Puan Maharani dan Harapan Baru Penguatan Kualitas Demokrasi
Munculnya nama Puan Maharani atau Mbak Puan dalam lanskap politik nasional sebagai salah satu calon potensial kepemimpinan Nasional pada Pilpres (Pilihan Presiden) 2024 mendatang, baik lewat berbagai survey maupun kehendak para kader partai yang menaunginya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membawa harapan baru menguatnya kualitas demokrasi di Indonesia dan menjadi bukti meningkatnya kualitas leadership politik kaum perempuan, sehingga kaum perempuan mampu secara langsung sebagai pengambil kebijakan jalannya keputusan politik.
Ada beberapa hal bahwa munculnya mbak Puan telah menjadi energi dan inspirasi tersendiri bagi penguatan kualitas Demokrasi;
Pertama, Mbak Puan sebagai kader partai dan politisi perempuan yang telah mengalami fase kaderisasi yang cukup panjang sudah dibuktikan lewat berbagai tugas dan tanggung jawabnya mempunyai kecakapan politik dan leadership yang baik, misalnya ketika dipercaya sebagai ketua Fraksi DPR RI periode 2012-2014, Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Ketua DPR RI 2019–sekarang.
Kedua, Sampai hari ini keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dari 30%, misalnya kalau kita ukur dari data jumlah kursi DPR RI dari 575 kursi yang ada, baru 118 kursi (21%) di isi perempuan, padahal salah satu prasyarat kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik apabila peran dan keterlibatan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan porsi yang sama.
Mbak Puan sebagai politisi walaupun berada dilingkungan yang secara gender dipenuhi laki-laki namun mampu memimpin lembaga DPR RI dengan konsolidasi politik yang baik,
mbak Puan mampu membuktikan bahwa atribut perempuan yang cenderung hanya mengenai kepatuhan, ketergantungan, pasif, tidak sesuai dengan kegiatan politik, terdiskriminasi atas nama politisasi agama dan moralitas, terpatahkan oleh skill leadership mbak Puan.
Ketiga, Mbak Puan telah menginspirasi dan menjadi magnet baru bagi banyak perempuan untuk terjun keranah publik sehingga kebijakan-kebijakan politik yang menyangkut kemaslahatan publik, khususnya perempuan dan anak mampu dipastikan terkawal dan tereksekusi dengan baik, misalnya disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, kemudian mendorong keterlibatan Perempuan dalam aksi kebencanaan dalam ajang pertemuan Internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, menjadi pemimpin penyelanggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, dsb.
Keempat, Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Mbak Puan tercatat sangat memperhatikan betul masalah kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu indikator untuk perbaikan kualitas demokrasi, sehingga waktu itu tingkat kemiskinan di 2015 yang sebelumnya diangka 11,2 persen, pada 2016 turun jadi 10,8 persen. Tingkat pengangguran di 2015 di angka 6,18 persen turun jadi 5,8 persen di tahun 2016, termasuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan hidup layak, juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2014 di angka 68,8 persen, meningkat menjadi 69,5 pada 2015.
Kelima, Mbak Puan selain mempunyai modal besar kekuatan politik diparlemen dan pengalaman dalam kancah politik nasional, juga mampu sebagai perekat melalui konsolidasi dan komunikasi politik yang diterima kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sampai sejauh ini Mbak Puan selalu memegang teguh prinsip kebangsaan bahwa Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun atas pondasi ideologis, filosofis dan konstitusional, sehingga kehadiran Mbak Puan ditengah tajamnya perbedaan cara pandang, pilihan dan sikap politik selama delapan tahun kebelakang akibat kontestasi politik elektoral yang memunculkan kebencian menjadi cair dan lebih dewasa dan matang dalam menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik.
Mbak Puan sebagaimana Alm Bapak Taufiq Kiemas telah menjadi aktor perekat adanya perbedaan-perbedaan yang tajam selama ini, Mbak Puan selalu menjaga komitmen idiologi dan filosofi kebangsaan Bung Karno, memegang teguh konstitusi seperti Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Intuisi politik Mbak Puan semakin peka dan matang setelah sekian puluh tahun ditempa dengan perpaduan nilai-nilai kebangsaan Bung Karno, gaya komunikasi politik Alm Bapak Taufik Kiemas, dan prinsip menjunjung tinggi konstitusi sebagaimana Ibu Megawati.
Sepak terjang politik Mbak Puan yang lebih mengutamakan substansi politik kebangsaan dari sekedar diksi-diksi kebencian ataupun politik pencitraan telah mendorong harapan baru bahwa kualitas demokrasi ke depan semakin menjadi lebih baik.
Muhamad Khabib
(Mantan Sekretaris Repdem Jawa Tengah)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
