Galang Dukungan Pencalonan Indonesia Menjadi Anggota Dewan ITU Region E, Indonesia Bawa Tiga Agenda Utama
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menggalang dukungan pencalonan kembali sebagai negara anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) Region E (Asia dan Australasia). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia mengusulkan tiga fokus agenda jika terpilih menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 yang sejalan dengan misi ITU yaitu “to connect the unconnected”.
“Ada tiga fokus utama yakni Capacity Building, Women Empowerment, dan Connecting the Unconnected. Indonesia optimis mampu menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 untuk Region E Asia dan Australasia. Dalam periode kerja Dewan ITU tersebut, Indonesia juga akan fokus pada misi yang selaras dengan tujuan akhir ITU yaitu to connect the unconnected,” tandasnya dalam acara Jakarta Reception for ITU Candidacies, di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2022).
Menkominfo menjelaskan Pemerintah RI telah menyusun Roadmap Transformasi Digital Nasional 2021-2024. Peta jalan itu menjadi pedoman untuk perjalanan mewujudkan bangsa digital melalui empat pilar utama yang meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
“Dengan semangat yang sama, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan dunia melalui pengembangan infrastruktur digital, pembuatan aplikasi, dan layanan yang inklusif untuk semua orang,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, ketersediaan akses bagi semua orang akan memungkinkan setiap warga negara untuk berkembang. “Sekitar 2,9 miliar orang belum memiliki konektivitas hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, kita harus menyediakan akses digital,” jelasnya.
Di hadapan duta besar negara-negara anggota ITU untuk Indonesia yang hadir, Menkominfo menyatakan Indonesia akan melanjutkan semangat untuk memberdayakan perempuan. Menurutnya, Pemerintah RI mendorong pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, program, dan posisi kepemimpinan ITU.
“Kami percaya bahwa banyak hal yang bisa dicapai jika ITU mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan ITU. Untuk itu, kita perlu memberi perempuan lebih banyak akses, ruang, dan kesempatan untuk tumbuh dan terlibat dalam menjalankan pekerjaan negara-negara anggota ITU,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan komitmen Pemerintah RI untuk mengembangkan literasi digital, keterampilan serta bakat dan memastikan upaya pemberdayaan dapat diakses oleh semua orang. Kementerian Kominfo sudah menerapkannya melalui program Digital Talent Scholarship (DTS).
“Program Digital Talent Scholarship, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital bagi masyarakat,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Pemerintah RI meyakini setiap upaya untuk mendorong kemajuan bangsa harus dimulai dari masyarakat.
“Dalam konteks domestik, Indonesia menjunjung tinggi pentingnya aspek kemanusiaan dalam kebangkitan dunia digital. Tidak peduli seberapa maju dunia, tidak peduli seberapa besar perubahannya, orang-oranglah yang harus kita berdayakan terlebih dahulu. Itulah manusia, dengan rasa ingin tahu dan semangat mencari jawaban, menilai itulah satu-satunya cara mendorong dunia menuju kemajuan,” jelasnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong semakin banyaknya program dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang,” tandasnya.
Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Presidensi G20 tahun ini, Menteri Johnny menjelaskan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Sejalan dengan tema itu, untuk Digital Economy Working Group (DEWG), Indonesia mengedepankan pembahasan mengenai Digital Skills dan Digital Literacy sebagai salah satu isu.
“Ada tiga isu utama dalam DEWG yakni Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust,” tuturnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong untuk membuktikan lebih banyak program dan kegiatan melalui peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang pulau kecil, negara-negara berkembang yang wilayahnya terkurung daratan (tidak memiliki laut) dan negara-negara dengan ekonomi dalam peralihan (transisi),” tandasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Hary Budiarto.
Hadir pula Sekretaris Ditjen PPI, Wayan Toni Supriyanto; Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aju Widyasari; Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Denny Setiawan; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo, Ichwan Makmur Nasution; serta Kepala Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Noor Iza; Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Yohpy Ichsan Wardana; Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu, Penny Dewi Herasati; serta lebih dari 40 Duta Besar/Perwakilan Kedutaan Besar negara-negara anggota ITU di Jakarta.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
