Ini adalah Toa: Yang Suarakan Hati Nurani, Suarakan Pertemanan, Yang Bicara Kebebasan
UNTUK JUANITO “TOA” CARLOS DJAMAL
Ini adalah toa
Yang suarakan hati nurani
Ini adalah toa
Yang suarakan pertemanan
Ini adalah toa
Yang bicara kebebasan
Kesedihan yang kita rasakan masing-masing
adalah kekuatan untuk terus melangkah
bila kita suarakan bersama toa
Ini adalah toaku toamu toakita
Ini adalah toa
Karena suaranya keras
Ini adalah toa
Karena kerjanya wataknya sama keras dengan suaranya
Ini adalah toa
Yang umumkan masa lalu adalah penting
Membentuk diri jadi sekarang
Ini adalah toa
Itulah cukilan puisi dari Pitono Adhi, salah satu sahabat almarhum Juanito Carlos Djamal atau akrab disapa Toa, yang telah meninggalkan kita pada 11 Februari 2019 silam. Puisi yang menggambarkan sekilas pribadi dan sikap almarhum dalam kesehariannya bersama keluarga, sahabat, maupun lingkungan pertemanan selama ini.
Hari ini, tepat 55 tahun lalu Juanito Carlos Djamal atau lebih dikenal dengan panggilan “Nito” di kalangan keluarga dan teman sekolahnya atau “Toa” sebutan teman kampusnya di Institut Teknologi Bandung (ITB), lahir pada 14 Mei 1967—tahun-tahun penuh gejolak.
Almarhum Toa masuk ITB jurusan Arsitek pada 1985, mewarisi situasi carut marut peninggalan generasi 70-an. Dewan Mahasiswa (DM) sudah tidak ada, yang tersisa adalah organisasi bentukan yang meski terus melakukan perlawanan tapi sifatnya sporadis.
Organisasi yang dibolehkan tidak lagi dapat membawa agenda politik, melawan berarti drop out dari kuliah. Mahasiswa tidak saja dijauhkan dari politik, tetapi juga tersekat dengan problem masyarakatnya, menjadi menara gading yang terasing dari kehidupan keseharian.
Almarhum Toa adalah segelintir manusia yang biasa keluar dari pakem yang ditanam Rezim Orde Baru. Perlu diingat melawan pakem menjadi aktivis pembela masyarakat adalah kemewahan pada masa itu. Bukan saja lingkungan tidak mendukung, melainkan resikonya juga berat. Menjadi aktivis pada masa itu resikonya sangat berat, ibaratnya sebelah kaki dipenjara, sebelah lagi di kuburan. Bukan saja harus punya keberanian dan ketabahan lahir batin, melainkan juga harus cerdik dalam bergerak.
Almarhum Toa tidak saja aktif di lembaga peninggalan Dewan Mahasiswa (Dema) yang terus-menerus mempertahankan roh perlawanan terhadap rezim penindas, seperti Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) dan Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM), tetapi juga Himpunan dan Unit Aktivitas Kemahasiswaan. Toa pun pernah menjadi Ketua Unit Basket, aktif di Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK) yakni program orientasi mahasiswa baru selama setahun penuh.
Dan pada situasi krisis pada 1989, ketika sejumlah aktivis kampus ditangkapi dan dipenjara buntut dari protes kasus Talangsari Lampung pada saat penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 1989, yang kemudian lebih dikenal sebagai “Peristiwa 5 Agustus”, almarhum Toa mengambil alih kepemimpinan KPM dan melakukan gerakan perlawanan bawah tanah bersama dengan Suluh Tripambudi, mahasiswa Elektro angkatan 86 yang ditunjuk memimpin KOMPPAK (Komite Mahasiswa Penanggulangan dan Pemulihan Aktivitas Kampus), organisasi kemahasiswaan bentukan FKHJ (Forum Komunikasi Himpunan Jurusan).
Sekali lagi, almarhum Toa adalah salah satu dari sedikit orang pada masa itu yang berani menunjukkan sikap perlawanan. Rumah tempat tinggalnya di Bukit Dago Utara juga merupakan salah satu basis perlawanan dan sering menjadi tempat berkumpul para aktivis. Tidak saja aktivis Bandung, tapi dari Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya Malang, Makasar, Salatiga, dan daerah lainnya.
Ketika terjadi penyerbuan tentara ke IAIN Sunan Gunung Djati di Jatinangor Bandung, almarhum Toa juga ambil bagian dalam mengkonsolidasikan kasus ini menjadi Solidaritas Mahasiswa se-Bandung yang kemudian melahirkan organisasi tingkat kota, yakni Badan Koordinasi Mahasiwa Bandung yang lebih sering disebut “BAKOR”. Almarhum Toa selalu berada dalam pusaran gerakan perlawanan ini. Di mana ada ketidakadilan, di sanalah ia hadir.
Usai tamat di ITB, almarhum Toa menempuh karier profesionalnya. Namun, ketika terjadi puncak perlawanan terhadap Rezim Orde Baru pada 1998, sekali lagi darah perlawanan terhadap ketidakadilan memaksa almarhum Toa turun ke gelanggang.
