Pupuk Indonesia Fasilitasi Stakeholder Pertanian Wujudkan Kesejahteraan Petani
Purbalingga – Upaya mensejahterakan petani Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Bertempat di sekretariat Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Lumpang Mas Purbalingga, Desa Kajongan Kec. Bojongsari, Purbalingga dilaksanakan pertemuan stakeholder pertanian, diantaranya BUMN PT. Pupuk Indonesia (Holding), PT. Pupuk Indonesia Pangan (PI Pangan), Program Makmur Petrokimia Gresik (PKG) dan BUMP Purbalingga, Purworejo, Banyumas dan Cilacap.
Pertemuan ini ditujukan untuk media silaturahmi, komunikasi, dan sosialisasi sekaligus menyamakan persepsi dari masing-masing pihak guna mencari titik temu untuk Kerjasama yang bisa dibentuk.
Direktur pemasaran PT. Pupuk Indonesia, Gusrizal, menjelaskan bahwa PT. Pupuk Indonesia (holding) yang membawahi semua pabrik pupuk milik BUMN di seluruh Indonesia terus meningkatkan performanya dalam penyediaan pupuk, tata pendampingan dari sisi teknis, hingga keunggulan produk yang diniagakan dengan baik.
“Saat ini sedang dibuatkan sistem yang nantinya mampu mengcover pengadaan dan sistem distribusi pupuk, sumber dari mana saja, distribusi ke mana saja secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian keluhan pupuk sulit dicari, bisa diminimalisir,” kata Gusrizal dalam keterangan tertulisnya.
Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan Program “Makmur” dari PT. Petrokimia Gresik (PKG) sebagai salah satu peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Andri Pujihandoyo, Project Manager Program “Makmur” PKG menjelaskan bahwa Program “Makmur” merupakan bentuk pendampingan budidaya kepada petani dengan pendekatan ekosistem, melibatkan stakeholder pertanian lainnya dalam rangka memakmurkan petani. Disiapkan pula petugas argaman untuk mengawal dan mendampingi program tersebut.
Program ini juga menghubungkan Stakeholder pertanian mulai dari petani, leader integrator, lembaga keuangan, asuransi, teknologi pertanian, Pemda, gro input hingga offtaker (pembeli dan pengolah hasil panen). Melalui pelibatan stakeholder tersebut serta kerjasama melalui program “Makmur” diharapkan mampu mengatasi Kendal yang selama ini dihadapi oleh petani,” kata Andri.
Juga disampaikan tentang program Kios Makmur Pupuk Indonesia (KMPI) yang merupakan kios kemersil yang dibangun dan dioperasionalkan collective agen Makmur. KMPI menjadi Official store produk NS PI Grup dengan fungsi untuk jaminan keaslian produk dan prioritas penyediaan stok pupuk serta melakukan penebusan melalui jaringan distribusi yang telah ditentukan.
KMPI dalam penjualannya dilakukan melalui system terintegrasi guna memenuhi kebutuhan petani pada program Makmur.
Sefin Martadjaja, Direktur Keuangan PT. Pupuk Indonesia Pangan (PI Pangan), menjelaskan bahwa Kios Komersil dan Program “Makmur” outputnya juga akan mengoptimalkan PI Pangan terkait peningkatan produktifitas dan kualitas produk. Melalui Kerjasama yang bisa dibangun, ia berharap BUMP dapat mengoptimalkan volume produksi, bisa mewujudkan kepastian pasokan, sehingga menjadi sumber supplai gabah utk RMU PI Pangan.
PI Pangan juga bisa kerjasama menampung hasil produksi BUMP. Ia berharap PT. Pupuk Indonesia bisa menjadi dirigen dalam orkestra stakeholder pangan.
“Memang harus didesain pilihan-pilihan realistik untuk jangka pendek, menengah, panjang dalam membangun skema yang bisa mensejahterakan petani,” ujar Sefin.
Masukan dari BUMP pertama disampaikan oleh Sukardi selaku Dirut dari BUMP Wijaya Kusuma Pangan Mandiri (Cilacap). Ia menyampaikan bahwa jaringan atas dengan jaringan bawah belum nyambung sehingga beberapa hal terkait kejelasan informasi masih menjadi kendala.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan jenis pupuk bisa berbeda sesuai karakteristik wilayah. Antara Cilacap bagian timur dan barat berbeda karena tingkat kesuburan dan karakteristik tanah beserta kandungannya juga beda.
