Rapat Terbatas, Presiden Pastikan Kelayakan dan Keamanan Wisata di Bali
Bali – Presiden Joko Widodo malam ini mengumpulkan jajarannya di Kabinet Kerja untuk membahas soal peningkatan pariwisata Indonesia. Rapat terbatas yang digelar kali ini berbeda dari biasanya. Kepala Negara memilih Provinsi Bali sebagai tempat dilangsungkannya rapat tersebut.
Pesan yang hendak disampaikannya sangat jelas: kondisi Bali saat ini sudah layak dan aman untuk kembali dikunjungi sebagai lokasi wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sebelumnya, pariwisata di Bali sempat terganggu karena dampak erupsi dari Gunung Agung.
“Kita ingin menunjukkan kepada wisatawan dan dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8-10 kilometer dari puncak gunung. Tadi saya sudah diberi informasi oleh Pak Gubernur dan Menko Kemaritiman,” ujarnya saat memimpin rapat pada Jumat, 22 Desember 2017, di Wisma Pendidikan dan Pelatihan PU dan Perumahan Rakyat Werdapura, Sanur, Kota Denpasar.
Melihat fakta tersebut, sebenarnya sejumlah tempat wisata yang ada di Bali tetap aman untuk dikunjungi saat erupsi terjadi. Namun, perlu diakui bahwa banyaknya pemberitaan mengenai erupsi tersebut yang ditambah dengan adanya sejumlah travel advice terkait kondisi Bali menyebabkan adanya penurunan aktivitas pariwisata di sana.
“Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali ini kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi di Gunung Agung,” Presiden kembali menekankan.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Kepala Negara meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali saat ini dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan.
“Tentu saja langkah kontingensi kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi,” ia menambahkan.
Perkembangan Destinasi Wisata Baru
Presiden Joko Widodo melaksanakan Rapat Terbatas Kabinet di Bali (Biro Pers Setpres)
Dalam rapat tersebut, selain membahas soal pariwisata Bali, Kepala Negara beserta jajarannya juga membicarakan soal perkembangan destinasi wisata baru yang sudah satu setengah tahun terakhir mulai digarap. Presiden menekankan bahwa tata ruang dari tiap destinasi wisata baru tersebut harus sudah mulai didesain dan direncanakan.
“Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang menyangkut dari Bappenas, PU, Bekraf, yang berkaitan dengan tata ruang yang ada di 10 destinasi baru yang sudah kita tetapkan,” ucapnya.
Ia kemudian memberikan contoh mengenai apa yang dilihatnya pagi tadi saat berada di Raja Ampat, Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu. Menurutnya, sebagai sebuah destinasi baru, pengembangan Raja Ampat sudah semestinya digarap dengan serius.
“Misalnya, runway dan terminal di sana belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Kalau tidak segera kita tetapkan di mana kota dan tempat wisatanya, semua akan berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Penyiapan tata kota dan pemukiman sejak dini di destinasi wisata baru akan menjadi kunci bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Tak hanya tata kota dan tempat wisatanya yang akan menjadi tertata, tapi juga hutan konservasi dan sumber daya alam yang ada di sejumlah destinasi wisata baru tersebut juga akan terlindungi.
“Saya kira kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, pariwisata kita akan lebih terarah dan jelas,” ucapnya mengakhiri.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
