Pupuk Indonesia Fasilitasi Stakeholder Pertanian Wujudkan Kesejahteraan Petani
Purbalingga – Upaya mensejahterakan petani Indonesia terus dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Bertempat di sekretariat Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Lumpang Mas Purbalingga, Desa Kajongan Kec. Bojongsari, Purbalingga dilaksanakan pertemuan stakeholder pertanian, diantaranya BUMN PT. Pupuk Indonesia (Holding), PT. Pupuk Indonesia Pangan (PI Pangan), Program Makmur Petrokimia Gresik (PKG) dan BUMP Purbalingga, Purworejo, Banyumas dan Cilacap.
Pertemuan ini ditujukan untuk media silaturahmi, komunikasi, dan sosialisasi sekaligus menyamakan persepsi dari masing-masing pihak guna mencari titik temu untuk Kerjasama yang bisa dibentuk.
Direktur pemasaran PT. Pupuk Indonesia, Gusrizal, menjelaskan bahwa PT. Pupuk Indonesia (holding) yang membawahi semua pabrik pupuk milik BUMN di seluruh Indonesia terus meningkatkan performanya dalam penyediaan pupuk, tata pendampingan dari sisi teknis, hingga keunggulan produk yang diniagakan dengan baik.
“Saat ini sedang dibuatkan sistem yang nantinya mampu mengcover pengadaan dan sistem distribusi pupuk, sumber dari mana saja, distribusi ke mana saja secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian keluhan pupuk sulit dicari, bisa diminimalisir,” kata Gusrizal dalam keterangan tertulisnya.
Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan Program “Makmur” dari PT. Petrokimia Gresik (PKG) sebagai salah satu peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Andri Pujihandoyo, Project Manager Program “Makmur” PKG menjelaskan bahwa Program “Makmur” merupakan bentuk pendampingan budidaya kepada petani dengan pendekatan ekosistem, melibatkan stakeholder pertanian lainnya dalam rangka memakmurkan petani. Disiapkan pula petugas argaman untuk mengawal dan mendampingi program tersebut.
Program ini juga menghubungkan Stakeholder pertanian mulai dari petani, leader integrator, lembaga keuangan, asuransi, teknologi pertanian, Pemda, gro input hingga offtaker (pembeli dan pengolah hasil panen). Melalui pelibatan stakeholder tersebut serta kerjasama melalui program “Makmur” diharapkan mampu mengatasi Kendal yang selama ini dihadapi oleh petani,” kata Andri.
Juga disampaikan tentang program Kios Makmur Pupuk Indonesia (KMPI) yang merupakan kios kemersil yang dibangun dan dioperasionalkan collective agen Makmur. KMPI menjadi Official store produk NS PI Grup dengan fungsi untuk jaminan keaslian produk dan prioritas penyediaan stok pupuk serta melakukan penebusan melalui jaringan distribusi yang telah ditentukan.
KMPI dalam penjualannya dilakukan melalui system terintegrasi guna memenuhi kebutuhan petani pada program Makmur.
Sefin Martadjaja, Direktur Keuangan PT. Pupuk Indonesia Pangan (PI Pangan), menjelaskan bahwa Kios Komersil dan Program “Makmur” outputnya juga akan mengoptimalkan PI Pangan terkait peningkatan produktifitas dan kualitas produk. Melalui Kerjasama yang bisa dibangun, ia berharap BUMP dapat mengoptimalkan volume produksi, bisa mewujudkan kepastian pasokan, sehingga menjadi sumber supplai gabah utk RMU PI Pangan.
PI Pangan juga bisa kerjasama menampung hasil produksi BUMP. Ia berharap PT. Pupuk Indonesia bisa menjadi dirigen dalam orkestra stakeholder pangan.
“Memang harus didesain pilihan-pilihan realistik untuk jangka pendek, menengah, panjang dalam membangun skema yang bisa mensejahterakan petani,” ujar Sefin.
Masukan dari BUMP pertama disampaikan oleh Sukardi selaku Dirut dari BUMP Wijaya Kusuma Pangan Mandiri (Cilacap). Ia menyampaikan bahwa jaringan atas dengan jaringan bawah belum nyambung sehingga beberapa hal terkait kejelasan informasi masih menjadi kendala.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan jenis pupuk bisa berbeda sesuai karakteristik wilayah. Antara Cilacap bagian timur dan barat berbeda karena tingkat kesuburan dan karakteristik tanah beserta kandungannya juga beda.