Ia mencontohkan bahwa wilayah timur lebih membutuhkan Phonska plus sedangkan wilayah barat lebih memerlukan urea.
Sukardi juga menyampaikan temuan dilapangan bahwa ketersediaan pupuk masih fluktiatif serta banyaknya pupuk palsu ataupun dengan nama mirip dengan kandungan yang tidak sesuai. Hal ini membutuhkan sosialisasi dan edukasi, sebab kalau petani tertipu kerugian gagal panen akan luar biasa.
“Adanya kerjasama dengan BUMN pupuk serta bertemunya jaringan yang ada diharapkan mampu menjadi jembatan informasi, dan kalau bisa bermitra akan ada kejelasan dan jaminan kualitas pupuk, serta edukasi yang nantinya bisa berpihak dan mampu membangun kecerdasan petani dan ujungnya bisa mensejahterakan petani.” harap Sukardi.
Sedangkan Susi Wawas Riyanti, dari BUMP Bawor Tani Sejahtera (Banyumas) mengkritisi masalah ketersediaan dan distribusi pupuk. Ia berharap ada pemotongan jalur distribusi sehingga walau bukan subsidi asal ada kepastian pasokan dan penebusan tidak jauh dari lokasi petani.
Susi juga berharap ada program untuk test tanah dan program demplot segera direalisasikan serta program kios pupuk ini juga bisa digandengkan dengan konsinyasi dan penyediaan kelengkapan diluar pupuk sebagai produk utama. ketersediaan pupuk di Banyumas.
“BUMP juga punya program unggulan, maka dengan ketersediaan pupuk yang berkualitas akan sangat mendukung produk unggulan tersebut,” pungkas Susi.
Mika Prastama dari BUMP Tani Purworejo Makmur (Purworejo) menekankan pentingnya meyakinkan petani melalui lahan uji coba. Pernah demplot diterapkan, tapi ada gangguan yakni terserang wereng.
“Padahal keberhasilan dalam demplot menjadi penting, bagian dari edukasi sekaligus meyakinkan yang lainnya bahwa pupuk yang dipergunakan adalah tepat dengan perhitungan kimia dan biologi serta memperhatikan karakteristik tanah. Juga kebutuhan pupuk subsidi tidak mencukupi, tetapi pupuk non subsidi juga susah didapat, harapannya pertemuan ini bisa mendapatkan solusi, yakni akses terhadap pupuk bisa lebih lancar,” tutur Mika.
Joko Nurtaqwa (Dirut) didampingi Pak Budi (Komisaris) BUMP Lumbung Mas Purbalingga dari Kab. Purbalingga menyambut baik pertemuan ini karena bisa mendorong BUMP menjadi unit bisnis dengan menangkap peluang kerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia.
Tapi ia mengungkapkan beberapa permasalahan di lapangan terkait tata niaga pupuk subsidi, regulasi, instrument pajak, dsb. Untuk itu perlu direncanakan dengan matang sehingga kendala bisa teratasi dan tujuan program bisa tercapai. BUMP Purbalingga sangat mendukung program BUMN ini dan siap untuk bersinergi dalam mewujudkannya.
Warsito Elwein, aktivis yang cukup intens mendampingi petani dan BUMP di Jawa tengah menekankan bahwa selama ini yang muncul adalah petani mendapat bantuan tetapi kenapa tidak sejahtera. Untuk itu perlu ada langkah konkrit, tidak perlu buru buru tetapi memperkuat pijakan dengan pendekatan korporasi tetapi tetap berbasis pada kepemilikan petani di Badan Usaha Milik Petani yang perhari ini sdh ada 12 BUMP tersebar di Jateng.
“Kita dalam bekerja pasti ada problem, ndak perlu takut kerja. Dengan itu, kita perbaiki, kita bantu petani, jangan kita dibantu petani. Jadi tujuan dan harapan mensejahterakan petani itu benar-benar bisa terwujud,” tandas Warsito.
Pamungkas, Ammarsyah selaku Komisaris PT. Petrokimia Gresik menandaskan bahwa upaya mempertemukan stakeholder pertanian ini untuk mewujudkan ekosistem pertanian menuju kemakmuran. Program Makmur diharapkan menjadi Agrosolution yang bisa membawa kebaikan semua pihak dan mensejahterakan petani sebagai tujuan utamanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
