Galang Dukungan Pencalonan Indonesia Menjadi Anggota Dewan ITU Region E, Indonesia Bawa Tiga Agenda Utama
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menggalang dukungan pencalonan kembali sebagai negara anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) Region E (Asia dan Australasia). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia mengusulkan tiga fokus agenda jika terpilih menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 yang sejalan dengan misi ITU yaitu “to connect the unconnected”.
“Ada tiga fokus utama yakni Capacity Building, Women Empowerment, dan Connecting the Unconnected. Indonesia optimis mampu menjadi anggota Dewan ITU periode 2023 – 2026 untuk Region E Asia dan Australasia. Dalam periode kerja Dewan ITU tersebut, Indonesia juga akan fokus pada misi yang selaras dengan tujuan akhir ITU yaitu to connect the unconnected,” tandasnya dalam acara Jakarta Reception for ITU Candidacies, di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2022).
Menkominfo menjelaskan Pemerintah RI telah menyusun Roadmap Transformasi Digital Nasional 2021-2024. Peta jalan itu menjadi pedoman untuk perjalanan mewujudkan bangsa digital melalui empat pilar utama yang meliputi infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
“Dengan semangat yang sama, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan dunia melalui pengembangan infrastruktur digital, pembuatan aplikasi, dan layanan yang inklusif untuk semua orang,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, ketersediaan akses bagi semua orang akan memungkinkan setiap warga negara untuk berkembang. “Sekitar 2,9 miliar orang belum memiliki konektivitas hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, kita harus menyediakan akses digital,” jelasnya.
Di hadapan duta besar negara-negara anggota ITU untuk Indonesia yang hadir, Menkominfo menyatakan Indonesia akan melanjutkan semangat untuk memberdayakan perempuan. Menurutnya, Pemerintah RI mendorong pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, program, dan posisi kepemimpinan ITU.
“Kami percaya bahwa banyak hal yang bisa dicapai jika ITU mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan ITU. Untuk itu, kita perlu memberi perempuan lebih banyak akses, ruang, dan kesempatan untuk tumbuh dan terlibat dalam menjalankan pekerjaan negara-negara anggota ITU,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan komitmen Pemerintah RI untuk mengembangkan literasi digital, keterampilan serta bakat dan memastikan upaya pemberdayaan dapat diakses oleh semua orang. Kementerian Kominfo sudah menerapkannya melalui program Digital Talent Scholarship (DTS).
“Program Digital Talent Scholarship, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital bagi masyarakat,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Pemerintah RI meyakini setiap upaya untuk mendorong kemajuan bangsa harus dimulai dari masyarakat.
“Dalam konteks domestik, Indonesia menjunjung tinggi pentingnya aspek kemanusiaan dalam kebangkitan dunia digital. Tidak peduli seberapa maju dunia, tidak peduli seberapa besar perubahannya, orang-oranglah yang harus kita berdayakan terlebih dahulu. Itulah manusia, dengan rasa ingin tahu dan semangat mencari jawaban, menilai itulah satu-satunya cara mendorong dunia menuju kemajuan,” jelasnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong semakin banyaknya program dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang,” tandasnya.
Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Presidensi G20 tahun ini, Menteri Johnny menjelaskan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Sejalan dengan tema itu, untuk Digital Economy Working Group (DEWG), Indonesia mengedepankan pembahasan mengenai Digital Skills dan Digital Literacy sebagai salah satu isu.
“Ada tiga isu utama dalam DEWG yakni Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust,” tuturnya.
Sebagai calon anggota Dewan ITU, Pemerintah RI menegaskan akan terus mendorong untuk membuktikan lebih banyak program dan kegiatan melalui peningkatan kapasitas untuk semua negara anggota ITU.
“Terutama mereka yang termasuk dalam kategori negara-negara berkembang, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang pulau kecil, negara-negara berkembang yang wilayahnya terkurung daratan (tidak memiliki laut) dan negara-negara dengan ekonomi dalam peralihan (transisi),” tandasnya.
Dalam acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Hary Budiarto.
Hadir pula Sekretaris Ditjen PPI, Wayan Toni Supriyanto; Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aju Widyasari; Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Denny Setiawan; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kominfo, Ichwan Makmur Nasution; serta Kepala Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Noor Iza; Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Yohpy Ichsan Wardana; Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemenlu, Penny Dewi Herasati; serta lebih dari 40 Duta Besar/Perwakilan Kedutaan Besar negara-negara anggota ITU di Jakarta.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
