Puan Maharani dan Harapan Baru Penguatan Kualitas Demokrasi
Munculnya nama Puan Maharani atau Mbak Puan dalam lanskap politik nasional sebagai salah satu calon potensial kepemimpinan Nasional pada Pilpres (Pilihan Presiden) 2024 mendatang, baik lewat berbagai survey maupun kehendak para kader partai yang menaunginya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membawa harapan baru menguatnya kualitas demokrasi di Indonesia dan menjadi bukti meningkatnya kualitas leadership politik kaum perempuan, sehingga kaum perempuan mampu secara langsung sebagai pengambil kebijakan jalannya keputusan politik.
Ada beberapa hal bahwa munculnya mbak Puan telah menjadi energi dan inspirasi tersendiri bagi penguatan kualitas Demokrasi;
Pertama, Mbak Puan sebagai kader partai dan politisi perempuan yang telah mengalami fase kaderisasi yang cukup panjang sudah dibuktikan lewat berbagai tugas dan tanggung jawabnya mempunyai kecakapan politik dan leadership yang baik, misalnya ketika dipercaya sebagai ketua Fraksi DPR RI periode 2012-2014, Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Ketua DPR RI 2019–sekarang.
Kedua, Sampai hari ini keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dari 30%, misalnya kalau kita ukur dari data jumlah kursi DPR RI dari 575 kursi yang ada, baru 118 kursi (21%) di isi perempuan, padahal salah satu prasyarat kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik apabila peran dan keterlibatan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan porsi yang sama.
Mbak Puan sebagai politisi walaupun berada dilingkungan yang secara gender dipenuhi laki-laki namun mampu memimpin lembaga DPR RI dengan konsolidasi politik yang baik,
mbak Puan mampu membuktikan bahwa atribut perempuan yang cenderung hanya mengenai kepatuhan, ketergantungan, pasif, tidak sesuai dengan kegiatan politik, terdiskriminasi atas nama politisasi agama dan moralitas, terpatahkan oleh skill leadership mbak Puan.
Ketiga, Mbak Puan telah menginspirasi dan menjadi magnet baru bagi banyak perempuan untuk terjun keranah publik sehingga kebijakan-kebijakan politik yang menyangkut kemaslahatan publik, khususnya perempuan dan anak mampu dipastikan terkawal dan tereksekusi dengan baik, misalnya disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, kemudian mendorong keterlibatan Perempuan dalam aksi kebencanaan dalam ajang pertemuan Internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, menjadi pemimpin penyelanggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, dsb.
Keempat, Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Mbak Puan tercatat sangat memperhatikan betul masalah kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu indikator untuk perbaikan kualitas demokrasi, sehingga waktu itu tingkat kemiskinan di 2015 yang sebelumnya diangka 11,2 persen, pada 2016 turun jadi 10,8 persen. Tingkat pengangguran di 2015 di angka 6,18 persen turun jadi 5,8 persen di tahun 2016, termasuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan hidup layak, juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2014 di angka 68,8 persen, meningkat menjadi 69,5 pada 2015.
Kelima, Mbak Puan selain mempunyai modal besar kekuatan politik diparlemen dan pengalaman dalam kancah politik nasional, juga mampu sebagai perekat melalui konsolidasi dan komunikasi politik yang diterima kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sampai sejauh ini Mbak Puan selalu memegang teguh prinsip kebangsaan bahwa Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun atas pondasi ideologis, filosofis dan konstitusional, sehingga kehadiran Mbak Puan ditengah tajamnya perbedaan cara pandang, pilihan dan sikap politik selama delapan tahun kebelakang akibat kontestasi politik elektoral yang memunculkan kebencian menjadi cair dan lebih dewasa dan matang dalam menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik.
Mbak Puan sebagaimana Alm Bapak Taufiq Kiemas telah menjadi aktor perekat adanya perbedaan-perbedaan yang tajam selama ini, Mbak Puan selalu menjaga komitmen idiologi dan filosofi kebangsaan Bung Karno, memegang teguh konstitusi seperti Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Intuisi politik Mbak Puan semakin peka dan matang setelah sekian puluh tahun ditempa dengan perpaduan nilai-nilai kebangsaan Bung Karno, gaya komunikasi politik Alm Bapak Taufik Kiemas, dan prinsip menjunjung tinggi konstitusi sebagaimana Ibu Megawati.
Sepak terjang politik Mbak Puan yang lebih mengutamakan substansi politik kebangsaan dari sekedar diksi-diksi kebencian ataupun politik pencitraan telah mendorong harapan baru bahwa kualitas demokrasi ke depan semakin menjadi lebih baik.
Muhamad Khabib
(Mantan Sekretaris Repdem Jawa Tengah)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
