belida. Tujuan proyek adalah untuk memperkuat kerangka pengelolaan pemanfaatan keanekaragaman sumber daya perikanan perairan darat guna meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem perikanan darat bernilai tinggi dan keanekaragamannya di Indonesia.
Setidaknya terdapat empat komponen kegiatan utama yang menjadi perhatian yaitu pengarusutamaan keanekaragaman hayati melalui pengembangan sumberdaya dan pengelolaan kebijakan; konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan jenis-jenis ikan; monitoring dan kajian keanekaragaman hayati; serta monitoring dan evaluasi proyek, dan adaptasi pengelolaan.
Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengapresiasi dan menyatakan dukungannya terhadap upaya pengembangan SFV di Patra Tani. Hal tersebut disampaikan pada diskusi antara BRSDM dengan Tim I-Fish FAO dan Pemda yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Widada Sukrisna, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim Muhlif, dan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Wisata Rifkih Alvin mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim.
Pemda berharap, seperti nama asal lokasinya, Desa Patra Tani, Kecamatan Muara Belida, BRSDM mampu mengembangkan jenis ikan lokal dan khas Sumsel, yaitu ikan belida di lokasi tersebut. Tujuannya untuk melestarikan ikan lokal yang dilindungi sekaligus memiliki nilai ekonomis tinggi.
Sebelumnya pengembangan SFV, dalam dua tahun terakhir di Patra Tani BRSDM telah mengaplikasikan inovasi Special Area for Conservation and Fish Refugia (SPEECTRA) yang memiliki beberapa fungsi sebagai cadangan produksi ikan, cadangan karbon, mendukung ketahanan pangan, penyedia protein hewani ikan dalam program anti stunting, mencegah kebakaran, serta menjadi suaka perikanan buatan untuk ikan memijah, berlindung dan mencari makan.
SPEECTRA, dalam pengembangannya akan diproyeksikan sebagai wilayah perikanan terpadu berbasis eduwisata. Secara bertahap, SPEECTRA telah dibangun sejak tahun 2019 dengan luas 5 ha sebagai percontohan. Dalam proses pengembangannya, BRPPUPP bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis BRSDM lainnya yaitu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang dalam upaya penyediaan pakan alami dan kontribusi indukan ikan lokal.
Pada rangkaian Kunkernya, Kepala BRSDM melakukan penebaran ikan tembakang (Helostoma temminckii) sebanyak 5.000 ekor ke dalam kolom SPEECTRA, didampingi Kepala Pusriskan Yayan Hikmayani, Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Rudi Alek Wahyudin, Kepala BRPPUPP Zulkarnaen Fahmi, para Kepala Dinas, dan Tim iFish dari FAO. Harapannya, anakan yang ditebar dapat menjadi indukan baru dan dapat menghasilkan anakan yang melimpah dikemudian hari agar dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di sekitar Sungai Muara Belida.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono gencar mendorong pengembangan kampung perikanan sebagai salah satu program prioritas KKP. Menurutnya, pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah.
Bazar dan Donor Darah
Pada kunkernya ke Sumsel, Kepala BRSDM juga meninjau Bazar Produk Perikanan di BRPPUPP dengan menghadirkan 14 UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP Palembang. Adapun UMKM yang hadir mewakili empat daerah binaan yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan Bazar menjadi salah satu upaya dan strategi pemasaran bagi produk perikanan UMKM dan kampanye makan ikan.
Pada kesempatan tersebut juga diselenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh Kepala BRSDM, para pegawai BRPPUPP, masyarakat sekitar, juga peserta dan pengunjung Bazar. Bazar dan donor darah ini digelar dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional, Bulan Bakti Pancasila, dan Hari Donor Darah Internasional.
“Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia dan pegawai BRPPUPP serta peserta Bazar yang berasal dari kelompok masyarakat yang dibina oleh penyuluh Satminkal BRPPUPP Palembang yang turut meramaikan acara pada kesempatan ini. KKP mendorong setiap pegawainya untuk dapat terlibat dalam kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran termasuk promosi produk perikanan baik secara kelompok atau lembaga koperasi pegawainya, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan,” ujar Nyoman
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