Dari markas di Jalan Danau Mahalona, almarhum Toa adalah salah seorang yang aktif mendukung gerakan perlawanan mahasiswa 98. Setelah Reformasi 98, almarhum Toa kembali pada kehidupan profesionalnya.
Panggilan nurani almarhum Toa kembali tergerak ketika ancaman Orde Baru muncul lagi. Saat itu, pada 2014, menantu Soeharto, Prabowo Subianto, menjadi calon presiden.
Almarhum Toa bersama teman-temannya melawan dengan mendeklarasikan Komunitas Alumni ITB untuk Jokowi. Mereka berkeyakinan bahwa kembalinya anasir Orde Baru ini akan membawa Indonesia setback, kembali ke masa pemerintahan otoriter.
Deklarasi dukungan kepada Jokowi (Joko Widodo) untuk memimpin Indonesia ini diikuti deklarasi dari kampus-kampus lainnya, seperti UGM, UI, ITS, IPB, Trisakti, UKI, Moestopo, STIEB, UNWIM, Universitas Sam Ratulangi, dan kampus lain di Indonesia. Kampus-kampus tersebut kemudian bersepakat membentuk Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Almarhum Toa adalah salah satu organisatornya. Almarhum Toa berkeyakinan bahwa inilah saatnya ORANG BAIK MEMIMPIN INDONESIA.
Setelah Jokowi memenangkan Pemillu 2014, almarhum Toa dan beberapa teman dari organ relawan pendukung Jokowi membentuk Komite Pembela Nawacita (KPN). KPN dibentuk oleh beberapa unsur relawan, di antaranya almarhum Toa, almarhum Viktor Sirait, Roy Maningkas, Hilmar Farid, almarhum Dedy Mawardi, Oesmar Tanjung, Hendrik Sirait, Pitono Adhi Aloysius, Ammarsjah, Panel Barus, Ochip, Joko, Jones, Irwan Firdaus, Misno, Adrian, Robik, Juneidi, Wignyo, Nazar, dan beberapa kawan lainnya.
Diktumnya adalah banyaknya penumpang gelap yang mencoba membelokan agenda Nawacita Presiden Jokowi. Komite ini kemudian berubah nama menjadi Komite Pengggerak Nawacita (KPN) yang mencoba menerjemahkan gagasan Presiden Jokowi pada dua tema, yakni “Keadilan Ekonomi” dan “Membangun dari Pinggiran”.
KPN menerjemahkannya dengan menyosialisasikan program pemerintah melalui “Kabar Nawacita” yang dipimpin Panel Barus dan membangun jembatan infrastruktur desa yang akrab disebut “Jembatan Nawacita”. Almarhum Toa, almarhum Viktor, Misno, dan Nandang menjadi tulang punggung pembangunan jembatan ini.
Alamrhum Toa begitu menghayati dan menunjukkan passion-nya sedemikian rupa sehingga sering program ini diplesetkan menjadi “Jembatan Toacita”. Almarhum Toa merencanakan pembangunan 10 jembatan. Jembatan pertama di Desa Cibatu Kec Cikembar, Sukabumi, sudah terwujud dengan pembiayaan dari kalangan sendiri. Beberapa komisaris yang berasal dari relawan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk mewujudkan jembatan ini. Jembatan kedua dan ketiga tertunda, almarhum Toa memfokuskan pada pembangunan Jembatan Nawacita #4, yang pembiayaannya mendapat bantuan dari program CSR Pertamina.
Totalitas almarhum Toa dalam menyelesaikan Jembatan Nawacita #4 ini terlihat jelas, nyaris tidak memedulikan kondisi kesehatannya. Di tengah kesibukannya yang lain, baik sebagai komisaris di PT Rolas Nusantara Medika, yang merupakan penghargaan Presiden Jokowi atas dedikasi almarhum Toa, sebagai ayah yang selalu hadir bagi kedua putrinya, yakni Nayla dan Rayna.
Almarhum Toa juga sangat aktif melakukan kegiatan konsolidasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi dan SMA kepada Presiden Jokowi untuk sekali lagi memimpin bumi pertiwi yang kita cintai ini. Almarhum Toa tidak rela Nusantara dirusak oleh kepentingan sempit.
Seperti diketahui, almarhum Toa diakhir hidupnya tengah mengerjakan Jembatan Nawacita di Sukabumi bersama kawan-kawan Komite Penggerak Nawacita (KPN).
Tanpa kenal lelah, ia kuras waktu, pikiran dan energinya untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Nawacita yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Dan untuk menghargai hasil karya beliau, kawan-kawan KPN sepakat untuk memberi nama jembatan yang akan kelar beberapa hari lagi itu dengan Jembatan Juanito Carlos Djamal.
Di mata para sahabat sosok almarhum Toa atau Nito menjadi pemersatu orang-orang dan beragam komunitas. Sikap almarhum ini diharapkan dapat terus dipelihara, dan diteruskan oleh para sahabat, teman, maupun handai taulan.
Selamat Jalan Pejuang, Selamat Jalan Sahabat Kami. Tenanglah di pangkuan Sang Khalik. Kami sahabatmu berjanji untuk meneruskan apa yang telah engkau mulai dan menjalankan amanat terakhirmu.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