Ia mencontohkan bahwa wilayah timur lebih membutuhkan Phonska plus sedangkan wilayah barat lebih memerlukan urea.
Sukardi juga menyampaikan temuan dilapangan bahwa ketersediaan pupuk masih fluktiatif serta banyaknya pupuk palsu ataupun dengan nama mirip dengan kandungan yang tidak sesuai. Hal ini membutuhkan sosialisasi dan edukasi, sebab kalau petani tertipu kerugian gagal panen akan luar biasa.
“Adanya kerjasama dengan BUMN pupuk serta bertemunya jaringan yang ada diharapkan mampu menjadi jembatan informasi, dan kalau bisa bermitra akan ada kejelasan dan jaminan kualitas pupuk, serta edukasi yang nantinya bisa berpihak dan mampu membangun kecerdasan petani dan ujungnya bisa mensejahterakan petani.” harap Sukardi.
Sedangkan Susi Wawas Riyanti, dari BUMP Bawor Tani Sejahtera (Banyumas) mengkritisi masalah ketersediaan dan distribusi pupuk. Ia berharap ada pemotongan jalur distribusi sehingga walau bukan subsidi asal ada kepastian pasokan dan penebusan tidak jauh dari lokasi petani.
Susi juga berharap ada program untuk test tanah dan program demplot segera direalisasikan serta program kios pupuk ini juga bisa digandengkan dengan konsinyasi dan penyediaan kelengkapan diluar pupuk sebagai produk utama. ketersediaan pupuk di Banyumas.
“BUMP juga punya program unggulan, maka dengan ketersediaan pupuk yang berkualitas akan sangat mendukung produk unggulan tersebut,” pungkas Susi.
Mika Prastama dari BUMP Tani Purworejo Makmur (Purworejo) menekankan pentingnya meyakinkan petani melalui lahan uji coba. Pernah demplot diterapkan, tapi ada gangguan yakni terserang wereng.
“Padahal keberhasilan dalam demplot menjadi penting, bagian dari edukasi sekaligus meyakinkan yang lainnya bahwa pupuk yang dipergunakan adalah tepat dengan perhitungan kimia dan biologi serta memperhatikan karakteristik tanah. Juga kebutuhan pupuk subsidi tidak mencukupi, tetapi pupuk non subsidi juga susah didapat, harapannya pertemuan ini bisa mendapatkan solusi, yakni akses terhadap pupuk bisa lebih lancar,” tutur Mika.
Joko Nurtaqwa (Dirut) didampingi Pak Budi (Komisaris) BUMP Lumbung Mas Purbalingga dari Kab. Purbalingga menyambut baik pertemuan ini karena bisa mendorong BUMP menjadi unit bisnis dengan menangkap peluang kerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia.
Tapi ia mengungkapkan beberapa permasalahan di lapangan terkait tata niaga pupuk subsidi, regulasi, instrument pajak, dsb. Untuk itu perlu direncanakan dengan matang sehingga kendala bisa teratasi dan tujuan program bisa tercapai. BUMP Purbalingga sangat mendukung program BUMN ini dan siap untuk bersinergi dalam mewujudkannya.
Warsito Elwein, aktivis yang cukup intens mendampingi petani dan BUMP di Jawa tengah menekankan bahwa selama ini yang muncul adalah petani mendapat bantuan tetapi kenapa tidak sejahtera. Untuk itu perlu ada langkah konkrit, tidak perlu buru buru tetapi memperkuat pijakan dengan pendekatan korporasi tetapi tetap berbasis pada kepemilikan petani di Badan Usaha Milik Petani yang perhari ini sdh ada 12 BUMP tersebar di Jateng.
“Kita dalam bekerja pasti ada problem, ndak perlu takut kerja. Dengan itu, kita perbaiki, kita bantu petani, jangan kita dibantu petani. Jadi tujuan dan harapan mensejahterakan petani itu benar-benar bisa terwujud,” tandas Warsito.
Pamungkas, Ammarsyah selaku Komisaris PT. Petrokimia Gresik menandaskan bahwa upaya mempertemukan stakeholder pertanian ini untuk mewujudkan ekosistem pertanian menuju kemakmuran. Program Makmur diharapkan menjadi Agrosolution yang bisa membawa kebaikan semua pihak dan mensejahterakan petani sebagai tujuan utamanya.
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
