Connect with us

Gandeng Himbara, PLN Permudah Masyarakat Miliki Kendaraan Listrik

Labuan Bajo – PT PLN (Persero) bersinergi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mendukung pengembangan green ecosystem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) nasional untuk mendukung program transisi energi. Kerja sama ini khususnya untuk pembiayaan kepemilikan kendaraan listrik serta pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Tanah Air.

Kolaborasi ini merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pelaksanaan transisi energi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik guna mempercepat tercapainya target _carbon neutral_ pada 2060. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direksi PLN bersama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BNI), PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (Mandiri) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) (BTN) saat perhelatan forum Energy Transition Working Grup (ETWG) 2 di Labuan Bajo, 24 Juni 2022.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan untuk bisa mencapai target _Net Zero Emission_ pada 2060 mendatang perlu kolaborasi semua pihak. Salah satu program yang perlu didukung yaitu membangun ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

“ESDM mendukung penuh kerja sama yang dilakukan oleh PLN dan Himbara untuk bisa meningkatkan akses masyarakat untuk menjangkau KBLBB ini. Ini upaya bersama kita untuk bisa meningkatkan energi bersih, menekan emisi karbon dan sekaligus menghemat devisa dan menekan angka impor minyak,” ujar Ego.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon salah satunya dengan masifnya kendaraan listrik. Namun, untuk bisa mencapai hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi bersama salah satunya dengan Himbara yang menjadi salah satu akses pembiayaan murah bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat penting bagi kita semua untuk bisa menciptakan lingkungan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Kami sangat mengapresiasi langkah aktif Himbara dalam memasifkan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.

Tak hanya kredit kepemilikan kendaraan listrik, PLN saat ini membuka juga peluang kerja sama pihak swasta untuk memasifkan SPKLU. Untuk itu, PLN menggandeng Himbara agar dapat memberikan kredit kepada swasta yang ingin bekerja sama dengan PLN dalam pembangunan SPKLU.

“Untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi pengisian kendaraan listrik di SPKLU, dalam kerja sama dengan Himbara ini nantinya metode _payment_ terintegrasi dengan bank yang tergabung dalam Himbara,” ujar Darmawan.

Untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik, PLN gencar membangun SPKLU di Tanah Air. Hingga Mei 2022, PLN membangun 129 unit SPKLU yang terdiri dari SPKLU _Fast Charging_ dan _Ultra Fast Charging_ yang tersebar di 98 titik.

“Targetnya, hingga akhir tahun nanti kami sudah menganggarkan akan menambah 40 unit SPKLU lagi untuk bisa memudahkan masyarakat dalam mengisi kendaraan listriknya,” tambah Darmawan.

Direktur Utama BNI, Royke Rumilaar mengatakan, BNI juga berkomitmen mendukung pengembangan _green ecosystem_ salah satunya adalah dengan turut mengembangkan KBLBB melalui bundling produk perbankan.

“Produk perbankan dimaksud adalah dengan memberikan skim khusus pembiayaan kepemilikan Kendaraan Bermotor Listrik, pembiayaan penyediaan SPKLU, serta menyediakan SPKLU di area BNI dan di beberapa lokasi lainnya,” ucap Royke.

Sementara, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Hal ini sudah ditunjukkan dengan Bank Mandiri sebagai BUMN non-PLN Group pertama yang menempatkan instalasi SPKLU di lingkungan kantor pusat perseroan.

“Keberadaan SPKLU ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perseroan dalam membentuk ekosistem EBT yang saling melengkapi, di mana Bank Mandiri juga telah memiliki beberapa kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional,” ujar Susana.

Selain SPKLU ini, lanjut Susana, Bank Mandiri juga konsisten mendukung pengembangan EBT di Indonesia tidak hanya melalui pemasangan SPKLU, namun juga telah bersinergi dengan PLN dan mitra Mandiri dalam memasarkan dan membiayai mobil listrik melalui anak perusahaan, Mandiri Tunas Finance.

“Dukungan lainnya juga terlihat melalui penyaluran pembiayaan untuk sejumlah proyek pengembangan seperti pembiayaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pemasaran produk-produk EBT seperti mobil listrik, solar panel hingga kompor induksi,” pungkas Susana.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya