Syawalan Aktivis: Persahabatan di Atas Politik
Yogyakarta – Suasana tidak biasa berlangsung di Tembi Rumah Budaya, Jl. Parangtritis Km. 8,5 tembi, timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogjakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Ratusan aktivis tidak saja dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun juga dari penjuru tanah air tumpah ruah memenuhi joglo dan halaman Rumah Budaya tersebut.
Hari itu berlangsung acara bertajuk “Syawalan Aktivis: Persahabatan di Atas Politik” bertepatan dengan penyelenggaraan Sastra Bulan Purnama Edisi 128.
Beberapa nama aktivis yang sudah tidak asing di dunia katifis Nampak hadir, diantaranya Damairia Pakpahan, Abidin Fikri, Rinjani, Eko Sulistiyo, Imam Azis, Ammarsyah, Yayak Yatmaka, Yeni Rosa Damayanti, Bambang Judhopramono, Ermawan Wibisono, Odik, Karyono, Tri Agus Santoso, Wahyu Susilo, Utoyo, Maulana “Acong”,0 Radian Jadid, Reza Dharmayanda, A’Syam Chandra Manthiek, Tri Chandra Aprianto, Hasto Atmojo, Budi Santoso, Ari Jito, Sariroh, Lusi Margiani, Aji Kusumo, John Tobing, Untoro, Hersubeno Arif, Hamid, dan masih banyak lagi aktivis yang hadir memenuhi Rumah Budaya tersebut.
Acara diisi dengan parade pembacaan puisi, menyanyikan lagu dan testimoni mengenang masa perjuangan semasa aktivitas di era 70, 80, 90 an hingga era sekarang. Wahyu Susilo yang merupkan adik dari Wiji Tukul membawakan puisi legendaris berjudul “Sepeda untuk Adik” yang memberikan inspirasi dan semangat untuk perubahan kearah yang lebih baik dengan bijak bestari. Juga dibacakan puisi berjudul “Peringatan” yang mengekspresikan bentuk perlawanan seorang Widji Tukul yang di kemudian hari melahirkan jargon sang sangat terkenal yakni “maka hanya satu kata : Lawan!”.
Sedangkan A’Syam Chandra Manthiek membacakan puisi yang diambil dari karyanya pada Antologi Puisi Mantra “Blas Blus Blas” yang berisi banyak kritikan atas maraknya korupsi dan penyelewengan serta turunnya nilai moral dan etika. Ia pun melakukan hal yang tidak biasa sebagai ekspresi dan kritik atas kondisi yang ada dewasa ini, yakni yang baca puisi yang nyawer. Ia sebarkan lembaran limapuluh ribuan yang diambilkan dari dompetnya.
Yayak Yatmaka, seniman, aktivis dan pendamping anak-anak, tampil bernyanyi senyambi mengisahkan pergelutannya yang tak penah berakhir mendampingi masyarakat bawah mulai dari kedung ombo (jaman orba) hingga sekarang pada kasus Wadas. Ia merasa sangat senang masih berkesempatan bertemu dan dapt beersinergi dengan teman-teman aktivis dari berbagai penjuru yang ada.
Damairia Pakpahan selaku wakil dari penyelenggara acara juga mengingatkan bahwa banyak pula kawan-kawan aktivis yang telah mendahului dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih dari 200 aktivis yan0g telah meninggal dunia, untuk itu ia meminta waktu sejenak untuk memanjatkan doa bagi mereka semua.
Pamungkas acara adalah tausiyah syawal yang disampaikan oleh KH. M. Imam Aziz, Staf Khusus Wapres yang dulunya dikenal sebagai Aktivis Pers, Pendiri dan Direktur L-Kis, SAREKAT dsb.
Imam mengisahkan karakteristik yang berbeda ditiap generasi pergerakan mahasiswwa. Era 70an diwarnai dengan model pendampingan program.
Era 80an diwarnai dengan pembelaan hukum, yang kemudian juga melahirkan banyak lebaga bantuan hukum dengan tokoh-tokoh semisal Adnan Buyung Nasution dkk. Juga kampanye dan perjuangan memperjuangkan dan mengedepankan kebhinnekaan Indonesia.
Era 90an dengan warna gerakan yang berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan, perempuan, dan anak-anak. Kelompok kajian di masjid kampus juga marak yang kemudian berkembangan dari yang menerima maupun menolak konstitusi.
Semua berkembang dan berdinamika sesuai jaman dan menghadapi tantangannya dan tercatatkan dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa.
Imam melanjutkan, memang para aktivis yang mendinamisir pergerakan pada eranya ada yang kemudian masuk maupun di luar sistem politik. Realitasnya dengan kondisi tesebut menjadi agak sudah mencari motor gerakan gerakan rakyat, karena banyak yang di politik, walaupun memang gerakan sosial pada akhirnya bermuara pada politik.
Iman menekankan bahwa yang paling penting, tiga embrio gerakan sosial yakni Gerakan pengembangan masyarakat, Gerakan hukum struktural dan Gerakan etik, (kebhinnekaan, pluralisme, non politik) telah melahirkan banyak aktivis yang luar biasa.
“Kedepan harus ada tema baru yang diusung dalam gerakan sosial sehingga mampu melahirkan aktivis baru yang lebih tangguh, kata Imam.
“Ada pernyataan bahwa reformasi hampir seperempat abad, tapi perubahan di negeri ini hampir-hampir tidak ada perubahan dibandingkan dengan masa orde baru. Ini kritik yang paling pedas,” sambungnya.
Imam menuturkan, perubahan itu tidak dicapai pasca reformasi, meskipun tidak menafikkan beberapa capaian seperti pengembalian hukum dan konstitusi yang secara teks bagus sekali mulai UUD sampai peraturan lainnya, tapi kita melihat banyak tradisi politik yang tidak banyak berubah.
“Bagaimana nantinya konsolidasi demokrasi ke depan? Saya tidak yakin parpol melakukan pendalaman, bahkan kecenderungannya akan mengarah ke pengembangan politik. Betapa, meskipun sudah ada reformasi, masalah struktural politik yang kita anggap selesai ternyata masih banyak yang perlu dibenahi,” papar Imam.
Juga bagaimana mafia-mafia yang menguasai hajat hidup orang banyak, masih banyak menguasai terutama ekonomi, dan belum teratasi dengan baik.
Masalah pertanian, oligarki ekonomi dsb, ini agenda besar yang harus menjadi agenda utama dari kelompok gerakan sosial dalam aliran apapaun.
Untuk itu pengembangan hukum, dan etika (penting) dalam masyarakat ini harus terus hidup, dan tidak pernah boleh ada orang yang merasa selesai sebagai aktivis, apakah itu di parpol, kelompok sosial non-politik, kelompok keagamaan, dan sebagainya.
Kita juga harus mewaspadai perkembangan negara kita, jangan sampai tidak ada kemajuan apapaun. Kita harus memastikan politik beradab dan untuk kemajuan bangsa. Yang sekarang banyak hilang adalah gagasan kemajuan.
Seperti apa Indonesia yang dibayangkan? “Demokratis, menghargai pluralisme, sistem jaminan sosial. Semua pernah dibayangkan oleh aktivis, hanya kemudian dalam kenyataannya, menjadi sulit dilaksanakan dan direalisasikan.
“Ini momentum, yang tua datang, yang tengah dan yang muda datang. Simbolik antar generasi datang, tidak pernah putus. Apapaun alirannya,keyakinannya, mimpinya sama. Semoga pertemuan ini tidak berhenti disini saja, semoga ada pertemuan lain yg bisa menjadi tuan rumah untuk kelanjutannya,” pungkas Imam.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
